Jumat , 16 November 2018
Home / DAERAH / Trip to Jail | Kisah 41 Anggota DPRD Kota Malang
DPRD Kota Malang
Para anggota DPRD Kota Malang berbaris menuju jeruji besi (Foto: Dok. IGS Berita).*

Trip to Jail | Kisah 41 Anggota DPRD Kota Malang

JAKARTA (IGS BERITA) — Inilah kisah perjalanan 41 anggota DPRD Kota Malang menuju jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015 mencuat ke permukaan setelah penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang pada Rabu, 9 Agustus 2017.

Dua hari berselang, atau Jumat, 11 Agustus 2017, KPK menetapkan status tersangka terhadap M Arief Wicaksono.

Arief, yang saat itu merupakan Ketua DPRD Kota Malang, disangka menerima suap sebesar Rp 700 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistyono. Suap tersebut terkait dengan pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Selain itu, Arief juga disangka menerima uang dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman, senilai Rp 250 juta terkait penganggaran kembali proyek Jembatan Kedung Kandang dalam APBD Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp 98 miliar yang dikerjakan secara multiyears mulai tahun 2016 hingga 2018.

Saat itu, baik Arief ataupun Jarot dan Hendarwan ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Arief ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus.

Dibagi-bagi

Kasus suap pembahasan APBD-P terus berkembang. Dalam pemeriksaan, Arief mengatakan, uang senilai Rp 700 juta yang diterimanya itu sebagian dibagikan kepada seluruh anggota dewan. Nilai pembagiannya bervariasi.

Bagi pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, dan ketua badan kelengkapan dewan, mendapatkan pembagian yang lebih daripada anggota dewan yang tidak memangku jabatan tersebut. Mereka mendapatkan pembagian sebesar Rp 12,5 juta, Rp 15 juta, hingga Rp 17,5 juta.

Rabu, 21 Maret 2018, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Moch Anton selaku Walikota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Anton, yang saat itu merupakan calon walikota petahana, disangka turut memberikan suap kepada anggota dewan.

Sedangkan 18 anggota dewan itu disangka ikut menerima uang suap tersebut. Mereka adalah Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto dan Mohan Katelu. Selain itu juga ada Slamet, M Zaenuddin, Wiwik Hendri Astuti, Heri Puji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiharti, Sukarno, dan Yaqud Ananda Gudban.

Saat itu, Anton dan Yaqud Ananda Gudban menjadi sorotan, karena merupakan Calon Walikota Malang dalam Pilkada Serentak 2018.

Fakta Baru

Tidak berhenti di situ. KPK kembali menemukan fakta baru dalam kasus itu. Bahkan, dalam fakta persidangan dari 18 anggota dewan tersebut, muncul kasus baru, yakni gratifikasi dalam APBD 2015 senilai Rp 5,8 miliar dan pengadaan lahan sampah TPA Supit Urang senilai Rp 300 juta.

Penyidik KPK kembali turun ke Kota Malang untuk melakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan.

Puncaknya terjadi Senin, 3 September 2018, ketika KPK menetapkan status tersangka terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang.

Ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu adalah Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Haduwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari dan Bambang Triyoso. Selain itu juga Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Dengan begitu, kasus suap itu sudah menyeret sebanyak 43 orang. Terdiri dari pejabat eksekutif Pemerintah Kota Malang sebanyak dua orang, yakni Jarot dan Anton, serta 41 anggota DPRD Kota Malang.

Saat ini, Arief sudah menjadi terpidana dengan vonis 5 tahun penjara. Begitu pun dengan Jarot, yang divonis 2 tahun 8 bulan penjara, dan Anton yang divonis 2 tahun penjara.

Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya masih menjadi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Adapun anggota dewan yang 22 orang lagi masih menjalani masa tahanan sebagai tersangka di Jakarta.

Kelumpuhan Legislatif

Sementara itu, dengan terungkapnya kasus tersebut, fungsi legislasi DPRD Kota Malang lumpuh.

Saat ini, hanya ada lima anggota DPRD Kota Malang yang tersisa. Mereka adalah Abdurrochman, Subur Triono, Priyatmoko Oetomo, Tutuk Haryani dan Nirma Cris Desinidya.

Sejatinya tinggal empat orang yang tersisa. Tapi, Yaqud Ananda Gudban terlebih dahulu mundur sebelum jadi tersangka, sehingga proses pergantian antar-waktu (PAW) sudah rampung.

Ia digantikan oleh Nirma Cris Desinidya. Adapun alasan Yaqud mundur karena mencalonkan diri sebagai calon walikota.

Abdurrochman, yang saat ini merupakan pimpinan DPRD Kota Malang, dipastikan tidak akan terseret kasus itu, karena ia menjadi anggota dewan hasil PAW. Abdurrochman baru masuk menjadi anggota DPRD Kota Malang pada Tahun 2017, menggantikan Rasmuji yang meninggal dunia.

Tersisa Subur Triono, Priyatmoko Oetomo, dan Tutuk Haryani yang bertahan tidak menjadi tersangka. Priyatmoko dan Tutuk kini dikabarkan sakit, meski sempat hadir dalam pemeriksaan KPK di Mapolres Malang Kota pada Sabtu (1/9/2018).

Empat agenda penting terancam gagal akibat kekosongan kursi dewan. Yakni, sidang pengesahan APBD-P Tahun Anggaran 2018, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2019, sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) masa akhir jabatan Walikota Malang periode 2013 – 2018, serta pelantikan walikota terpilih yang diagendakan akhir bulan ini. (yhr)

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Pantai Pangasan

Pati TNI Awasi Kinerja Tentara di Pantai Pangasan

PACITAN (IGS BERITA) — Brigjen TNI Steverly Parengkuan, Pati Ahli Kasad, menyatroni kawasan wisata Pantai …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: