Selasa , 18 September 2018
Home / DAERAH / Sederet Kecurangan dalam Seleksi KPU 2018-2023
Seleksi KPU
Kewibawaan Komisi Pemilihan Umum menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 diuji berbagai isu kesurangan (Foto: Dok. IGS Berita).*

Sederet Kecurangan dalam Seleksi KPU 2018-2023

JAKARTA (IGS BERITA) — Sederet dugaan kecurangan mencoreng kewibawaan proses seleksi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Periode 2018-2023, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sebagian di antaranya sudah terbukti, dan sebagian lagi dalam tahap pemeriksaan.

Seleksi bagi calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, terbukti benar mengandung kecurangan.

Berkas milik 11 peserta seleksi, antara lain Pengalaman Mendrofa, Samprianus Sihura, Harapan Bawaulu, dan Eduar Duha (incumbent), “dibuang” anggota Tim Seleksi (Timsel), sehingga dinyatakan tidak lulus. Inspektorat KPU RI menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan.

Hasilnya, KPU RI mengganti dua anggota Timsel Kepulauan Nias, Agerifa Dachi dan Bambowo Laiya, lalu mengulang seleksi administratif terhadap peserta-peserta yang sebelumnya diperlakukan tidak wajar.

“Bisa saja kami (KPU RI) dianggap seperti itu (ceroboh). Tapi kami bisa mengoreksi dan memperbaiki. Inilah langkah yang kami lakukan untuk memperbaiki,” kata Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, yang juga Wakil Koordinator Divisi Hukum KPU RI, di Medan, Kamis (23/8/2018).

Isu kecurangan pun menerpa seleksi KPU di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Sejumlah peserta seleksi, yang menamai diri sebagai Komunitas Peduli Pemilu Bersih (Kopi Putih), melaporkan sederet dugaan kecurangan yang dilakukan Timsel.

Para pelapor, antara lain Asriyandi, M. Apri, Jb. Martien Nurdin, Novri Suryadi, M. Kurdi, Alony Sri Volta, Ali Wardana, Azmi Berlian, Zulfairi, Irwan Gusnadi, Alfadli, dan Riance Juscal, menyebutkan adanya indikasi uang dan merubah nilai hasil seleksi yang dilakukan Timsel.

“kami sudah menyiapkan semua bukti terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan Timsel,” kata Asriyandi, mewakili rekan-rekannya.

Saat ini, KPU RI masih memproses laporan “Kopi Putih” Jambi itu.

Pandeglang dan Sulut

Sementara itu, di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, nota protes atau keberatan terhadap Timsel disampaikan salah seorang peserta seleksi, Akhmad Nouvan Hidayat, warga Desa Sukasari, Pandeglang.

Dalam nota protesnya itu, Nouvan menyampaikan 8 poin yang menjadi dugaan adanya kecurangan atau kejanggalan yang dilakukan Timsel dalam melakukan proses penelitian administrasi peserta.

Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikannya, adalah lolosnya 5 peserta yang berstatus ASN atau PNS Pandeglang, atas nama Mila Fadhila, Mukhsin R, Yuliana Aristian, Abdurrohim, dan Ade Mulyadi.

Menurut Nouvan, kelima ASN tersebut sudah bisa ia pastikan tidak menyertakan surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pandeglang. Padahal, surat rekomendasi tersebut mutlak harus dilampirkan dan menjadi persyaratan dalam berkas pendaftaran, sebagaimana tertuang pada Pasal 19 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 7 Tahun 2018.

Terhadap protes Nouvan ini, KPU RI masih melakukan pendalaman.

Kemudian, dalam proses seleksi KPU Provinsi Sulawesi Utara, tiga peserta —Mariska Polii, Melinda Tungka, dan Andre Mongdong— menuding dan memprotes keras hasil kerja Timsel yang dianggap tidak profesional dan terindikasi melakukan kecurangan.

Dasar keberatan mereka berawal dari hasil Tes Psikologi. Timsel menunjuk salah satu lembaga pelaksana Tes Psikologi, yakni Tim Psikolog Bagian SDM Polda Sulut. Ternyata, terdapat perbedaan antara hasil Tes Psikologi yang diumumkan Timsel dengan rekapitulasi resmi yang diperoleh dari Bagian SDM Polda Sulut selaku pelaksana tes.

Menurut hasil tes dari Bagian SDM Polda Sulut, nilai dan peringkat ketiga peserta tersebut sebetulnya berada di atas beberapa nama lain yang justru diluluskan oleh Timsel. Sementara ketiga pelapor itu justru dinyatakan gugur oleh Timsel.

“Berdasarkan PKPU Nomor 36/PP.06-kpt/05/KPU/II/2018, Timsel melakukan seleksi dengan Sistem Gugur pada setiap tahapan tes, kecuali Tes Kesehatan dan Wawancara. Artinya, Tes Psikologi seharusnya dinilai secara objektif berdasarkan nilai dan peringkat pada tahapan itu. Namun, Timsel telah melakukan penilaian subjektif yang seharusnya dapat diberlakukan pada tahapan selanjutnya (Tes Wawancara),” kata Andre Mongdong, mewakili dua rekannya.

Kasus Sumedang

Kabar terbaru, proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, periode 2018-2023 pun diwarnai hiruk pikuk. Malah boleh dibilang paling panas dibanding daerah lain.

Awalnya, beredar selebaran melalui grup-grup WhatsApp, yang menyebutkan adanya semacam konspirasi atau persekongkolan antara anggota Timsel bernama Yusfitriadi dengan sejumlah peserta seleksi.

Mereka melakukan pertemuan informal di Hotel Cipaganti, Cipanas (Garut), Jawa Barat. Padahal, berdasarkan aturan tentang Kode Etik Timsel, ada larangan untuk mengadakan pertemuan dengan peserta seleksi.

Pada pengumuman hasil seleksi, para peserta yang mengikuti pertemuan dengan anggota Timsel itu terbukti lolos ke tahap 10 Besar. Padahal, di antara peserta yang hadir di pertemuan tersebut, peringkatnya pada hasil CAT KPU 2018 berada di peringkat bawah.

Berbagai media daerah maupun nasional menyoroti kasus Sumedang itu. Pihak-pihak yang dituding terlibat ramai-ramai menyampaikan bantahannya.

Namun, yang menarik, dari semua bantahan tersebut, terdapat indikasi bahwa memang ada pertemuan di Garut itu, meski untuk kepentingan yang disebutkannya berbeda.

Sejauh ini, pihak KPU RI belum menyampaikan sikapnya terhadap undangan pertemuan dari salah satu anggota Timsel terhadap beberapa peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sumedang tersebut.

Akan tetapi, sumber IGS Berita di lingkungan KPU RI menyampaikan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap isu yang meledak di Kabupaten Sumedang itu. Namun, demi menghindari blunder, mereka belum bisa menyampaikan hasil penelaahannya kepada publik.

“Kalau semuanya sudah terbuka dan resmi, nanti kami akan memberikan penjelasan,” kata sumber IGS Berita di lingkungan KPU RI tersebut. (tom/yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Museum Nasional

Lahap Rp 19,2 Miliar, Gedung Arsip Museum Nasional Tidak Berfungsi

JAKARTA (IGS BERITA) — Hingga detik ini, Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna milik Museum …

Tinggalkan Balasan