Motor STNK Only Banyak Dijual di Media Sosial, Bos Leasing Memohon Bantuan

Pembiayaan kendaraan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya fenomena penjualan mobil dan motor yang hanya dilengkapi STNK. Praktik ini, yang marak di media sosial, berpotensi merusak industri pembiayaan dan membuat konsumen terjebak dalam ketidakpastian hukum.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno Siahaan, menyatakan bahwa tekanan pada industri jasa keuangan semakin berat pada tahun 2025. Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang berimbas negatif pada pembiayaan mobil dan motor, yang selama ini menjadi tulang punggung industri tersebut.

Fenomena jual beli kendaraan STNK only di berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, semakin mengkhawatirkan para pelaku industri. Suwandi menjelaskan bahwa transaksi ini tidak hanya mengganggu pasar, tetapi juga memunculkan berbagai masalah hukum bagi konsumen.

Penyebab Munculnya Praktik Penjualan STNK Only di Media Sosial

Praktik penjualan kendaraan STNK only muncul seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Banyak konsumen yang merasa terpaksa memilih opsi ini sebagai jalan cepat untuk mendapatkan kendaraan tanpa memikirkan risiko jangka panjang.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan konsumen juga memicu maraknya praktik tersebut. Banyak yang tidak menyadari bahwa STNK bukanlah bukti kepemilikan yang sah, dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selain itu, kemudahan akses informasi di media sosial menyebabkan praktik ini semakin populer. Komunitas-komunitas yang terbentuk di platform-platform ini membuat jual beli kendaraan tanpa melakukan pengecekan legalitas menjadi semakin mudah dan cepat.

Dampak Negatif bagi Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan

Dampak dari praktik ini sangat fatal, baik bagi konsumen maupun perusahaan pembiayaan. Konsumen yang membeli kendaraan dengan STNK only berisiko kehilangan uang dan tidak mendapatkan kendaraannya secara sah.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga mengalami kerugian yang signifikan. Suwandi mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya risiko, perusahaan menjadi lebih selektif dalam menyetujui aplikasi kredit. Jika sebelumnya sekitar 70% aplikasi dapat disetujui, kini angkanya menurun hingga 40%.

Situasi ini tentunya membuat perusahaan pembiayaan harus beradaptasi dengan cepat, tidak hanya untuk melindungi investasi tetapi juga untuk menjaga reputasi di mata konsumen. Konsumen yang terjebak dalam praktik ilegal ini berpotensi menghadapi masalah hukum di masa depan.

Upaya Penanganan dan Tindakan Regulasi yang Diperlukan

Untuk meredakan dampak negatif dari praktik ini, APPI telah menyampaikan keprihatinan mereka kepada otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan kepolisian. Mereka meminta tindakan tegas untuk menindak komunitas ilegal yang memperdagangkan kendaraan tanpa kepemilikan yang sah.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan intervensi guna melakukan take down terhadap grup-grup di media sosial yang menyebarkan informasi tentang praktik STNK only. Tindakan ini dianggap krusial untuk melindungi konsumen serta menjaga stabilitas industri pembiayaan.

APPI juga mendorong agar debitur yang menghadapi kesulitan untuk mengajukan restrukturisasi kredit, alih-alih tergoda untuk bergabung dengan komunitas yang ilegal. Ini akan membantu mereka mendapatkan solusi yang lebih baik dalam mengelola pembayaran kembali.