Rabu , 22 Agustus 2018
Home / DAERAH / Riwayat Para “Predator” Layanan Kesehatan Masyarakat di Jakarta

Riwayat Para “Predator” Layanan Kesehatan Masyarakat di Jakarta

Oleh YUKIE H. RUSHDIE

 

Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi “IGS Berita”

PROYEK raksasa bernilai ratusan miliar, yang dikucurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan merehabilitasi total puluhan puskesmas secara konsolidatif (dikerjakan satu perusahaan besar terpercaya), akhirnya terbukti gagal menorehkan prestasi terpujikan. Bahkan cenderung memalukan!

Perusahaan sebesar PT. PP Pracetak, yang merupakan anak kandung dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PP (Persero), gagal merampungkan kewajibannya merehabilitasi total 18 puskesmas pada tahun 2016. Mereka baru “tercatat selesai” pada paruh ketiga tahun 2017, atau terlambat sekitar 9 bulan. Bahkan, sekadar ilustrasi, plafon Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, yang terletak di Jalan Pramukasari, langsung ambrol begitu diserang hujan besar, hanya sekitar dua pekan sejak dioperasikan.

Begitu pula dengan PT. Nindya Karya, yang kedapuk menggarap kegiatan serupa di tahun anggaran 2017. Hingga saat ini, kegiatannya belum menampakkan tanda-tanda bakal berakhir. Padahal, kalender sudah menunjukkan masa akhir dari kuartal pertama tahun 2018.

Lantas, apa sebenarnya kelebihan dari para “perusahaan besar terpercaya” itu ketimbang “perusahaan-perusahaan kecil yang terkucilkan”? Karena, ujung-ujungnya, secara waktu tidaklah lebih cepat. Secara biaya, tidaklah lebih hemat. Bahkan, secara hasil pun, tidaklah lebih baik.

Baiklah. Mungkin ini sekadar ujud dari sebuah romantisme klasik: “Yang lebih besar, lebih bonafid, lebih ternama, seharusnya lebih baik, lebih terpercaya, lebih bertanggung jawab.”

Tapi, jangan lupa juga, yang lebih besar itu —biasanya— punya jaringan lebih kuat pula. Back-up-nya kuat. Nyalinya juga kuat. Nyaris gak ada takut dan malu, karena merasa sudah tertutup oleh kebesarannya.

Sementara yang kecil, umumnya lebih lemah, sehingga sering merasa takut dan malu. Kalaupun melakukan kesalahan, biasanya lebih mudah untuk ditindak. Sama yang “besar”, pertimbangannya pasti lebih banyak.

Atau, boleh jadi juga, kebijakan itu tak lepas dari perjalanan pelayanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta, yang memiliki catatan lumayan kelam, sehingga dibutuhkan terobosan anyar.

 

RIWAYAT pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta memang kerap ditingkahi perilaku korup, setidaknya berdasarkan catatan antara tahun 2010-2013. Pengadaan alat-alat dan pembangunan fasilitas kesehatan kerap menjadi arena bancakan kaum “predator”.

Hakim Maulana Siregar, mantan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Jakarta Pusat, akhirnya meringkuk di balik terali besi kala menjadi Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan. Ia dipenjara bersama rekanannya dalam pengadaan alat-alat kesehatan untuk Puskesmas Tebet.

Para pejabat kegiatan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Cempaka Putih (Jakarta Pusat), Kembangan (Jakarta Barat), lalu beberapa di Jakarta Utara dan Selatan, berbondong-bondong memasuki ruangan pengadilan.

Bahkan, hingga saat ini, kegiatan di bidang layanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta itu masih menyimpan potensi koruptif yang sungguh tak kecil. Persoalan Rumah Sakit Sumber Waras sendiri relatif masih ibarat bom waktu yang terus berdetak.

Pertanyaannya sekarang, kok bisa setega itu?

Jawabannya, kenapa tidak?

Seperti juga bidang pendidikan dan infrastruktur, masalah kesehatan merupakan prioritas bagi setiap pemerintahan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Atas nama kesehatan masyarakat, pemerintah takkan segan-segan mengucurkan anggaran. Karena, kalau pelit, takut dianggap tidak peduli terhadap “nyawa” rakyat.

Di setiap kampanye calon petinggi, entah itu bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden sekalipun, tema layanan kesehatan selalu jadi bumbu penyedap andalan. Tanpa itu, pasti terasa hambar, dan bakal ditinggal.

Maka, tidaklah mengherankan bila di balik para calon petinggi itu selalu ada sosok pengusaha yang dikenal bergerak aktif di bidang pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan. Awalnya sih sekadar “konsultan” materi kampanye. Tapi, ujung-ujungnya, memonopoli permainan dari hulu sampai hilir.

Meski mengatasnamakan kepentingan rakyat, tapi ini memang bukanlah permainan dari “rakyat”. Ini adalah permainan petinggi, pengusaha, dan penegak hukum.

Disebut paling belakang, karena penegak hukum memang baru akan bermain belakangan. Itu pun kalau dapat atau diberi kesempatan ikut bermain.

Kalau tidak, ya sudahlah, toh ada kalimat pamungkas, “Terserah kalian mau bicara apa, yang jelas kami sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat! Kami tidak cuma bicara. Meski lambat atau kurang baik, toh masih ada manfaatnya bagi masyarakat, ketimbang sekadar omelan, kicauan, kritikan, celotehan, yang tak melahirkan apa-apa!”

Begitulah. Mantera-mantera sakti itu sangat efektif untuk menurunkan laju pembangunan tanpa rasa dosa. Ajian-ajian itu sangat mujarab untuk memaafkan ketertinggalan.

Ketika yang diterapkan dalam pembangunan itu hanyalah “tulang belulang”-nya, karena “daging”-nya sudah dibawa ke rumah masing-masing, harap disyukuri saja. Sebab, seperti makna dari ujaran sakti tadi, “Masih untung ada yang diterapkan, gak semuanya dibawa pulang!”

Sekarang, apakah rakyat harus menangis atau tertawa? Mau menangis kek, atau tertawa kek, bebas sajalah. Namanya juga rakyat. Tapi, kalau kemudian polisi, jaksa, atau KPK, ikut-ikutan juga cuma menangis atau tertawa, ini ceritanya sudah lain. Pasti sudah lain… (Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi IGS Berita).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Rumah Dinas Guru

Penghuni “Liar” Rumah Dinas Guru Akan Ditertibkan

JAKARTA (IGS BERITA) — Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Tadjuddin Nur, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *