Senin , 19 November 2018
Home / INVESTIGASI / Tanggul Kali Cipinang Jagal (Lagi-lagi) Amblas!
Tanggul di pinggiran Kali Cipinang Jagal, Jakarta Timur, lagi-lagi amblas (Foto: Jefri Marpaung - IGS Berita).*

Tanggul Kali Cipinang Jagal (Lagi-lagi) Amblas!

JAKARTA (IGS BERITA) — Tanggul Kali Cipinang Jagal di wilayah RW 10 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, lagi-lagi amblas, Selasa (10/10). Lokasinya hanya berjarak sekitar 20 meter dari titik yang sebelumnya longsor, sebagaimana pemberitaan IGS Berita, Senin, 9 Oktober 2017 (baca: Buntut Pengerukan UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta: Tanggul Longsor, 6 Rumah Terancam Rubuh!).

BACA JUGA:

Caria, pemilik rumah di RT 05 RW 10 Kelurahan Cipinang itu, menjelaskan, tanda-tanda amblas sudah terlihat sejak Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta melakukan pengerukan, yang membuat pohon nangka di pinggir kali kehilangan pertahanannya.

“Sejak itu, dinding tanggul terlihat mulai retak. Ketika turun hujan, retaknya melebar. Dan, Selasa (10/10), pohon nangka itu akhirnya tumbang, sekaligus membuat tanggulnya amblas. Untunglah, pohon nangka itu rubuhnya tidak ke rumah saya,” kata Caria kepada IGS Berita.

Sebetulnya, ketika terjadi longsor yang pertama, Selasa (3/10), Redaksi IGS Berita sudah menghubungi sekaligus menginformasikan musibah itu melalui nomor Pengaduan Masyarakat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, yang diterima operator bernama Deni.

“Belum ada laporan sebelumnya, Pak. Baru ini laporan adanya peristiwa itu, dan untuk selanjutnya akan dimasukkan ke Qlue,” kata Deni, saat itu.

Cerucuk bambu yang dipasang atas swadaya warga masyarakat untuk penanganan sementara titik longsor (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Karena petugas Dinas SDA tak kunjung datang, warga setempat mengambil inisiatif melakukan penanganan sementara terhadap titik longsor tersebut. Meski UPK Badan Air sudah menambal tanggul yang longsor itu dengan lumpur, warga tetap merasa khawatir soal daya tahannya.

“Maka, bersama warga di sini, kita berswadaya membeli bambu-bambu untuk menahan tanggul. Bukannya kita nggak percaya sama Dinas. Takutnya, hari ini longsor lagi. Jadi, ya secepatnya saja swadaya ini. Kalau tidak dikasih bambu, kami takut tanahnya turun lagi,” kata Ketua RW 10 Kelurahan Cipinang kepada IGS Berita.

Entah kenapa, pihak Dinas SDA DKI Jakarta baru menerjunkan awaknya ke lapangan pada Selasa (10/10), bertepatan dengan peristiwa tanggul amblas yang kedua.

“Kemarin (maksudnya Senin, 9/10 –red), saya mendapat telepon dari Ibu Sekdis (Sekretaris Dinas SDA) untuk survei ke lokasi ini. Karena, katanya, di RT 04 ini ada kelongsoran. Maka, hari ini kami mau cek. Jadi, sebetulnya, kita baru dapat beritanya itu kemarin, jam 16.00 WIB, dan malamnya kita langsung survei ke lokasi. Sekarang, saya membawa Satgas (Satuan Tugas), mau pasang cerucuk di lokasi longsor yang RT 04. Kejadian amblas di RT 05 itu baru saya lihat hari ini, nanti mau saya laporkan sekalian,” kata Robi Darmawan, Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Bidang Aliran Timur Dinas SDA DKI Jakarta, kepada IGS Berita di lokasi, Selasa (10/10).

 

Wewenang Dinas SDA

Robi Darmawan menegaskan, persoalan tanggul yang ada di pinggiran kali itu sebenarnya merupakan kewenangan Dinas SDA, bukan UPK Badan Air Dinas LH.

“Seharusnya, kalau masalah tanggul itu (urusan) kita. Tapi kan ini pekerjaan diambil (alih) sama UPK Badan Air,” kata Robi.

Pemasangan kayu dolken dari Dinas SDA untuk menopang longsor yang dibantu alat berat milik UPK Badan Air (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Sebagai langkah awal untuk menangani tanggul yang longsor di RT 04 RW 10 Kelurahan Cipinang itu, Satgas Dinas SDA DKI Jakarta sudah membawa 200 buah kayu dolken. Rencananya, setelah pengerukan selesai, Dinas SDA akan membangun turap.

“Langkah awalnya, kita sudah membawa 200 buah kayu dolken untuk dipasang Satgas di lokasi longsoran. Setelah pengerukan selesai, nanti akan kami turap lagi. Tapi, kalau sudah dibeginikan (ditutup dengan lumpur –red), mau bagaimana lagi? Mau dikeruk lagi pake beko? Getarannya bisa bikin (rumah-rumah warga itu) rubuh semua!” kata Robi Darmawan.

Seperti diketahui, UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta melakukan perbaikan sementara terhadap tanggul yang longsor di RT 04 itu dengan menopangnya menggunakan lumpur hasil pengerukan. Mereka menggunakan lumpur itu untuk menambal tanggul yang longsor.

“kita swadya besama warga, bukan dari pihak-pihak dinas, semalam kita sepakat sama pak rt, untuk antisipasi longsor ini, bukan kita nggak percaya sama dinas, takutnya hari ini longsor lagi ya secepatnya aja swadaya ini, kalau tidak dikasi bambu kan takutnya tanahnya turun

“Sementara, (biarkan saja) begini dulu. Nanti saya laporkan dulu, apakah mau UPK Badan Air yang langsung bertanggung jawab, atau bagaimana? Kalau memang kita yang harus turun, ya kita kerjakan. Intinya, instruksi yang harus kita pegang. Kalau sudah begini, sebetulnya bukan Satgas lagi yang kerja. Karena ini sudah ada (masalah) konstruksinya. Sudah bicara teknislah,” kata Robi.

 

Tanpa Koordinasi

Kegiatan pengerukan Kali Cipinang sendiri, yang disebut-sebut menjadi penyebab timbulnya musibah longsor tadi, diduga dijalankan UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas SDA.

Koordinator Satgas Bidang Aliran Timur Dinas SDA DKI Jakarta, Robi Darmawan, mengontrol penanganan sementara terhadap tanggul Kali Cipinang yang longsor (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Hal itu mencuat ketika Robi Darmawan menyatakan keterkejutannya melihat kinerja UPK Badan Air dalam kegiatan pengerukan tersebut, yang ternyata hanya menumpuk lumpurnya ke pinggiran kali, tanpa mengangkut dan membuangnya ke tempat yang telah ditentukan.

“Begitu datang ke sini, saya juga kaget (melihat hasil kerja pengerukan itu). Kok cuma dipinggirkan, gak diangkut?” kata Robi.

Sejauh ini, alasan utama yang diapungkan UPK Badan Air, karena Dinas LH tidak memiliki truk khusus pengangkut lumpur.

“Makanya, mereka (UPK Badan Air) itu seharusnya berkoordinasi dengan Dinas SDA DKI Jakarta,” kata Robi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta, Junjungan Sihombing, mengaku selalu melakukan koordinasi dengan Dinas SDA setiap kali melakukan kegiatan pengerukan.

Mendengar hal itu, Robi mencoba melakukan kroscek untuk memastikan ada-tidaknya koordinasi dalam kegiatan pengerukan di Kali Cipinang Jagal. Di hadapan wartawan, ia menghubungi pihak Dinas SDA.

Halo, Pak. Saya lagi di lokasi RT 04 RW 10, nih. Ini ternyata longsorannya sudah ditutup sama tanah. Sama UPK Badan Air. Yang kedua, di sini kan banyak pertanyaan warga, karena ada longsoran yang cukup lumayan parah juga, malah ada yang sampai terluka nih, warga maupun petugas. Yang menjadi pertanyaan warga ini, apakah UPK Badan Air sudah koordinasi dengan Dinas (SDA) untuk armada pengangkutan (lumpur hasil pengerukan)? Belum ada? Oooh, berarti belum ada ya, Pak?” begitulah percakapan Robi melalui telepon selulernya dengan pihak Dinas SDA.

Indikasi “tanpa koordinasi” itu kian menguat setelah Ketua RW setempat menyampaikan informasi bahwa Lurah Cipinang sendiri, selaku pimpinan pemerintahan setempat, mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan pengerukan tersebut.

 

Pembagian Tugas

Soal kewenangan pelaksanaan kegiatan pengerukan lumpur dari dasar kali, Robi menyinggung soal adanya kesepakatan pembagian tugas antara Dinas SDA dan Dinas LH, meski cenderung terasa tidak mengikat.

“Kita pernah ada pembagian (tugas). Pengerukan di Saluran PHB (Penghubung), diambil UPK Badan Air. Kali besar dan waduk, diambil Dinas SDA. Tapi, di lapangan, tidak semua (lumpur) Saluran PHB diambil UPK Badan Air. Masih disesuaikan dengan prosedur mereka, apakah akan diambil atau tidak. Kalau tidak mereka ambil, maka nanti akan diambil oleh Sudin atau Dinas SDA,” kata Robi.

Pantauan IGS Berita, pelaksanaan pengerukan lumpur di Kali Cipinang Jagal itu seolah sama sekali tidak diawasi oleh pejabat teknis dari UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta. Pasalnya, di lokasi tersebut, keberadaan para pejabat teknis sama sekali tidak terlihat.

“Seharusnya ada (pejabat teknis) yang mengawasi. Karena, mereka yang tahu lokasi, tahu lapangan, tahu teknis. Kalau operator kan tahunya cuma kerja. (Persoalan) pekerjaan pengerukan ini sudah lama. Kalau memang UPK Badan Air sudah lapor ke Dinas SDA, kita nggak bakalan diam,” kata Robi.

Kejadian seperti ini, lanjut Robi, sudah sering muncul di antara Dinas SDA dengan Dinas LH DKI Jakarta.

“Yang di Cipinang Melayu juga seperti ini. Lagi-lagi UPK Badan Air. Akhirnya kita (juga) yang turun,” kata Robi.

Dede Armin, Satgas Dinas SDA DKI Jakarta yang mendampingi Robi Darmawan, mengamini pernyataan rekannya itu.

“Jika ada (kegiatan) pengerukan, harus ada (pejabat teknis) yang diam di lokasi untuk mengawasi. Salahnya di situ. Ini malah jadi pekerjaan dua kali. Yang ada turap, malah ditutup pake tanah. Kan lucu. Kalau sudah kayak gini, baru dilimpahin. Giliran yang repot-repot, dilimpahin!” kata Dede Armin kepada IGS Berita.

Musibah di Kali Cipinang Jagal itu seolah berlawanan dengan pernyataan yang sempat disampaikan Kepala UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Junjungan Sihombing, kepada IGS Berita pada saat wawancara di ruang kerjanya, Jumat (28/7).

“Dalam setiap pekerjaan (pengerukan), UPK Badan Air selalu berkoordinasi dengan Dinas SDA. Kami ini bekerja berdasarkan (fungsi) public service (pelayanan masyarakat). Publik itu, ya seperti Kelurahan Pulo Gadung itu, misalnya. Bahkan mereka berterima kasih kepada kita,” kata Junjungan Sihombing, saat itu.

Menyoroti musibah di Kali Cipinang itu, Ketua LSM PAN, Thomson Sirait, berkomentar singkat.

“Manusia tidak luput dari kesalahan. Para pejabat di UPK Badan Air itu kan manusia juga. Saya makin yakin, ini buntut dari upaya menyembunyikan borok di balik pengadaan alat berat di instansi tersebut,” katanya. (jfm).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

5th Anniversary GGP Mall

5th Anniversary GGP Mall | Perjalanan Lintas Imajinasi

KOTA BEKASI (IGS BERITA) — Perhelatan 5th Anniversary GGP Mall, atau Grand Galaxy Park Mall, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: