Kamis , 13 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Rudin Sekolah Berstatus SHM Ini Penjelasan Kasudin Pendidikan Jakbar
Rumah Dinas Guru SDN 09/20 Cengkareng Timur yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM). (Foto: Markus Marpaung/IGSBerita).*
Rumah Dinas Guru SDN 09/20 Cengkareng Timur yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM). (Foto: Markus Marpaung/IGSBerita).*

Rudin Sekolah Berstatus SHM Ini Penjelasan Kasudin Pendidikan Jakbar

JAKARTA (IGSBERITA) – Sejumlah rudin (rumah dinas) guru dan penjaga sekolah yang tersebar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat ditempati orang yang tidak berkepentingan. 

Bahkan satu unit rudin guru yang berada di SD Negeri 09/20 Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat telah berubah status dengan sertifikat hak milik (SHM). 

Tak hanya itu, tiga unit rudin guru di wilayah Cengkareng Timur juga ditempati oleh guru yang tidak bertugas (mengajar) di sekolah tersebut. Hal tersebut diakui Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat, Tajudin Nur. 

Menurut Tajudin Nur, untuk menempati rumah dinas harus berpedoman kepada tiga peraturan yakni Surat Keputusan Gubernur No. 1270 tahun 1997 tentang ketentuan menempati rumah dinas milik daerah.

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 63/SE/2016 tentang Penertiban Aset Pemda dan Pemanfaatan Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Dan Surat Edaran Wali Kota Jakarta Barat Nomor 33/SE/2016 tentang Pengamanan atau Penertiban Terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Karena tidak memenuhi ketiga aturan tersebut, kepada yang bersangkutan kita sudah mengirimkan surat peringatan agar segera pindah,” ujar Tajudin di ruang kerjanya, Kamis (13/9). 

SHM sudah Dibatalkan

Mengenai rumah dinas yang telah berubah status SHM, Tajudin mengakui memang benar adanya. Namun telah selesai diproses dan status SHM-nya telah dibatalkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“SHM-nya sudah dibatalkan. Kalau tidak salah sekitar satu atau dua bulan yang lalu surat pembatalannya dari BPN [Badan Pertanahan Nasional] sudah ada turun,” kata Tajudin. 

Diakui Tajudin, dalam pelaksanaan  penertiban rumah dinas yang tidak sesuai dengan tiga peraturan tersebut tidak segampang membalikkan tangan.

“Tapi saya yakin akan selesai secara bertahap dan prinsipnya kita akan tertibkan semua. Kalau tidak dari sekarang kita benahi kapan lagi. Harapan saya, setelah semua rapi kita benahi dapat berkelanjutan walaupun tidak saya lagi sebagai Kasudin,” harap Tajudin. 

Menyangkut munculnya status SHM pribadi atas barang (aset) Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Tajudin mengatakan tidak perlu mencari dan menyalahkan orang lain atau siapa pelakunya. Karena persoalan tersebut sudah terjadi puluhan tahun jauh sebelum dirinya menjabat Kasudis  Pendidikan.

“Sanksi pun tidak kita kenakan yang penting guru yang bersangkutan sudah terima dengan keputusan BPN dan aset pemda telah kembali,” ujar Tajudin mengakhiri kepada IGSBerita. (kus).*

Dog Hallow Fest

About Mampe Sirait

Check Also

Kisah Koruptor Wawan ‘Ngamar’ Bareng Artis Wanita di Luar Lapas

BANDUNG | IGS BERITA | Terpidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, beberapa kali mengajukan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: