Senin , 10 Desember 2018
Home / DAERAH / Seleksi KPU Sumedang Berpotensi Cacat Hukum
KPU Sumedang
Arnol Sinaga, praktisi hukum dari "Arnol Sinaga & Associates" (Foto: Dok. IGS Berita).*

Seleksi KPU Sumedang Berpotensi Cacat Hukum

JAKARTA (IGS BERITA) — Proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, periode 2018-2023 berpotensi melahirkan hasil yang cacat secara hukum terkait adanya penghilangan hak orang lain akibat pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oknum anggota Tim Seleksi (Timsel).

Pandangan itu disampaikan praktisi hukum, Arnol Sinaga, SE., SH., menanggapi kekisruhan yang terjadi dalam proses seleksi calon anggota KPU Sumedang periode 2018-2023.

BACA JUGA:

“Apalagi sudah ada nota protes resmi yang dilayangkan ke KPU RI terkait hal itu, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memiliki legal standing (posisi hukum) dalam perkara tersebut. Artinya, secara prosedur, upaya pengungkapan perkaranya sudah benar. Maka, potensi cacat hukum akan terus membesar bila pihak KPU RI sendiri tidak mengambil sikap yang memadai terhadap nota protes tersebut,” kata Arnol Sinaga kepada IGS Berita di Jakarta, Rabu (19/9/2018) malam.

Bila dugaan pelanggaran kode etik itu ternyata benar, lanjut Arnol, penyelesaiannya tidak cukup dengan mengganti atau memberhentikan anggota Timsel dan menggugurkan peserta yang dianggap terlibat dalam kasus tersebut.

“Harus ada pemulihan hak dari pihak-pihak atau para peserta lain yang mengalami kerugian atau dirugikan gara-gara tindakan pelanggaran kode etik tersebut. Misalnya, bila akibat dari pelanggaran kode etik itu ada peserta yang seharusnya gugur tapi ternyata diloloskan, maka pasti di sana ada peserta lain yang seharusnya lolos tapi digugurkan. Penghilangan hak seseorang adalah tindak pidana,” kata advokat dari Kantor Hukum Arnol Sinaga & Associates (ASA) ini.

Kebingungan KPU RI

Sementara itu, menanggapi perkara di Sumedang tersebut, Ketua KPU RI, Arief Budiman, dan Komisioner yang juga Wakil Ketua Divisi Bidang Hukum, Evi Novida Ginting Manik, terkesan kebingungan.

Arief menyatakan siap menjawab setiap nota protes yang masuk terkait berbagai kekisruhan yang terjadi dalam proses seleksi calon anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

KPU Sumedang
Ketua KPU RI, Arief Budiman (Foto: Dok. IGS Berita).*

“Yaa… kalau soal protes, ya nanti dijawab,” kata Arief Budiman, saat ditemui wartawan di Hotel Sari Pasifik, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018) malam.

Meski demikian, Arief mengklaim, semua persoalan yang terjadi dalam proses seleksi calon anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum ada yang berkembang menjadi kekisruhan.

“Tidak ada kisruh. Semua bisa diselesaikan,” katanya, singkat.

Ketika ditanya soal nota protes yang disampaikan sejumlah peserta seleksi calon anggota KPU Sumedang, Arief terkesan kurang nyaman dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya menyatakan tidak hapal dengan semua surat yang masuk.

“Saya tidak tahu. Belum tahu. Belum ada. Nggak hapal saya, se-Indonesia,” kata Arief.

Sikap serupa ditunjukkan Evi Novida Ginting Manik saat ditanya soal kasus seleksi KPU Sumedang tersebut. Ia mengaku lupa, saking banyaknya persoalan dari daerah lain.

“Saya belum dengar kabar itu. Apa saya yang nggak tau, ya? Karena terlalu banyak yang lain, saya nggak ingat,” kata Evi, yang juga ditemui wartawan di Hotel Sari Pasifik, Selasa (18/9/2018) malam.

Saat ditanyakan soal adanya oknum anggota Tim Seleksi (Timsel) yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, juga indikasi berbagai kecurangan yang menuai sejumlah pengaduan, baik yang dilakukan melalui DKPP, PTUN, Ombudsman, maupun nota protes resmi ke pihak KPU RI, Evi tertangkap memperlihatkan sikap bingung.

“Coba dispesifikasikan dulu. Kasus yang mana, siapa, suratnya kapan. Saya ‘kan nggak punya ingatan semuanya,” kata Evi.

Nota Protes Sumedang

Secara formal, menyusul adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum anggota Timsel, sejumlah peserta seleksi calon anggota KPU Sumedang sudah mengirimkan Nota Protes atau Keberatan kepada pihak KPU RI.

Surat tertanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI itu ditandatangani sembilan peserta seleksi. Berdasarkan bukti yang mereka miliki, surat tersebut sudah diterima pihak KPU RI pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.53 WIB.

“Bahkan, softcopy atau salinan digital dari Nota Protes atau Keberatan itu pun sudah kami kirimkan ke alamat email KPU RI,” kata Elsya Tri Ahaddini, salah seorang penandatangan Nota Protes atau Keberatan itu yang juga merupakan Komisioner KPU Sumedang periode 2013-2018, kepada IGS Berita melalui sambungan telepon, Rabu (5/9/2018).

Sembilan peserta seleksi yang menandatangani Nota Protes atau Keberatan itu masing-masing Elsya Tri Ahaddini, Taryono, Taufik Hidayat, Fahriza Luth, Kirna Al Nana Setriana, Entep Hamdillah Ghofur, Dindin Rudiana, Deni Wijaya, dan Nining Sunengsih.

“Ini adalah langkah terbaik yang bisa kami lakukan untuk mengatasi situasi di Kabupaten Sumedang yang cenderung semakin tidak menentu setelah beredarnya selebaran dan berbagai pemberitaan media. Dan, kami percaya, KPU RI pun memiliki langkah terbaik pula untuk menuntaskan polemik ini,” kata Elsya.

Menurut Elsya, sejak beredarnya selebaran di grup-grup WhatsApp dan munculnya berbagai pemberitaan media, ia meyakini ada sesuatu yang tidak benar dan harus diluruskan.

Pertemuan Garut

Dalam Nota Protes atau Keberatan itu, disampaikan adanya dugaan pertemuan informal di Hotel Cipaganti Garut yang diprakarsai anggota Timsel, Yusfitriadi, dengan sejumlah peserta seleksi tertentu.

Padahal, menurut Bab V angka 2 huruf (g) Keputusan KPU RI Nomor 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Kode Etik, anggota Timsel dilarang melakukan pertemuan dan komunikasi dengan calon anggota KPU Kabupaten/Kota atau pendaftar calon anggota KPU Kabupaten, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kecuali telah disepakati oleh Timsel.

Di mata para penandatangan Nota Protes atau Keberatan, peristiwa di Hotel Cipaganti Garut itu tidak masuk pada kategori “pertemuan yang tidak mungkin dihindari”, sebagaimana disebutkan angka 3 Kode Etik, karena terjadi secara disengaja (berdasarkan undangan melalui panggilan telepon anggota Timsel).

Pertemuan itu pun tidak bisa dikategorikan “darurat” dan “tidak mungkin berdasarkan persetujuan Timsel secara keseluruhan”, karena —sesuai pengakuan pihak yang hadir di sana— hanya membahas dan memperkenalkan peserta-peserta seleksi yang direkomendasikan ormas tertentu.

Terlepas dari apa yang menjadi pembahasan di sana, menurut Nota Protes atau Keberatan tadi, pertemuan di Hotel Cipaganti Garut itu telah mencederai integritas dan kredibilitas Yusfitriadi selaku anggota Timsel, yang seharusnya bersikap netral terhadap semua peserta seleksi.

“Tim Garut” Lolos Semua

Berdasarkan Penetapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor 06/PP.06-Pu/32/Timsel.kab-kota/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, para peserta seleksi yang hadir dalam “Pertemuan Garut” itu dinyatakan lulus dan masuk ke tahap “10 Besar” (fit and proper testuntuk penyusunan ranking).

Sementara, menurut data yang dilampirkan Nota Protes atau Keberatan, hasil CAT KPU 2018 untuk dua peserta yang hadir dalam “Pertemuan Garut” berada jauh di bawah, apalagi bila dibandingkan dengan nilai Elsya Tri Ahaddini yang ada di peringkat 1.

Tuntutan yang diajukan dalam Nota Protes atau Keberatan itu, antara lain, KPU RI melakukan supervisi untuk memeriksa seluruh proses dan hasil seleksi di setiap tahapannya, memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran kode etik, mengevaluasi ulang anggota Timsel yang diduga telah menyalahi ketentuan, dan mengambil tindakan nyata demi tegaknya sistem dan mekanisme yang sudah ditetapkan. (mga/tom/yhr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Video dan Foto Puting Beliung Bogor, Satu Warga Tewas

KOTA BOGOR | IGS BERITA | Kamis (6/12/2018) sore, sekitar pukul 15.00 WIB, angin puting …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: