Senin , 19 November 2018
Home / NASIONAL / Transparansi Anggaran | Surabaya Kalahkan DKI Jakarta
DKI Jakarta
Setya Budi Arijanta, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP (Foto: Dok. IGS Berita).*

Transparansi Anggaran | Surabaya Kalahkan DKI Jakarta

JAKARTA (IGS BERITA) — Dalam hal transparansi anggaran, khususnya pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Surabaya saat ini jauh lebih baik ketimbang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penilaian itu disampaikan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Setya Budi Arijanta, usai acara talkshow bertajuk “Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi” di Ruang Binakarna, Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

BACA JUGA:

Setya tidak memungkiri adanya tekanan dari “Senayan” (DPR RI) atau DPRD terhadap setiap kepala daerah dalam perencanaan penganggaran pengadaan barang dan jasanya.

“Tapi, Ibu Risma (Tri Rismaharini, Walikota Surabaya –red) itu hebat. Dia menolak titipan, menolak tekanan, itu dengan sistem. Transparansi. Bu Risma menerapkan e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, kemudian e-Contracting, e-Payment, e-Kinerja, sampai e-Monitoring,” kata Setya kepada IGS Berita.

Melalui sistem yang transparan itu, lanjut Setya, Walikota Surabaya berhasil menangkal sejumlah titipan dan tekanan dari DPRD.

“Karena, kalau dipaksakan, semuanya akan dengan mudah ketahuan,” kata Setya, yang kerap dihadirkan sebagai saksi ahli pada berbagai perkara korupsi yang ditangani KPK.

Menurutnya, pola yang diterapkan Tri Rismaharini itu sebetulnya sudah di-copy oleh Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

“Tapi, (Bupatinya) gak kepilih lagi, Pak. Sayang, Bupati Batang yang bagus itu gak kepilih lagi,” kata Setya lagi.

Ia kemudian menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di DKI Jakarta, yang seharusnya menjadi teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

“Saya gak tau. Saya sendiri gak tau. Saya ini kecewa berat. Kita kan sudah bina DKI. Lama, kan? Tapi, gak nurut-nurut,” kata Setya.

Dalam pandangannya, komitmen kepala daerah menjadi faktor terpenting untuk mensukseskan sistem transparansi anggaran demi menghindari terjadinya praktik korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Meski demikian, Setya tak menafikan bahwa komitmen kepala daerah itu pun takkan bisa bertahan lama kalau tidak didukung oleh segenap perangkatnya dalam struktur pemerintahan.

Ia mencontohkan saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saya melihat (DKI Jakarta) waktu zaman Pak Ahok, ya. Pak Ahok itu komitmennya jelas. Tapi, kalo berjuang sendiri juga nggak berhasil. Anak buahnya harus berubah juga,” kata Setya, yang termasuk salah satu tokoh penting di balik terbongkarnya skandal megakorupsi e-KTP.

Maka, lanjut Setya, LKPP kini serius berkoalisi dengan masyarakat sipil untuk aktif melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Saya tidak pandang PNS atau bukan. Pokoknya, siapa yang mau bergabung dengan saya, silakan. Karena, sekarang ini kan eranya kolaborasi. Bukan era sendiri-sendiri lagi,” pungkas Setya. (mga).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Tes CPNS

Tes CPNS | Didapati Puluhan Jimat di Bra dan Celdam

MADIUN (IGS BERITA) — Tim Panitia Seleksi Tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Daerah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: