Senin , 19 November 2018
Home / INVESTIGASI / Rumah Pompa Waduk Bojong | Ini Reaksi Walkot Jakbar
Rumah Pompa
Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi, menyatakan, prasarana dan sarana Rumah Pompa Waduk Bojong pasti sudah dicatat oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta (Foto: Dok. Grafis IGS Berita).*

Rumah Pompa Waduk Bojong | Ini Reaksi Walkot Jakbar

JAKARTA (IGS BERITA) — Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi, terkejut mendengar Rumah Pompa Waduk Bojong, yang kini tengah dibangun (kembali) dengan biaya sekitar Rp 10,2 miliar dari APBD DKI Jakarta 2018, akan diserahkan kepada PT Bojong Permai, pengembang Perumahan Bojong Indah, yang notabene sudah dilaporkan bangkrut.

Lha, kok? Coba tanyakan juga ke Ka Suban (Kepala Suku Badan) KPAD (Kantor Pengelola Aset Daerah) tentang aset,” kata Rustam Effendi lewat percakapan WhatsApp dengan wartawan IGS Berita, Markus Marpaung, Senin (22/10/2018).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakarta Barat, Imron, menyatakan, prasarana dan sarana (Rumah Pompa Waduk Bojong) itu nantinya diserahkan kepada pengembang Perumahan Bojong Indah.

Jejak digital dari pernyataan Imron tersebut ditayangkan wartakota.tribunnews.com pada 18 Mei 2018 pukul 16.30 WIB (klik http://wartakota.tribunnews.com/2018/05/18/suku-dinas-sumber-daya-air-jakarta-barat-siapkan-anggaran-rp-36-miliar).

BACA JUGA:

Menyikapi hal itu, Rustam Effendi mempertanyakan data yang mendasari Imron menyampaikan pernyataan soal penyerahan sarana dan prasarana Rumah Pompa Waduk Bojong kepada pihak pengembang.

“Ya, tanya Pak Imron, dari mana datanya sampai dia bicara seperti itu,” kata mantan Walikota Jakarta Utara tersebut.

Rustam sendiri berpegang pada data Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan aset dari PT Bojong Permai kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Agustus 2007.

“Saya berpegang pada data (BAST) ini,” kata Rustam.

Ia mengaku mengetahui BAST tersebut dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Barat, Fredy Setiawan.

“Yang ini (BAST), saya juga dapat dari AsEkbang. Dengan berita (BAST) ini, harusnya pertanyaan (soal aset) sudah terjawab,” kata Walikota Jakarta Barat itu.

Pada BAST tertanggal 13 Agustus 2007 itu, yang ditandatangani Ismail Sofyan (Direktur PT Bojong Permai) dan Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta), disebutkan soal penyerahan sarana pendidikan dan waduk di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, pada 19 Mei 2006.

Penyerahan itu dilakukan dari PT Bojong Permai kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 1 BAST itu menegaskan, PT Bojong Permai menyerahkan aset untuk dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan bangunan, jalan, bangunan saluran, duiker, waduk, serta rumah pompa berikut mesinnya yang terletak di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Disebutkan pula, penyerahan aset itu telah dilengkapi dengan dokumen dan surat berupa BAP Nomor 8740/077.73 tertanggal 2 Agustus 2005, yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi DKI Jakarta.

Keyakinan Rustam Effendi

Berdasarkan data BAST itu, Rustam Effendi meyakini, aset tersebut tentunya sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tercatat di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

“Kalau sudah diserahkan, berarti sudah aset Pemda, dan pasti tercatat di BPAD (Provinsi). Dinas/Sudin sebagai Satuan/Unit Pengguna Aset tersebut,” katanya.

Jadi, lanjut Rustam, pemegang asetnya itu ada di Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta. Bukan di Walikota.

“Suban KPAD itu adalah organiknya BPAD. Aset-aset seharusnya tercatat di badan ini. Suban KPAD itu organik BPAD, bukan Walikota. Dia memang berkantor di Walikota. Makanya, untuk menjawab itu, harus ditanyakan dulu ke user (Sudin SDA) dan pencatat aset (Suban KPAD),” jelasnya.

Ia pun menjelaskan, sebelum tahun 2016, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) itu diserahkan pengembang kepada gubernur.

Barulah, lanjutnya, sejak 2016, pengembang menyerahkan fasum dan fasos itu langsung kepada walikota.

“Kalau pada tahun 2006 sudah ada penyerahan dari pengembang kepada gubernur, ya sudah selesai dan dicatat oleh BPAD serta diserahkan fisiknya kepada SDA selaku pengguna aset. Jadi tidak perlu lagi ada penyerahan kepada Walikota,” tandas Rustam.

Mencuatnya perkara Rumah Pompa Waduk Bojong ini berawal dari “lenyap”-nya aset tersebut, yang sudah dibangun pada tahun 2014 dengan menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp 11,48 miliar.

Menanggapi hal itu, Kasudin SDA Jakbar, Imron, memberikan jawaban tertulis kepada IGS Berita bahwa Rumah Pompa Waduk Bojong akan direhabilitasi, dan proses pembongkarannya tidak mengacu pada mekanisme penghapusan aset karena —antara lain— bangunan tersebut belum tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) Dinas SDA DKI Jakarta.

Imron pun menyebutkan, rehabilitasi Rumah Pompa Waduk Bojong itu dilakukan karena termasuk sarana vital pengendalian banjir dan atas permintaan masyarakat melalui surat yang diterimanya dari Lurah Rawa Buaya.

Namun, berdasarkan penelusuran IGS Berita, diperoleh data adanya BAST yang menyatakan aset tersebut sudah menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian, ditemukan pula jejak digital berupa pernyataan Imron di media pada bulan Mei 2018.

Ia menyebutkan akan menyerahkan Rumah Pompa Waduk Bojong itu, kalau sudah selesai direhabilitasi, kepada pengembang Perumahan Bojong Indah.

Bukan itu saja. Terdapat laporan tertulis yang dibuat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Tamo Sijabat.

Dalam laporan tertulis kepada Walikota Jakarta Barat itu, Tamo Sijabat menyebutkan bahwa usaha PT Bojong Permai sudah collapse atau bangkrut.

Diketahui, PT Bojong Permai adalah perusahaan pengembang Perumahan Bojong Indah. (kus).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Waduk Bojong

Rumah Pompa Waduk Bojong:
Pengembang Perumahan Bojong Indah Sudah Bangkrut

JAKARTA (IGS BERITA) — PT Bojong Permai, pengembang Perumahan Bojong Indah di Rawa Buaya, Cengkareng, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: