Rabu , 16 Januari 2019
Home / INVESTIGASI / Proyek Rumah Pompa Waduk Bojong Langgar Batas Waktu Kontrak
Melewati Batas Waktu Kontrak : Pekerja sedang mengerjakan proyek pembangunan rumah pompa waduk Bojong beserta kelengkapannya di Kel. Rawabuaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Jumat 21/12/2018. | Foto : MARKUS MARPAUNG | IGS Berita.com |

Proyek Rumah Pompa Waduk Bojong Langgar Batas Waktu Kontrak

JAKARTA | IGS BERITA | – Proyek pembangunan rumah pompa waduk Bojong beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran Rp 10,2 miliyar tahun anggaran 2018 yang digarap kontraktor konstruksi PT. Way Mincang (PT. WM), kontrak pelaksanaannya telah  berakhir kemarin, (Kamis 20 Desember 2018). Sesuai Nomor Kontrak : 7732/-076.542, proyek tersebut dimulai pada tanggal 01 Agustus 2018. 

Pasca berakhirnya kontrak pelaksanaan kegiatan, dalam pengamatan IGS Berita.com di lokasi (Jumat, 21/12/2018), kontraktor pelaksana proyek telah memulai (melanjutkan) kembali proses pembangunan rumah pompa dengan tampaknya para pekerja sedang mengerjakan struktur rumah pompa yakni pekerjaan pembesian dan bekesting. 

Kondisi itu menunjukkan bahwa kontraktor pelaksana proyek telah melanggar batas waktu kontrak yang telah ditentukan karena telah  memulai (melanjutkan) kembali proses pembangunan rumah pompa diduga tanpa memiliki (proses) addendum kontrak. 

Pada hal berdasarkan ketentuan, penyedia barang/jasa dapat diberikan kesempatan menyelesaikan (melanjutkan) pekerjaan harus terlebih dahulu melalui proses dan mekanisme yakni addendum kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 56 Perpres No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Imron mengatakan telah diputuskan diberikan perpanjangan waktu, “Perpanjangan 50 hari sesuai Pergub dan masuk hutang,” kata Imron kepada IGS Berita.com, Jumat (21/12/2018). 

Imron tidak memberikan penjelasan kapan addendum kontrak ditandatangani dan yang diberikan itu perpanjangan waktu atau diberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan, “Nanti bisa ditanyakan pak Ciko. Maaf bang saya rapat dulu ya,” ujar Imron. 

Pengamatan di lokasi proyek hingga (Jumat, 21/12/2018) malam, tampak para pekerja sedang berjibaku mengerjakan proyek. Hal ini pun diakui oleh Imron, “Iya bang, Kalau nggak, dia (PT. WM) blacklist,” kata Imron. 

Posma, Ketua LSM P5AB mengatakan pemberian kesempatan kepada kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender memang dibenarkan dan dapat melampaui tahun angggaran, “Namun dalam kondisi ini, pelaksana telah melanggar batas waktu kontrak karena melanjutkan pekerjaan yang diduga tidak melalui addendum kontrak yang semestinya didalamnya  mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan,” ujar Posma. 

Kontraktor (pelaksana) proyek dalam hal ini PT. Way Mincang, lanjut Posma, dapat melaksanakan pekerjaan akibat adanya surat perjanjian kontrak (SPK) dengan Kasudis SDA Jakarta Barat dan hasilnya proyek tidak selesai, “SPK-nya itu-kan sudah jelas berakhir, kog bisa pelaksana (kontraktornya) melanjutkan pekerjaan pasca 1 hari berakhirnya kontrak? Itu sudah jelas melanggar batas waktu kontrak. Pertanyaannya, kapan adendum kontrak itu dibuat (ditandatangani)? Apa tadi malam atau 1-2 hari yang lalu? Ini patut diduga sarat rekayasa karena sangat janggal dan di luar ketentuan,” kata Posma di Jakarta, (Jumat, 21/12/2018). 

Posma meminta TP4D Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dalam kewenangannya sebagai Tim pengawal, “Kami minta agar TP4D dapat memeriksa kejanggalan tersebut dan merekomondasikan agar pelaksanaan proyek dihentikan sepanjang addendum kontraknya belum (ada) dibuat,” ujar Posma. 

Sesuai informasi yang diperoleh dari salah seorang sumber yang namanya enggan disebutkan, mengatakan proyek pembangunan rumah pompa waduk bojong akan diselidiki Polres Metro Jakarta Barat, “Sudis SDA Jakbar akan diselidiki terkait waduk Bojong dan Jelambar,” ujarnya. 

Kontraktor Kontruksi Dinilai Cacat

Proyek pembangunan rumah pompa waduk Bojong beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran Rp 10,2 miliyar tahun anggaran 2018 itu digarap kontraktor konstruksi PT. Way Mincang dengan penaw

Papan Proyek : Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong Beserta Kelengkapannya dimulai 01 Agustus 2018 dan Selesai 20 Desember 2018.

aran kurang lebih Rp 5,2 miliyar yang ditetapkan oleh Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Barat dalam pelelangan umum dinilai cacat.

Pasalnya penetapan PT. Way Mincang (PT. WM) sebagai pelaksana (pemenang) kegiatan sangatlah ironis, dimana domisili badan usaha PT. WM yang berdomisili di Jalan Raya Pardasuka KM 57 No. 03, Kelurahan Tanjung Rusia, Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung itu diduga tidak jelas alias fiktip. 

Hal itu diketahui ketika Redaksi IGS Berita.com melayangkan surat wawancara ke alamat domisili PT. WM (yang tercantum dalam data pengumuman pemenang lelang di LPSE) sebanyak dua kali, sebanyak itu pula pihak PT. Pos Indonesia menyatakan alamat tidak dikenal. 

Maka timbul dugaan atau indikasi bahwa domisili (alamat) perusahaan tidak tetap dan jelas sehingga melanggar Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Kemudian dalam persyaratan yang ditetapkan UPPBJ Jakarta Barat untuk kegiatan Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong Beserta Kelengkapannya yakni peserta yang berbadan usaha harus memiliki Sertifikat badan Usaha kualifikasi Non Kecil dengan klasifikasi: -SI001 (Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya); dan -EL007 (Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah) ; atau -EL009 ( Jasa Pelaksana instalasi Sistem control dan instrumentasi ) ; atau -EL010 (Jasa pelaksana instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik). Apabila dalam masa perpanjangan dinyatakan gugur. 

Namun berdasarkan data yang dikumpulkan IGS Berita.com tentang data kualifikasi PT. WM yang ditayangkan di situs web resmi www.lpjkn.net terpapar bahwa bidang/sub bidang klasifikasi  Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007) tidak dimiliki oleh PT. WM. 

Kemudian Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik (EL010) PT WM dalam website lpjkn.net terpapar dalam status sedang proses. Padahal sesuai dalam persyaratan kualifikasi apabila dalam masa perpanjangan dinyatakan gugur.

“Hal ini perlu menjadi perhatian dan diperiksa oleh Tim TP4D sebelum si kontraktor (pelaksana) diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui addendum kontrak untuk menghindari kerugian keuangan daerah. Bila mana indikasi kecacatan itu terbukti dalam pemeriksaan maka kontrak itu batal demi hukum dan kiranya dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Posma. 

Ruslan Rivai, Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) menyatakan dalam penelusuran oleh pihaknya di SIKI, bahwa PT. WM tidak memiliki subkualifikasi EL007 dan EL009, “PT. WM memiliki sub-kualifikasi EL010 yang ditetapkan pada tanggal 08 April 2018. Data subkualifikasi PT WM diproses dan diregistrasi oleh LPJK Provinsi Lampung sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ruslan secara tertulis kepada Redaksi IGSBerita.com.

Terdapatnya dua perbedaan data subkualifikasi PT. WM, yakni data yang terpapar di situs web resmi lpjk.net sedang proses dan pernyataan Ruslan menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan data subkualifikasi (EL010) yang dimiliki PT. WM. 

Padahal berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan LPJKN Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa “SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila data Badan Usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), dan dimuat dalam BRBU bulan berjalan”. Kemudian dalam ayat (3) ditegaskan bahwa “Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional www.lpjk.net), maka dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net)”. (KUS).*

Pemerintah Kabupaten Pacitan

About Markus Marpaung

Check Also

Aktor Steve Emmanuel  Ditangkap Polisi

JAKARTA [IGS BERITA] – Publik kembali dikejutkan kabar yang tidak enak dari oknum artis (entertainment) …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: