Sabtu , 15 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Suban PAD Jakbar: Kasudis SDA Harus Pahami PP 27/2014
Silang pendapat seputar aset di balik proyek Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong senilai Rp 10,2 miliar | Foto MARKUS MARPAUNG | IGS Berita |

Suban PAD Jakbar: Kasudis SDA Harus Pahami PP 27/2014

JAKARTA | IGS BERITA | Kepala Subdit Pengendalian Aset pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah (Suban PAD) Jakarta Barat, Deddy, mengingatkan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudis SDA), Imron, untuk lebih memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pernyataan itu disampaikan Deddy menyikapi masalah penggantian aset lama Rumah Pompa Waduk Bojong di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, oleh Sudis SDA Jakbar yang ditengarai tidak melalui mekanisme penghapusan aset.

Menurut Deddy, Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 hanyalah pedoman, dan tidak cukup untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pembongkaran suatu aset milik daerah.

“Ada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang perlu diperhatikan dan dipahami,” ujar Deddy kepada IGS Berita di kantornya, Senin (26/11/2018).

Ia menjelaskan, penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dapat dilakukan dengan  menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang oleh pengelola barang yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Ketentuan tersebut, lanjut Deddy, tertuang dalam Pasal 433, 434, dan 435 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, serta Bab XI Pasal 82 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 yang berbunyi, “Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari: (a) Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau (b) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.”

Deddy pun tidak setuju dengan dalil Imron yang menyatakan proyek Rumah Pompa Waduk Bojong senilai Rp 10,2 miliar itu adalah renovasi karena tidak ada aset yang dihilangkan atau dihapuskan.

“Itu tidak nyambung dan keliru. Apa yang mereka renovasi? Bangunan lamanya sudah jelas hilang hingga ke pondasi-pondasinya. Barang lamanya juga akan diganti dengan yang baru. Berarti kan bangunan dan barang lamanya itu dihapuskan atau tidak digunakan lagi. Jadi, ya memang harus ada proses penghapusan asetnya dulu,” kata Deddy.

Terkait pernyataan Imron bahwa aset Rumah Pompa Waduk Bojong itu tidak terdaftar pada KIB (Kartu Inventaris Barang) Dinas SDA DKI Jakarta maupun Sudis SDA Jakbar, Deddy malah jadi semakin bertanya-tanya.

“Selama ini, Sudis SDA Jakbar menempatkan PHL (Pekerja Harian Lepas) untuk menjaga dan mengoperasikan mesin pompanya di sana. Kalau tidak terdaftar dalam KIB mereka, lantas apa dasar dari Sudis SDA Jakbar menempatkan PHL dan mengalokasikan anggaran di sana?” kata Deddy.

Ia juga menyatakan, hak diskresi untuk pengendalian banjir tidak bisa serta merta digunakan secara begitu saja dengan mengabaikan ketentuan dan peraturan yang ada tentang aset.

“Kecuali di lokasi itu tidak ada aset Pemda, baru bisa masuk (gunakan) hak diskresi. Tapi, di lokasi itu kan sudah jelas ada aset pemda. Jangan serta merta menggunakan hak diskresi. Selesaikan dulu tahapannya. Saya kerap prihatin, sebagian besar Kepala SKPD selalu meremehkan ketentuan terkait pengelolaan aset,” ujar Deddy.

Rumah Pompa Waduk Bojong sendiri, lanjut Deddy, yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pengembang, sudah teregistrasi dan tercatat di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Dan, sejauh ini, belum ada Surat Keputusan Penetapan Pengguna Barang, karena memang belum ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan.

“Semestinya Sudis SDA Jakbar ajukan dulu permohonan penggunaan aset jika mereka memang harus menggunakan barang itu. Dan, jika hendak melakukan perubahan, misalnya dengan mengadakan bangunan dan barang baru, mestinya diajukan dulu permohonan penghapusan bagi bangunan dan barang lamanya. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa dasar Sudis SDA Jakbar membongkar Rumah Pompa Waduk Bojong yang bukan dalam penggunaan mereka?” pungkas Deddy. |KUS|

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Kasudis SDA Jakbar: Tak Ada Regulasi Soal Bongkaran Milik Negara

JAKARTA | IGS BERITA | Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudis SDA) Jakarta Barat, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: