Sabtu , 15 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Proyek Kartu Nikah Kemenag Salahi Prosedur
Kartu Nikah
Proyek Kartu Nikah Kementerian Agama, yang sudah berjalan berdasarkan proses tender, dinilai harus dibatalkan karena menyalahi prosedur penganggaran (Foto: Dok. IGS Berita).*

Proyek Kartu Nikah Kemenag Salahi Prosedur

JAKARTA | IGS BERITA | Penggarapan proyek kartu nikah di Kementerian Agama (Kemenag) RI, yang tahap pertamanya dimenangi PT Pura Barutama melalui proses tender di LPSE, harus dinyatakan tidak sah karena menyalahi prosedur penganggaran.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai, kebijakan yang dikeluarkan Kemenag itu belum dibahas —apalagi disetujui— oleh DPR RI, sehingga proyek tersebut seharusnya dibatalkan.

“Tidak sah, maka mesti dibatalkan. Sudah ditenderkan, tapi kan anggarannya bermasalah, karena tidak pernah dibicarakan dengan DPR. Jadi bagaimana kita bilang ini sah? Sama saja dengan mencampurkan air kotor dengan air bersih,” kata Margarito kepada wartawan, Sabtu (17/11/2018).

Ia juga mempertanyakan sumber anggaran yang digelontorkan untuk proyek kartu nikah itu. Menurutnya, Menag Lukman Hakim Saifuddin harus menjelaskan, mengapa program kartu nikah itu tidak didiskusikan dengan DPR, dan dari mana sumber dananya.

“Sekarang harusnya tanya Menteri Agama. Dia dapat duitnya dari mana? Menteri Agama harus jelaskan, apa ekspektasinya di balik kartu itu? Kenapa beliau tidak mendiskusikan, membicarakannya, pada DPR? Kok diam-diam kartu itu dimunculkan? Untuk apa? Untuk Pilpres?” tanya Margarito.

Ia berharap, Menag Lukman Hakim menghentikan kelanjutan proyek tersebut. Apalagi, menurutnya, kebijakan terkait kartu nikah ini tidak penting, karena data pernikahan semestinya sudah terintegrasi dengan KTP-elektronik (KTP-el).

“Tanpa proyek itu, kita sudah punya identitas. KTP-el sudah mewakili. Lewat KTP, kelihatan sudah menikah atau belum. Proyek itu cuma habisin duit negara, dan bisa kita alihkan ke korban bencana Palu dan Lombok,” ujar dia.

Dibuat Saat DPR Reses

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengakui, belum ada pembicaraan apa pun antara Kemenag dan DPR soal kartu nikah. Terlebih, kata dia, kebijakan itu dibuat Kemenag saat DPR reses.

“Ini Kemenag buat isu sendiri. Belum ada pembicaraan apa pun dengan DPR. Apalagi ini keluarnya di masa reses. Jadi kami belum ada pembicaraan lebih tentang ini,” paparnya.

Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA Kemenag, Anwar Saadi, mengatakan, tidak ada istilah bagi-bagi proyek dalam pengadaan kartu nikah yang baru diluncurkan Kemenag.

Ia mengatakan, pengadaan kartu nikah dilaksanakan melalui tender terbuka, dan dengan proses yang transparan.

Anwar menambahkan, proses tender dilakukan oleh LPSE Kemenag. Tetapi, ia enggan menyebutkan perusahaan yang memenangkan tender tersebut.

“Kalau dibilang bagi-bagi proyek, itu keliru. Siapapun yang menang, itu terbuka. Lalu, siapa perusahaan pemenangnya, saya kira itu tidak usah diumumkan ke publik,” jelas dia.

PT Pura Barutama

Dari penelusuran IGS Berita di laman LPSE Kemenag, diketahui, tender proyek ini disebut dengan nama “Penggandaan Kartu Nikah Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2018”. Perusahaan pemenangnya adalah PT Pura Barutama.

Perusahaan ini menawarkan harga sebesar Rp 688,6 juta. Pagu anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp 7,4 miliar. Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Tahun Anggaran 2018 (tahap pertama) sebesar Rp 1 miliar.

Awalnya, ada 25 perusahaan yang menjadi peserta pada tender tersebut. Dari puluhan perusahaan ini, ada yang berbadan hukum CV dan PT. Ke-25 perusahaan itu kemudian disaring hingga tersisa tiga perusahaan.

Pesaing PT Pura Barutama adalah PT Solo Murni dan PT Trisakti Mustika Graphika. PT Solo Murni menawarkan harga sebesar Rp 807,6 juta. Sedangkan harga penawaran PT Trisakti Mustika sebesar Rp 862,4 juta.

Dalam proses tersebut, PT Solo Murni tersingkir karena beberapa hal. Antara lain, tidak melampirkan Sertikat SMK3/OHSAS 18001, serta Sertifikat ISO 14001 dan ISO 9001.

Rentan Korupsi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Sasongko, meminta Kemenag menghentikan program kartu nikah karena rentan korupsi dan hanya memboroskan anggaran.

Kalaupun sudah menyelesaikan proses tender, lanjut Dadang, bukan berarti proyek tersebut tak bisa dibatalkan.

Menurutnya, program ini tidak terlalu krusial dan malah tumpang tindih dengan program buku nikah dan KTP elektronik (e-KTP).

“Sebaiknya proyek kartu nikah elektronik ini dibatalkan saja. Sudah masuk anggaran bukan berarti tak bisa dibatalkan,” ujar Dadang, saat dihubungi wartawan, Jumat (16/11/2018).

Dadang menyoroti soal transparansi Kemenag, mulai dari perencanaan program ini. Pasalnya, Kemenag sudah melakukan kajian sejak 2017, tetapi baru mengumumkannya beberapa minggu sebelum kartu diterbitkan.

Ia menilai, penghentian program adalah hal yang tepat. Pasalnya, belajar dari kasus megakorupsi e-KTP, perkara itu muncul karena kurangnya transparansi sejak awal perencanaan.

“Kalau belajar dari kasus e-KTP, korupsinya kan terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaannya. Di mana ada kontraktor dan politisi yang ikut mengendalikan semua proses dan tahapan itu,” ucapnya.

Pemborosan Anggaran

Dihubungi terpisah, pengamat anggaran politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai, kartu nikah yang diterbitkan Kemenag hanya pemborosan anggaran.

“Saya kira, kartu nikah itu proyek akhir tahun yang dimunculkan ke hadapan publik agar ada proyek lagi di tahun depan,” ujar Uchok saat dihubungi wartawan, Kamis (15/11/2018).

Uchok menilai, penganggaran ini hanya untuk “cek ombak”. Jika respon publik positif, maka akan dianggarkan kembali dengan jumlah yang lebih banyak.

Dia menyampaikan, sebaiknya Kemenag berkoordinasi dengan Kemendagri, agar anggaran lebih efisien, dan tidak terkesan hanya menghambur-hamburkan uang negara.

“Ini Buku Nikah kan masih ada dan masih berlaku. Terus, Kartu Nikah ini untuk apa lagi? Kalau mau bikin kartu, seharusnya di antara kementerian harus berkoordinasi, agar bisa disatukan. Jadi satu kartu, supaya anggaran ini bisa minim,” tegas Uchok.

Ia juga mengimbau agar Menag Lukman Hakim menarik kembali program kartu ini, dan BPK melakukan audit terhadap kartu yang terealisasi, yang rencananya akan diterbitkan akhir November ini.

“Supaya dilakukan audit oleh BPK tahun 2018 terhadap proyek yang telah terealisasi ini dan ditiadakan di dalam APBN 2019,” tutur Uchok.

Satu Juta Keping

Diketahui, Kemenag menggelontorkan Rp 680 juta untuk mencetak satu juta keping kartu nikah.

Kartu itu bakal disebarkan ke 35 provinsi untuk lima ratus ribu pasangan yang baru akan menikah.

Kemenag mengatakan, kartu ini sebagai pelengkap buku nikah, agar mudah dibawa ke mana-mana.

Meski diterpa kritik dari DPR dan KPK, Kemenag bersikukuh menjalankan program ini, dengan dalih permintaan masyarakat dan asas kemanfaatan.

“Ya, saya kira sudah disetujui DPR ini, (jadi) kita jalan. Karena, kami kira, tidak ada hal-hal (krusial). Soal transparansi pengadaan, silakan (dikawal). Sudah berjalan dengan baik,” ujar Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Mohsen, saat ditemui wartawan di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018). (yhr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Suban PAD Jakbar: Kasudis SDA Harus Pahami PP 27/2014

JAKARTA | IGS BERITA | Kepala Subdit Pengendalian Aset pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: