Jumat , 25 Mei 2018
Home / IGS UMKM / PT TKD: Proyek Tak Tuntas Akibat Dinas KUMKMP DKI Jakarta Tidak Profesional
Ratusan gerobak dan etalase buatan PT Trisena Karya Dana, yang hingga Senin (5/3/2018) masih mangkrak di halaman parkir Kantor Dinas KUMKMP DKI Jakarta (Foto: Dok. IGS Berita).*

PT TKD: Proyek Tak Tuntas Akibat Dinas KUMKMP DKI Jakarta Tidak Profesional

JAKARTA (IGS BERITA) — Direktur Utama PT Trisena Karya Dana (TKD), Sellyana, S. Kom., SH., mengungkap sejumlah tindakan tidak profesional pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta sebagai biang tak tuntasnya proyek pengadaan 1.199 unit sarana dagang PKL (Pedagang Kaki Lima) senilai Rp 5,6 miliar.

BACA JUGA:

“Sejumlah tindakan tidak profesional pihak Dinas KUMKMP itu melahirkan banyak kerugian bagi kami selaku penyedia barang yang terikat kontrak kerja. Antara lain, hilangnya waktu kerja sekitar 60 hari sehingga mempengaruhi proses produksi massal, dan pembengkakan modal kerja akibat banyaknya biaya tambahan di luar ketentuan kontrak,” kata Sellyana kepada IGS Berita di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor 53/BASTHP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, disebutkan, PT TKD hanya dapat menyelesaikan dan mengirimkan 908 unit gerobak dan etalase hingga berakhirnya masa kontrak. Dengan kata lain, bobot pekerjaan yang diselesaikan PT TKD dinyatakan hanya sekitar 75,7% dari total 1.199 unit sarana dagang PKL dalam proyek tersebut.

Menurut Sellyana, kegagalan itu merupakan dampak dari terhambatnya proses produksi massal akibat kelalaian pihak Dinas KUMKMP merespon permintaan pihak PT TKD untuk melakukan pengujian sample barang.

“Dari Agustus sampai November 2017, ada sekitar tiga surat kami yang memohon dilakukan pengujian. Sebelum dilakukan pengujian, kami tidak berani melaksanakan produksi massal, karena berisiko menimbulkan kerugian yang cukup besar. Secara efektif, ada sekitar 60 hari kerja yang hilang, karena pihak Dinas KUMKMP tak kunjung melakukan pengujian terhadap sample barang. Padahal, kalaulah waktu yang hilang tersebut tidak sebanyak itu, kami yakin pekerjaan bisa diselesaikan. Buktinya, relatif hanya dalam waktu 1,5 bulan kami bisa menyelesaikan 908 unit, atau rata-rata 600 unit per bulan,” kata Sellyana.

Bukan itu saja, lanjut Sellyana. Pihak Dinas KUMKMP pun sangat tidak kooperatif dalam menyiapkan sarana maupun prasarana yang menunjang kelancaran proyek.

“Mereka tidak menyiapkan tempat yang memadai untuk menampung barang-barang yang sudah selesai dan akan kami kirim. Malah menyuruh kami menyewa gudang penyimpanan sendiri, yang secara administratif tidak ada dalam rancangan biaya. Inefisiensi semakin membesar, karena berarti kami harus melakukan dua kali proses mobilisasi barang, dari pabrik ke gudang dan dari gudang ke Dinas KUMKMP,” kata Sellyana.

Hal lain yang —menurut Sellyana— sangat menggangu proses pelaksanaan pekerjaan, adalah kebijakan pihak Dinas KUMKMP yang seolah memberlakukan kegiatan ini dalam bentuk lumpsum (selesai 100% baru dibayar).

“Padahal, kontrak kami bersifat harga satuan. Namun, faktanya, kami tidak dapat menagih hasil pekerjaan sebelum produksi mencapai 100 persen,” kata Sellyana.

Ia pun menyinggung soal adanya perbedaan antara gambar dan RAB (Rincian Anggaran Biaya), yang membutuhkan proses addendum (perubahan isi kontrak), sebagai faktor yang ikut menghilangkan waktu kerja.

“Lucunya, perbedaan itu pihak kamilah yang melaporkannya kepada Dinas KUMKMP, sehingga akhirnya dilakukan addendum yang mengurangi nilai harga satuan. Namun, dalam proses itu, pihak Dinas KUMKM sangat lamban untuk mengambil keputusan. Situasi ini semakin memperlambat proses produksi massal,” kata Sellyana.

Kontrak kerja yang dimiliki PT TKD untuk proyek pengadaan 1.199 unit gerobak dan etalase itu adalah 156 hari kerja, terhitung antara tanggal 10 Juli hingga 15 Desember 2017. Antara Juli-Agustus 2017, kedua belah pihak “sibuk” menanti keputusan addendum penyesuaian harga satuan. Kemudian, antara Agustus-Oktober 2017, PT TKD “sibuk” menunggu kehadiran tim Dinas KUMKMP DKI Jakarta yang tak kunjung nongol untuk melakukan pengujian terhadap sample barang. Jadi, secara efektif, proses produksi massal baru dijalankan pada bulan November 2017.

Bentuk ketidakprofesionalan lain dari pihak Dinas KUMKMP DKI Jakarta, lanjut Sellyana, berhubungan dengan data calon penerima bantuan sarana dagang tersebut. Hingga tanggal 8 Desember 2017, atau hanya sekitar 7 hari sebelum berakhirnya masa kontrak kerja, pihak Dinas KUMKMP DKI Jakarta baru menyerahkan 450 daftar calon penerima bantuan. Padahal, perencanaannya adalah menyalurkan 1.199 unit, dan PT TKD sudah selesai memproduksi 908 unit.

“Terus, barang yang sisanya itu, harus kita kirim ke mana? Banyak sekali alasan mereka soal data calon penerima itu. Padahal kita kerja ada batas waktunya berdasarkan kontrak,” kata Sellyana.

Tanggal 5 Desember 2017, pihak PT TKD mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu kerja dengan menyodorkan sejumlah dalil, yang semuanya bersumber dari tindakan tidak profesional Dinas KUMKMP.

Tanpa merespon apapun terhadap surat permohonan tersebut, tiba-tiba tanggal 19 Desember 2017 pihak Dinas KUMKMP DKI Jakarta, melalui surat bernomor 8003/-1.824.24 yang ditandatangani Boy Ismanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pemutusan kontrak kepada PT TKD.

 

Sangat Tidak Kooperatif

Menurut Komisaris PT TKD, Dredy, hal itu sangatlah mengecewakan. Di matanya, pihak Dinas KUMKMP seolah menjadikan PT TKD seperti musuh, dan sangat tidak kooperatif.

“Padahal, kami ini kan mitra kerja. Bahkan, dalam dokumen kontrak pun disebutkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara seimbang, objektif, dan saling menguntungkan. Kenapa akhirnya justru kami ini seperti ditumbalkan, dikorbankan, dan sama sekali tidak diperhitungkan perjuangannya untuk memenuhi semua kekurangan yang timbul dari pihak Dinas KUMKMP sendiri?” kata Dredy kepada IGS Berita di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Dredy merasa sudah jatuh tertimpa tangga, karena setelah diputus kontrak, pembayaran dari pihak Dinas KUMKMP pun ternyata tak bisa sepenuhnya dicairkan. Sebagian terblokir di bank tanpa penjelasan.

“Sudah diputus kontrak, pembayaran terblokir sebagian, kini muncul lagi ancaman blacklist dan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Bukankah ini artinya sudah jatuh tertimpa tangga? Modal kami habis digunakan belanja material, yang akhirnya hanya menumpuk karena tak bisa lagi digunakan dengan tidak disetujuinya permohonan perpanjangan waktu kerja. Padahal, material itu sudah dipotong-potong, dan tinggal dirakit jadi etalase,” kata Dredy.

Terkait pencairan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, Dredy menganggapnya sebagai sebuah kezaliman. Menurutnya, kalaulah memang jaminan pelaksanaan itu harus dicairkan karena dianggap tak menyelesaikan kewajiban, seharusnya bukan 5% dari nilai kontrak, tapi 5% dari sisa utang pekerjaan yang belum diselesaikan.

“Dalilnya, barang-barang yang sudah diserahkan itu kan dapat difungsikan. Ini kan bukan proyek fisik seperti pembangunan gedung, yang kalau tidak tuntas maka pekerjaan yang sudah selesainya tetap belum bisa difungsikan. Ini pengadaan dengan kontrak harga satuan,” kata Dredy.

Bahkan, dengan nada penuh kekecewaan, Dredy mencoba membandingkannya pada kemungkinan lain.

“Kalau tahu mau seperti begini, ngapain kami harus selesaikan sekitar 75 persen dalam waktu yang mepet akibat ke-lelet-an pihak Dinas KUMKMP? Bukankah lebih baik kami selesaikan 50 persenan saja, atau bahkan tak usah dikerjakan sama sekali? Toh dampaknya tetap sama terhadap kami, tapi modal kerja yang dikeluarkan bisa jauh lebih sedikit,” kata Dredy.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, PPK Proyek Pengadaan Sarana Dagang PKL Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Boy Ismanto, mengatakan, pihaknya sudah menjalankan segala sesuatunya sesuai tugas dan berdasarkan pada data-data yang ada.

Terkait lambatnya proses peng-ACC-an terhadap sample barang, secara tersirat Boy menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak perlu.

“Kronologisnya, sejak kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari Dinas (KUMKMP) sudah memberikan ACC,” kata Boy Ismanto kepada IGS Berita melalui pesan WhatsApp, seraya mengaku tengah sibuk dengan padatnya kegiatan diklat.

Sedangkan Jackson Sitorus, Kepala Bidang UMKM Dinas KUMKMP DKI Jakarta, menyerahkan penjelasan persoalan tersebut kepada Boy Ismanto.

“Kepada Pak Boy saja, ya. Dia PPK-nya,” kata Jackson Sitorus.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Irwandi, Kamis (1/3/2018) malam, menghubungi IGS Berita melalui sambungan telepon.

Menurutnya, justru pihaknyalah yang sedang merencanakan untuk menggugat PT TKD karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya melaksanakan kontrak kerja.

“Enak saja PT TKD bicara seperti begitu. Justru sayalah yang sedang merencanakan mengajukan gugatan terhadap mereka. Mereka menelantarkan pekerjaan. Gerobak saya ditinggal lari begitu saja, enak gak? Akhirnya terpaksa kami kirimkan sendiri kepada para calon penerima bantuan. Dengan biaya dari kami sendiri. Padahal itu tanggung jawab PT TKD. Usulan blacklist terhadap PT TKD sudah kami ajukan,” kata Irwandi.

Soal data calon penerima yang tercatat baru 450 orang hingga tanggal 8 Desember 2017, Irwandi menyatakan, itu jumlah yang sudah di-“SK Gubernur”-kan.

“Data 450 itu yang sudah di-SK Gubernur-kan. Sisanya, data sudah lengkap di kami. Uang (biaya distribusi) ditahan, agar PT TKD bertanggung jawab mengirim sisa barang. Tapi sampai saat ini PT TKD tidak bertanggung jawab. Dipanggil saja tidak datang. Akhirnya kita yang mengirim sendiri,” kata Irwandi.

Diperoleh data, batas kontrak kerja PT TKD disebutkan sampai 15 Desember 2017. Tanggal 19 Desember 2017, terbit surat pemutusan kontrak. Namun, dalam surat permohonan penahanan dana di Bank BJB KCP Kelapa Gading, disebutkan kegiatan pendistribusian akan dilakukan sampai tanggal 28 Februari 2018.

Apakah item pekerjaan distribusi itu berdiri sendiri, terpisah dari kontrak pengadaannya, atau menyatu di situ? Kalau menyatu, kenapa batas akhir kegiatannya berbeda dengan batas akhir kontrak, bahkan hingga melintasi Tahun Anggaran 2017? Kalau terpisah, berdiri sendiri, kenapa anggaran pembiayaannya berada pada satu kode rekening dengan kontrak pengadaannya yang mutlak harus tuntas pada tanggal 15 Desember 2017? Bagaimana cara penghitungan pembayarannya terhadap kegiatan distribusi itu, baik secara ritase, volume, ataupun jarak, sementara Tahun Anggaran 2017 sudah harus tutup buku?

Menurut Irwandi, pekerjaan distribusi itu adalah tanggung jawab PT TKD di luar produksi.

“Itu tanggung jawab PT TKD di luar produksi. Tidak ada perpanjangan (kontrak) untuk produksi. Pengiriman di luar itu. PPK yang mengatur. Saya tidak sampai ke situ,” kata Irwandi.

Di tempat terpisah, Arnol Sinaga, SE., SH., praktisi hukum dari Arnol Sinaga & Associates (ASA), menyampaikan pandangannya.

“Menurut saya, pihak Dinas KUMKMP DKI Jakarta harus hati-hati dalam bertindak, terutama pada kemungkinan adanya pelanggaran pidana saat melakukan pencairan jaminan pelaksanaan. Pelajari dulu baik-baik aturannya, terutama perbedaan antara proyek konstruksi yang bersifat lumpsum dengan pengadaan barang berkontrak harga satuan. Jangan sampai melewati batas-batas kewenangan yang dimungkinkan, karena itu berisiko pelanggaran pidana,” kata Arnol Sinaga kepada IGS Berita di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Ia mengingatkan adanya hak-hak PT TKD yang juga harus dihargai, agar tidak berbalik menjadi bumerang bagi Dinas KUMKMP DKI Jakarta sendiri.

“Di mata saya, surat pemutusan kontrak sepihak yang diterbitkan PPK Dinas KUMKMP DKI Jakarta sendiri masih berpotensi dispute atau bisa diperselisihkan. Salah satunya, mungkin, bisa dicoba untuk mencari kebenarannya melalui proses hukum di PTUN. Di sana bisa ditelusuri, apakah semua tahap pada proses penerbitan pemutusan kontrak itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak,” kata Arnol Sinaga, menutup pembicaraan. (yhr/tom).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Tragedi Sacramento Uji Keadilan Hukum “Paman Sam”

Oleh YUKIE H. RUSHDIE   SORE itu, Minggu, 18 Maret 2018, seorang pemuda kulit hitam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *