Kamis , 18 Oktober 2018
Home / DAERAH / Rimso-Bilker Sah Jadi Paslon Nomor 3, KPU Dairi Pasang APK
Rimso Maruli Sinaga (kiri) dan Bilker Purba (kanan) saat memberikan keterangan pers (Foto: Dok. IGS Berita).*

Rimso-Bilker Sah Jadi Paslon Nomor 3, KPU Dairi Pasang APK

DAIRI (IGS BERITA) — Duet independen, Rimso Sinaga dan Bilker Purba, akhirnya sah menjadi Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Register 274/TUN/PILKADA/2018 pada tanggal 2 Mei 2018, yang menolak upaya kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi. Maka, KPU Kabupaten Dairi sendiri, terhitung sejak Selasa (22/5/2018), mulai memasang alat peraga kampanye (APK) —spanduk, baliho, dan umbul-umbul— pasangan Rimso-Bilker sebagai Calon Nomor Urut 3.

BACA JUGA:

Berdasarkan hitung-hitungan sesuai penjadwalan, maka —secara formal— pasangan Rimso-Bilker relatif hanya memiliki waktu sekitar sebulan untuk melaksanakan hak kampanyenya. Sementara dua kompetitornya, pasangan Depriwanto Sitohang – Azhar Bintang dan Eddy Kelleng Ate Berutu – Jimmy Andrea Lukita Sihombing, sudah melakukan kampanye resmi sejak tanggal 15 Februari 2018. Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, didahului masa tenang dan pembersihan APK mulai 24 Juni 2018.

Meski demikian, Rimso Sinaga tetap menyatakan optimismenya untuk mencetak sejarah dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten Dairi dengan menjadi pemimpin pertama di daerah tersebut yang berasal dari jalur independen.

“Perjuangannya memang menjadi lebih berat dan melelahkan, karena harus melalui proses hukum yang berkepanjangan dan menyita waktu dari masa kampanye kami. Namun, kami percaya, rakyat Dairi sudah cukup matang dan dewasa dalam berdemokrasi. Rakyat sudah kian menyadari hakikat dan nilai positif dari kehadiran pemimpin yang betul-betul independen, yang hanya berutang dan mengabdi kepada rakyat, bukan ke pihak-pihak atau kelompok-kelompok lain di luar rakyat,” kata Rimso Sinaga kepada IGS Berita, Rabu (23/5/2018).

Semula, berdasar pada hasil verifikasi faktual, KPU Kabupaten Dairi memutuskan, pencalonan pasangan Rimso-Bilker dari jalur independen itu “tidak memenuhi syarat” (TMS). Sehingga, yang dinyatakan berhak mengikuti kontestasi Pilkada Dairi 2018 hanyalah dua pasangan, Depriwanto-Azhar dan Eddy-Jimmy.

Rimso-Bilker melihat adanya kesalahan dalam penetapan KPU Kabupaten Dairi tersebut. Maka, mereka pun mempersoalkannya melalui Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Dairi. Namun, pada musyawarah di tingkat Panwaslih itu, pasangan Rimso-Bilker tetap dinyatakan TMS.

Tak puas dengan hasil musyawarah di tingkat Panwaslih itu, Rimso-Bilker kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Senin, 26 Maret 2018, majelis hakim PTTUN Medan memutuskan menerima secara keseluruhan gugatan Rimso-Bilker, dan memerintahkan KPU Kabupaten Dairi untuk menetapkannya sebagai Paslon Nomor Urut 3.

Giliran KPU Kabupaten Dairi yang merasa tidak puas dengan putusan hukum tersebut. Maka, mereka pun mengajukan permohonan kasasi ke MA. Namun, lewat putusannya tertanggal 2 Mei 2018, MA menolak permohonan kasasi KPU Kabupaten Dairi, sekaligus menguatkan putusan PTTUN Medan. Putusan MA itu dinyatakan final dan mengikat.

Pergulatan hukum yang berlangsung sekitar 3 bulan itu, sejak Februari hingga Mei 2018, pada gilirannya telah ikut menyandera hak kampanye duet Rimso-Bilker, yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan secara resmi dan masif mulai 15 Februari 2018, sesuai jadwal masa kampanye.

“Putusan MA itu, suka tidak suka, membuktikan adanya kelalaian di pihak KPU Kabupaten Dairi, sehingga melahirkan kesalahan yang berdampak pada hilangnya sebagian besar hak kampanye salah satu kontestan. Bagaimanapun, kelalaian KPU Kabupaten Dairi ini harus diberi catatan tersendiri berikut kajian tuntas, baik secara administratif maupun hukum, demi menghindari terulangnya kesalahan serupa dalam penyelenggaraan demokrasi di negeri ini,” kata Gudmen Marpaung, salah seorang anak rantau asal Parongil, Dairi, yang dikenal sebagai putra bungsu dari Guru D. Marpaung, kepada IGS Berita di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Komentar senada disampaikan Arnol Sinaga, SE., SH., advokat dari Kantor Hukum Arnol Sinaga Associates (ASA).

“Sedikit banyak, kesalahan itu telah meneteskan noda dalam kesucian panggung demokrasi di Kabupaten Dairi. Bila tidak disikapi secara tuntas, ini tentunya bisa melahirkan preseden kurang baik dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Bukan mustahil, ini akan menjadi modus untuk mengebiri kompetitivitas calon-calon tertentu. Tolak pencalonannya, dan sandera hak kampanyenya selama berbulan-bulan. Kalaupun kemudian penolakan itu dinyatakan salah secara hukum, ya gak masalah. Toh gak ada sanksi. Ini jelas bahaya bagi masa depan demokrasi,” kata Arnol Sinaga, yang juga merupakan pengurus pada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila DKI Jakarta.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak KPU Republik Indonesia di Jakarta terkait langkah lanjut yang akan dilakukan terhadap kinerja KPU Kabupaten Dairi tersebut. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Kondisi Gedung Olahraga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, 17/10/2018. (Foto: Suluh Apriyanto/IGSBERITA).*

Tidak Terawat, Begini Kondisi Fasilitas Olahraga Di Pacitan

PACITAN (IGSBERITA) – Dua fasilitas olahraga di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa timur kondisinya kian parah …

Tinggalkan Balasan