Prabowo Rapat Malam Hari Bahas Sistem Perbankan dan Kebijakan DHE

Pada tanggal 12 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di kediaman pribadinya yang terletak di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Pusat. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, untuk membahas berbagai isu krusial yang menyangkut sektor ekonomi dan kebijakan keuangan nasional.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo bersama para menteri membahas mengenai sistem perbankan dan implementasi peraturan pemerintah terbaru mengenai devisa hasil ekspor (DHE). Penerapan peraturan ini sangat diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dan meningkatkan cadangan devisa yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

Menurut Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, pertemuan ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan baru tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan bagi para eksportir yang diharapkan terus berkontribusi dalam sistem keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 akhirnya mewajibkan para eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menyimpan 100% DHE dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan penuh. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong penempatan devisa dalam negeri dan memaksimalkan manfaatnya bagi perekonomian.

Mengkaji Kebijakan Devisa Hasil Ekspor untuk Perekonomian Indonesia

Pemerintah sangat serius dalam menerapkan PP Nomor 8 Tahun 2025, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang berlaku di sektor migas. Dengan adanya aturan ini, diharapkan eksportir dapat lebih taat dan bertanggung jawab dalam menempatkan devisa mereka di negara sendiri.

Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan ini sudah diinformasikan kepada para eksportir, dan mereka diharapkan mulai melaksanakan peraturan dengan segera. Meskipun penempatan DHE di dalam sistem keuangan nasional mulai diterapkan, evaluasi dan pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasinya.

Evaluasi ini penting tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Diharapkan, dengan evaluasi yang mendalam, pemerintah dapat mengatasi setiap kendala yang menghadang agar tujuan perekonomian tercapai.

Namun, saat ini ada kendala yang dihadapi dalam penerapan DHE di sistem keuangan nasional. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, agar semua pihak bisa bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik dalam meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.

Rapat ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada di sektor ekonomi. Penguatan kebijakan DHE menjadi salah satu fokus utama untuk membuat perekonomian Indonesia semakin tangguh.

Kendala dalam Penerapan Kebijakan Keuangan DHE

Menurut Prasetyo, kendala yang menghalangi efektifitas DHE saat ini ada berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi yang tepat kepada semua eksportir. Edukasi yang lebih dalam tentang manfaat dan cara implementasi kebijakan ini sangat diperlukan.

Dari komunikasi yang terjadi, terlihat bahwa para eksportir memang telah mulai beradaptasi, tetapi hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif agar semua pihak memahami kepentingan dari kebijakan ini.

Lebih jauh, hasil evaluasi dan penelitian tentang implementasi DHE diharapkan dapat memberikan panduan bagi langkah selanjutnya yang harus diambil pemerintah. Memastikan agar semua eksportir dapat mengikuti aturan menjadi tantangan yang terus-menerus harus dihadapi.

Pemerintah bertekad untuk memperbaiki situasi ini demi menjaga kestabilan perekonomian. Tindakan cepat dan terarah akan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rapat terbatas ini juga menjadi sinyal bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam penguatan sektor keuangan dan ekonomi. Sekaligus, menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi berbagai tantangan.

Langkah-langkah Strategis untuk Meningkatkan Perbankan dan Ekonomi Indonesia

Pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah stratgis harus diambil untuk memperkuat perekonomian dan mendukung sektor keuangan. Penempatan DHE di dalam sistem keuangan sudah dimulai, dan evaluasi yang konsisten akan menjadi kunci untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Melalui koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, diharapkan formula baru yang lebih efektif dapat ditemukan. Ini bisa jadi sebuah peluang untuk mereformasi sistem yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan tantangan global.

Pemerintah juga menyadari pentingnya dukungan dari sektor swasta agar kebijakan ini dapat berjalan lancar. Dengan makin banyaknya eksportir yang menerapkan DHE, kontribusi mereka kepada perekonomian negara akan semakin signifikan.

Penekanan pada edukasi dan sosialisasi merupakan langkah yang harus diprioritaskan, agar semua pelaku ekonomi dapat memahami tujuan yang ingin dicapai bersama. Ini adalah usaha bersama untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi perekonomian Indonesia.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi hasil dari implementasi kebijakan ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan semua target yang telah ditetapkan bisa dicapai demi kemakmuran bersama.