Prabowo Terbuka Mengenai Rencana Pengurangan Jumlah BUMN dari 1.000 Menjadi 200

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengadakan dialog menarik dengan CEO Forbes, Steve Forbes, dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di The St. Regis, Jakarta. Pertemuan ini menjadi platform untuk membahas agenda penting terkait penyusunan dan rasionalisasi perusahaan milik negara (BUMN) di Indonesia.

Prabowo menekankan pentingnya pengurangan jumlah BUMN yang saat ini mencapai hampir seribu perusahaan. Ia mengusulkan agar jumlah tersebut dirasionalisasi menjadi berkisar antara 200 hingga 240 perusahaan, yang dianggap lebih efisien dan mudah dikelola.

Dalam dialog tersebut, Prabowo juga memberikan instruksi kepada CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, untuk memastikan bahwa semua BUMN dikelola dengan standar internasional. Ia percaya bahwa pengelolaan yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja dan tingkat pengembalian investasi.

Dengan adanya kebijakan baru ini, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa tingkat pengembalian yang saat ini berada di angka 1% hingga 2% dapat ditingkatkan. Ia juga terbuka terhadap keterlibatan ekspatriat dalam kepemimpinan BUMN, yang menurutnya dapat membawa dampak positif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan.

Di tengah perubahan ini, Prabowo mencatat adanya “disconnect” antara pelaku dunia ekonomi dan politik, yang diharapkan dapat diperbaiki melalui langkah-langkah yang sistematis dalam pengelolaan BUMN.

Pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah pemosisian kembali dengan menghilangkan tantiem bagi pejabat BUMN dan mengurangi secara signifikan jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Rosan, langkah efisiensi ini diharapkan dapat menghemat hingga USD 500 juta, atau setara dengan Rp 8,28 triliun per tahun.

Sebagai ilustrasi, Rosan menggambarkan bahwa jika satu perusahaan memiliki lima komisaris dan Indonesia memiliki seribu perusahaan, total komisaris akan mencapai lima ribu. Mengurangi jumlah tersebut, menurutnya, adalah langkah vital untuk menjaga efisiensi dalam pengelolaan.

Rasionalisasi BUMN untuk Kinerja yang Lebih Baik

Pentingnya rasionalisasi BUMN muncul sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan yang kian kompleks. Melalui pengurangan jumlah BUMN, diharapkan perusahaan pelat merah dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.

Prabowo menjelaskan pendekatan ini dengan menekankan bahwa semua BUMN harus beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan tanggung jawab. Hal ini penting untuk menarik investasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan data yang ada, hasil rasionalisasi ini digadang-gadang akan membawa efek positif jangka panjang terhadap kinerja keuangan BUMN. Masyarakat patut berharap bahwa langkah-langkah ini juga akan diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Prabowo optimis bahwa langkah ini bukan hanya sekedar reformasi administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk mendorong inovasi dan efisiensi dalam tanaman ekonomi Indonesia.

Perubahan Paradigma dalam Manajemen BUMN

Prabowo mengubah paradigma manajemen BUMN dengan membuka peluang bagi ekspatriat untuk memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Ini adalah langkah yang menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing di panggung global.

Kondisi ini dapat dirasakan sebagai angin segar bagi industri, di mana pengalaman ekspatriat diharapkan membawa perubahan signifikan dalam cara BUMN beroperasi. Dengan memperkaya sumber daya manusia dari luar, kemungkinan terjadi lonjakan nyata dalam kreativitas dan efisiensi pengelolaan.

Sebagai bagian dari transformasi ini, penting bagi semua pihak untuk mendukung transisi ini dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar kompetitif di kancah internasional.

Melalui langkah yang inklusif ini, Prabowo ingin publik merasa bahwa mereka terlibat dalam proses pengembangan BUMN dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Efisiensi Struktural dan Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pengurangan jumlah komisaris dan terutama proses pemosisian kembali pejabat merupakan langkah keras untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan efisien. Dengan banyaknya komisaris yang menduduki jabatan, pengambilan keputusan seringkali terhambat.

Rosan menekankan bahwa efektifitas dalam pengawasan merupakan kunci bagi keberlanjutan operasi BUMN. Pengurangan ini juga berfungsi untuk menciptakan ruang bagi inovasi di dalam struktur manajemen perusahaan.

Prabowo percaya bahwa efisiensi yang dihasilkan dari langkah-langkah ini dapat menimbulkan dampak positif tidak hanya terhadap keuangan BUMN, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Keberadaan BUMN yang lebih baik dikelola akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.

Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan, BUMN dapat menjadi model bagi sektor swasta dan menunjukkan bahwa efisiensi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Komitmen untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia

Masyarakat dan investor kini menantikan secara seksama perkembangan dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Komitmen Prabowo untuk memperbaiki dan merasionalisasi BUMN menunjukkan tekad untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif.

Melalui kebijakan yang ada, diharapkan Indonesia dapat mencapai posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di Asia Tenggara. Namun, konsistensi dalam implementasi kebijakan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dengan semangat reformasi, Prabowo mengajak semua pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam proses ini. Adanya dialog terbuka akan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif.

Pada akhirnya, sukses dalam memanajemen BUMN akan menjadi cerminan dari kematangan ekonomi Indonesia di mata internasional, memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.