Senin , 10 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Terancam Proyek JUFMP-6, Sekitar 10 KK di Kelurahan Pulogadung (Jakarta Timur) Tinggalkan Rumah
Deretan rumah warga di Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang terancam rubuh (Foto: Jefri Marpaung - IGS Berita).*

Terancam Proyek JUFMP-6, Sekitar 10 KK di Kelurahan Pulogadung (Jakarta Timur) Tinggalkan Rumah

JAKARTA (IGS BERITA) — Merasa jiwanya terancam, sekitar 10 KK (Kepala Keluarga) memutuskan meninggalkan rumahnya di pinggiran Kali Sunter Mediros, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang sudah nyaris rubuh akibat terdampak kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project 6 (JUFMP-6) atau Proyek Darurat Pengendalian Banjir yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

“Peristiwa seperti ini baru pertama kali saya alami. Sebelumnya gak pernah ada. Kalau air kali sih, mau se-gede apapun, tidak pernah berdampak seperti begini. Tapi, sejak adanya (kegiatan) pengerukan dari proyek (JUFMP) itu, rumah kami pada retak. Takut rubuh, makanya kami memilih untuk pindah,” kata salah seorang di antara warga masyarakat yang memutuskan meninggalkan rumahnya itu kepada IGS Berita, Sabtu (7/10/2017), seraya mewanti-wanti agar identitasnya tidak disebutkan.

Menurutnya, Lurah Pulogadung pun, Agusno Soripada Harahap, sempat mengunjungi para warga yang terkena dampak proyek JUFMP-6 tersebut, dan berjanji akan mencarikan rumah susun untuk merelokasi mereka.

“Namun, sampai hari ini, belum ada kepastian dari janji relokasi ke rumah susun tersebut,” kata sumber IGS Berita itu.

Pondasi rumah warga yang amblas (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Berdasarkan pemantauan IGS Berita di lokasi, memang terdapat sejumlah rumah yang terancam rubuh. Sebagian besar pondasinya amblas. Dinding-dindingnya retak berat.

Bukan itu saja. Jalanan umum di sepanjang proyek itu juga terkena dampak dari pengerukan. Ditemukan beberapa titik jalan yang amblas. Bahkan, di salah satu titik, jalanan yang biasa diakses kendaraan roda empat sudah tak lagi berfungsi, karena hampir setengahnya sudah amblas dan longsor ke dalam kali.

Lurah Pulogadung, Agusno Soripada Harahap, membenarkan adanya musibah yang menimpa sejumlah warga di RT 08 RW 01 tersebut.

Jalan yang biasa dilalui kendaraan roda empat itu dalam kondisi amblas (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

“Saya sudah coba atasi dengan (mengikuti) kemauan mereka (warga –red) melalui Ketua RT 08. Kami sudah rapatkan, baik dengan Ketua RT maupun RW. Sesuai keinginan warga untuk mendapatkan rumah susun, sudah saya buatkan surat permintaan ke Dinas Perumahan (DKI Jakarta). Malah sudah dua kali. Utusan warga pun sudah langsung menghadap ke Dinas Perumahan di Jatibaru. Ya, hasilnya belum kelihatan,” kata Agusno kepada IGS Berita, Senin (27/11/2017), melalui pesan WhatsApp-nya.

Langkah serupa sudah pula dilakukan oleh pihak Kecamatan Pulogadung.

“Dua bulan yang lalu (sekitar Oktober 2017 –red), saya juga pernah tinjau. Rencananya, warga tersebut akan kita relokasi ke rumah susun. Dan, Lurah (Pulogadung) sudah bermohon ke Dinas Perumahan agar (mengatur) ketersediaan rumah susunnya,” kata Camat Pulogadung, Bambang Pangestu.

 

Indikasi Tumpang Tindih

Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Kegiatan JUFMP-6 di kawasan Kali Sunter Atas itu sendiri dinilai terindikasi mengalami “tumpang tindih”, antara yang dilaksanakan BBWSCC dengan Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta.

Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, menyatakan, pengerukan pada lokasi yang seharusnya dikerjakan BBWSCC —melalui PT PP (Persero) sebagai pihak kontraktor pelaksana— tersebut telah digarap UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta.

“Pengerukan yang dilakukan UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta itu sekitar 500 meter. Pelaksanaannya di lapangan, UPK Badan Air mengeruk dan memindahkan lumpur hasil pengerukan itu ke pinggiran kali. Selanjutnya, PT PP (Persero), selaku kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk BBWSCC, tinggal mengangkut lumpur itu dan membuangnya ke lokasi yang telah ditentukan,” kata Ungkap Marpaung kepada IGS Berita di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Alat berat UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saat melakukan pengerukan lumpur kali (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Diketahui, lanjut Ungkap, kegiatan BBWSCC bernama lengkap ICB Package No. JUFMP-6 Dredging and Embankment WBC (West Bank Canal) and Upper Sunter Floodway itu, yang dilaksanakan PT PP (Persero) dan Konsultan Supervisi dari Korea Engineering  Consultants Corp., meliputi tiga pekerjaan utama: Pengerukan Lumpur sepanjang 5.150 meter (Volume 79.900 meter kubik), Pengangkutan dan Pembuangan Lumpur ke Confined Disposal Facility (CDF) Ancol di Ancol Timur, serta Rehabilitasi Embankment sepanjang 1.850 ml (sporadis di 7 lokasi). Kegiatan itu dilaksanakan selama 14 bulan, mulai Mei 2017 hingga Juni 2018 (420 hari kalender).

“Adanya jenis kegiatan yang sama, pengerukan lumpur, di salah satu titik lokasi yang juga sama, telah menimbulkan indikasi tumpang tindih. Saya menduga, BBWSCC sejak awal tidak memperkirakan bahwa Dinas LH DKI Jakarta bakal melakukan kegiatan pengerukan. Karena, secara teknis, pekerjaan pengerukan lumpur kali memang bukanlah tupoksinya Dinas LH DKI Jakarta,” kata Ungkap.

Soal adanya dampak yang melahirkan bencana di masyarakat sekitar, Ungkap menyebutnya sebagai hal yang berjalan di luar perencanaan teknis.

“Saya yakin, kegiatan teknis JUFMP-6 telah disusun sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang mengganggu lingkungan sekitarnya. Kalau kemudian sampai terjadi bencana, ini pasti ada yang salah, atau —setidaknya— tak sesuai, dengan metoda perencanaannya. Dalam LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) yang disusun Pemprov DKI Jakarta, dampak dari kegiatan JUFMP-6 itu sebetulnya tidaklah menjadi separah ini,” kata Ungkap.

Maka, Ungkap menyarankan agar lembaga-lembaga berwenang, termasuk Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah), segera melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan JUFMP-6 tersebut.

 

Dampak Buangan ke CDF Ancol

Penetapan CDF Ancol sebagai lokasi pembuangan lumpur hasil kerukan dalam kegiatan JUFMP-6 itu pun mengundang kritik dari sejumlah pihak terkait dampak terhadap lingkungannya.

Arif Zulkifly Nasution, Wakil Ketua Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan (Foto: Dok. IGS Berita).*

Arif Zulkifly Nasution, Wakil Ketua Perwaku (Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan) yang juga staf pengajar di Universitas Mercu Buana Jakarta, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi terjadinya pencemaran laut Ancol dan kerusakan ekosistem pesisir akibat pembuangan lumpur dari proyek JUFMP-6 itu.

“Pelaksanaan normalisasi sungai hendaknya sejalan dengan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Metoda pembuangan tanah atau lumpur hasil pengerukan ke CDF Ancol tidak boleh bersentuhan langsung dengan air laut, karena dapat menimbulkan pencemaran, dan merusak ekosistem pesisir. Maka, perlu dipasang saringan, seperti batu, pasir, dan material lain, yang bertujuan agar lumpur yang bercampur sampah hasil pengerukan dan air lindi (cairan dari sampah) itu tidak langsung mencemari laut. Jadi, menurut saya, konsultan pengawas dari Korea Engineering Consultants Corp perlu memperhatikan hal ini, dan harus mengawasi pelaksanaan proyek normalisasi sungai itu secara maksimal, hingga ke tahap metoda pembuangan limbahnya,” kata Arif Zulkifly Nasution, yang pernah menjadi tenaga ahli di Komisi VII DPR RI dan Komisi D DPRD DKI Jakarta, kepada IGS Berita, Jumat (24/11/2017).

Tenaga Ahli Lingkungan di BUMD Migas Hulu Jabar (MHJ) ini pun menyebutkan, pembuangan lumpur yang bercampur sampah ke CDF Ancol bisa menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir, seperti mati tiba-tibanya sekitar 70% binatang laut akibat sampah plastik yang dibuang di pesisir pantai.

“Setahu saya, JUFMP-6 ini sebagian didanai dengan pinjaman luar negeri melalui Bank Dunia. Tentunya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan di sana harus betul-betul bertanggung jawab. Jangan sekadar memperbesar utang luar negeri, sementara penggunaannya dilakukan secara asal-asalan,” kata Arif Zulkifly Nasution, mengingatkan.

Di salah satu dokumen, pejabat komunikasi dari Bank Dunia, Abdul Rahman Rasyid, meyakinkan, pembuangan lumpur hasil pengerukan JUFMP-6 ke CDF Ancol itu tidak akan merusak lingkungan.

“Fasilitas seluas 120 hektar tersebut dibangun dengan dinding tanggul dari lapisan bambu, batu, geotekstil, dan pasir. Fasilitas CDF Ancol tersebut diperkirakan dapat menampung 12 juta meter kubik endapan,” kata Abdul Rahman Rasyid dalam dokumen tersebut.

CDF Ancol, lokasi tempat pembuangan lumpur dan sampah hasil pengerukan pada proyek JUFMP-6 (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

IGS Berita melakukan penelusuran ke lokasi CDF Ancol. Tidak terlihat dinding tanggul yang terbuat dari lapisan bambu, batu, geotekstil, dan pasir. Hamparan lumpur bercampur sampah yang dibuang ke CDF Ancol itu terlihat bersentuhan langsung dengan air laut.

Kamis, 30 November 2017, IGS Berita melayangkan surat permohonan wawancara terkait masalah kegiatan JUFMP-6 itu kepada Kepala BBWSCC. Namun, sejauh ini, pihak BBWSCC belum mengagendakan jadwal wawancara tersebut.

Menurut salah satu operator di BBWSCC, yang dihubungi Redaksi IGS Berita melalui sambungan telepon, surat tersebut masih berada di ruangan Kepala BBWSCC dan belum didisposisikan.

“Suratnya masih berada di Kepala BBWSCC. Belum ada disposisi,” katanya. (jfm/yhr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Video dan Foto Puting Beliung Bogor, Satu Warga Tewas

KOTA BOGOR | IGS BERITA | Kamis (6/12/2018) sore, sekitar pukul 15.00 WIB, angin puting …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: