Rabu , 16 Januari 2019
Home / INVESTIGASI / Proyek Gedung Arsip MNI | PT Hagitasinar Terancam Denda
Kondisi proyek Gedung Arsip Museum Nasional Indonesia pada tanggal 24 Desember 2018 | Foto MEGA PUSPITA | IGS BERITA |

Proyek Gedung Arsip MNI | PT Hagitasinar Terancam Denda

JAKARTA | IGS BERITA | PT Hagitasinar Lestarimegah (HLM) sepertinya harus ikut menelan pil pahit yang ditinggalkan pendahulunya, PT Reflindo Perkasa dan PT Anggadita Teguh Putra, yang sudah terbukti gagal merampungkan proyek pembangunan Gedung Arsip Museum Nasional Indonesia (MNI) di Jalan Pulo Raya, Jakarta Selatan, pada tahun 2016 dan 2017.

Sri Suharni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek tersebut, menyatakan, PT Hagitasinar Lestarimegah (HLM) terancam menjalani masa denda bila gagal merampungkan bangunan tersebut pada 31 Desember 2018.

“Ya, dikenakan denda sesuai progres,” kata Sri, lewat pesan WhatsApp-nya kepada IGS Berita, Kamis (27/12/2018), saat ditanya tindakan yang kemungkinan akan diberikan kepada PT HLM.

Meski demikian, ia meminta agar pihak kontraktor, PT HLM, diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga batas waktu kontrak.

“Saat ini masih dalam kontrak. Ini pekerjaan sedang berjalan. Jangan dikatakan terlambat,” kata Sri kepada IGS Berita, Jumat (28/12/2018).

Ketika ditanya soal waktu bagi proses Provitional Hands-Over (PHO), penilaian bobot, dan proses pembayaran pekerjaan bila batas waktunya adalah 31 Desember 2018, sementara pembebanan biaya proyek tersebut adalah tahun tunggal (APBN 2018), Sri malah menyampaikan jawaban yang membingungkan.

“Itu dilaksanakan setelah masa pemeliharaan,” katanya.

Menyikapi pernyataan Sri tersebut, pemerhati masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, Barry Pradana, menduga ada kesalahan dalam pemahaman pihak MNI terhadap istilah PHO dan FHO (Finalizing Hands-Over).

“PHO dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. Lalu, dibayarkan tagihannya, dengan penahanan 5% untuk jaminan pemeliharaan. Yang dilaksanakan setelah habis masa pemeliharaan adalah FHO,” katanya kepada IGS Berita, Jumat (28/12/2018).

Ia pun menyatakan keheranannya dengan batas kontrak yang terjadi tepat di penghujung Tahun Anggaran.

“Ini sudah tidak masuk akal. Kapan proses pembayarannya? Tahun Anggaran sudah tutup buku. Jadi, mau dicatatkan di buku yang tahun kapan? Kalau ternyata tetap dibayarkan, meski melewati batas tutup buku, diparkir di mana anggaran yang sudah diserap duluan tersebut?” kata Barry.

Terkait kemungkinan pemberian kebijakan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan denda dan jaminan, ia menilainya hal semacam itulah yang selama ini dijadikan sebagai celah untuk menciptakan persekongkolan antara kontraktor dengan pemberi kerja.

“Negara, sebagai penyedia anggaran, tetaplah menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.

Barry pun menyatakan keheranannya, karena proyek tersebut dikabarkan diawasi dan dikawal secara ketat, siang-malam, oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta TP4D Kejaksaan Agung.

Belum Sampai 80 Persen

Berdasarkan pantauan IGS Berita, hingga Senin (24/12/2018), kegiatan di lokasi proyek masih terus berjalan, termasuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan utama di bagian muka gedung.

Menurut perhitungan pengamat konstruksi, Tb Barkah Maulana, bobot pekerjaan bangunan itu masih belum mencapai 80 persen.

Padahal, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor E7-045/SP/PPK2/2018, waktu pelaksanaan bagi proyek tersebut adalah 88 hari kalender dengan batas akhir 31 Desember 2018.

Papan proyek Gedung Arsip Museum Nasional Indonesia tahun 2018 | Foto MEGA PUSPITA | IGS BERITA |

“Sepertinya, dibutuhkan seorang Sangkuriang untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut sesuai batas waktu kontrak,” kata Barkah.

Secara teknis, ia menyebut bangunan Gedung Arsip MNI itu bukanlah jenis pekerjaan yang kompleks, bahkan cenderung sangat sederhana.

“Dalam amatan saya, ini jenis bangunan yang sangat sederhana saja. Anggaran totalnya pun, kalau tidak salah, hanya sekitar Rp 15 miliar. Anehnya, kenapa belum juga selesai, padahal sudah dilaksanakan sejak tahun 2016?” ujarnya.

Meski demikian, ia enggan menduga lebih jauh. Karena, menurutnya, itu adalah ranah lembaga-lembaga penegak hukum.

“Soal ada indikasi bancakan dan penyimpangan dalam proyek tersebut, saya tidak mau mengomentari. Itu bukan ranah saya. Biarkanlah KPK, kepolisian, atau kejaksaan saja yang bekerja,” katanya.

Ajang Bancakan

Proyek pembangunan Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna milik Museum Nasional Indonesia (MNI) di Jalan Pulo Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditengarai jadi ajang bancakan.

Alhasil, meski proyeknya telah berjalan selama tiga tahun (2016-2018), bangunan “sederhana” senilai sekitar Rp 15,25 miliar itu masih juga gagal fungsi atau belum dapat digunakan.

Ketua LSM PAN, Thomson Sirait, mengkritisi proyek tersebut melalui kajian tertulisnya yang diterima redaksi IGS Berita, Selasa (13/11/2018).

“Hari gini, membangun gedung senilai Rp 15 miliar saja kok bisa gakselesai dalam setahun. Proyek ini sarat penyimpangan, bahkan akhirnya jadi bancakan,” kata Thomson saat menyerahkan kajiannya tersebut.

Menurutnya, pengusutan terhadap perkara itu harus dilakukan sesegera mungkin, karena ada sejumlah upaya dari pihak-pihak terkait untuk merekayasa dan menyembunyikan jejak-jejak penyimpangan tersebut.

Dalam kajiannya yang dilengkapi lampiran berupa foto-foto dan dokumen tersebut, Thomson menguraikan kronologi proyek pembangunan Gedung Arsip milik MNI dan analisis dugaan tindak pidana yang terjadi. Berikut kajian selengkapnya.

Kronologis

Tahun 2016, Kemendikbud RI, melalui Satuan Kerja Kantor Museum Nasional, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,25 miliar dengannomenklatur Pembangunan Gedung Arsip di Pulo Raya, melalui Pembebanan Tahun Tunggal (APBN 2016) yang dibayarkan berdasarkan metoda Harga Satuan, dan dilelangkan oleh Pokja ULP Ditjenbud.

Pada tahap pelelangan, PT Reflindo Perkasa, beralamat di TMII Pintu II Atas No. 78 RT. 008/004 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 12,9 miliar.

Sementara pelelangan untuk jasa Konsultasi Pengawas Konstruksi Pembangunan Gedung Arsip dimenangi PT Sewun Indo Konsultan,beralamat di Jalan Masjid Al Wustho No. 10 CC Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan nilai penawaran Rp 178,42 juta;

Fakta menunjukkan, PT Reflindo Perkasa gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak.

Sesuai nomenklatur, Pembangunan Gedung Arsip di Pulo Raya dibebankan dengan Tahun Tunggal (APBN 2016), yang berarti bangunan tersebut harus selesai dan bisa digunakan pada akhir Tahun Anggaran.

Hal itu diperkuat dengan pengakuan Kepala MNI, Drs Siswanto MA, kepada LSM PAN, bahwa penyerapan anggaran untuk pekerjaan di tahun 2016 itu “hanya” Rp 7,25 miliar sesuai addendum kontrak Nomor 259/M1/PPK/2016 tanggal 3 Oktober 2016 (padahal pada kontrak sebelumnya sesuai hasil pelelangan bernilai Rp 12,9 miliar, yang berarti hanya terlaksana sekitar 56,2 persen).

Akan tetapi, walaupun PT Reflindo Perkasa gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak (wanprestasi), PPK maupun Pengguna Aanggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Aanggaran (KPA) tidak menjatuhkan sanksi blacklist (Daftar Hitam) serta pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan.

Tahun 2017, Kemendikbud RI, melalui Satuan Kerja Kantor Museum Nasional, kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,99 miliar dengan nomenklatur Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna Tahap II 2017, melalui Pembebanan Tahun Tunggal (APBN 2017) yang dibayarkan berdasarkan metoda Harga Satuan, dan dilelangkan oleh Pokja ULP Ditjenbud.

Pada tahap pelelangan, PT Anggadita Teguh Putra, beralamat di Jalan Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 28, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 6,32 miliar.

Padahal, berdasarkan data administratif, Pokja ULP Ditjenbud seharusnya menggugurkan PT Anggadita Teguh Putra pada proses evaluasi, karena dalam surat penawaran mereka terjadi kesalahan nomor Dokumen Pengadaan. Tertulis No. 20.b.1.JSC/DF/-076.IX/2017 Tanggal 18 September 2017, padahal seharusnya No. M1-194/DOK/POKJA ULP/2017 Tanggal 30 September 2017.

Sementara pelelangan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna Tahap II 2017 dimenangi lagi oleh PT Sewun Indo Konsultanberalamat di Jalan Masjid Al Wustho No. 10 CC Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan nilai penawaran Rp 198,27 juta.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, setelah PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pihak PT Anggadita Teguh Putra mengajukan permohonan Tes Uji Beton terhadap “pekerjaan yang ditinggalkan” PT Reflindo Perkasa.

Surat permohonan Tes Uji Beton itu diajukan kepada Tunas Engineering, yang diminta melakukan penyelidikan untuk mendeteksi keretakan beton dan kedalamannya dengan alat UPVT atau Ultrasonic Pulse Velocity Test.

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh kesimpulan adanya “kedalaman retak pada struktur balok” berkisar antara 5,0 – 19,0 cm.

Artinya, harus segera dilakukan perbaikan terhadap bagian-bagian beton yang mengalami keretakan itu untuk mengantisipasi kerusakan lebih lanjut.

Kemudian, berdasarkan BQ (Bill of Quantity), tidak ada itempekerjaan Konstruksi Rangka Atap Baja WF bagi PT Anggadita Teguh Putra, karena itu seharusnya sudah dikerjakan oleh PT Reflindo Perkasa dan sudah dibayarkan berdasarkan harga satuan.

Tugas yang harus dikerjakan PT Anggadita Teguh Putra seharusnya hanyalah Pemasangan Atap Metal Roof.

Tapi, ternyata, Konstruksi Rangka Atap Baja WF itu tidak dikerjakan oleh PT Reflindo Perkasa, sehingga akhirnya diambil alih PT Anggadita Teguh Putra meski tidak ada dalam BQ-nya.

Kondisi serupa terjadi pada item pekerjaan Konstruksi Anak Tangga. Pekerjaan “peninggalan” PT Reflindo Perkasa terpaksa dibongkar karena mutunya tidak sesuai spesifikasi, dan “dibuat ulang” oleh PT Anggadita Teguh Putra meski tidak ada dalam BQ-nya.

Bukan itu saja. Pekerjaan Konstruksi Bata Ringan (Hebel) pun tidak sesuai spesifikasi, karena seharusnya yang dipasang adalah Bata Merah.

Guna menutupi kerugian yang dialami PT Anggadita Teguh Putra karena harus mengerjakan kegiatan yang tidak ada dalam BQ, PPK meminta perusahaan tersebut mengajukan laporan dan permohonan CCO (tambah-kurang pekerjaan) untuk mendapatkan anggaran kompensasi.

Namun, item dalam laporan dan permohonan CCO itu dibuat tidak sesuai kenyataan, di mana anggaran yang dimohonkan itu bukannya disebutkan untuk “melakukan kegiatan yang tidak atau gagal dikerjakan PT Reflindo Perkasa, melainkan “penambahan volume secara fiktif pada item-item pekerjaan yang ada pada BQ.

Fakta menunjukkan, PT Anggadita Teguh Putra pun gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak.

Sesuai nomenklatur, Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna Tahap II 2017 itu dibebankan dengan Tahun Tunggal (APBN 2017), yang berarti bangunan tersebut harus selesai dan bisa digunakan pada akhir Tahun Anggaran.

Berdasarkan pengumpulan data dan informasi hasil investigasi, PT Anggadita Teguh Putra masih melakukan kegiatan hingga Februari 2018, namun penagihannya tetap dibayarkan penuh 100 persen di akhir Tahun Anggaran 2017.

Hal itu diperkuat dengan pengakuan Kepala MNI, Drs Siswanto MA, kepada LSM PAN, bahwa penyerapan anggaran untuk pekerjaan di tahun 2017 itu adalah Rp 6,32 miliar sesuai kontrak Nomor 254/E7/PPK/2017 tanggal 27 September 2017 (yang berarti dinyatakan terlaksana 100 persen).

Fakta menunjukkan, kondisi Gedung Arsip di Jalan Pulo Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu kini sama sekali tidak dapat digunakan atau dioperasikan sebagaimana direncanakan.

Kajian Hukum

PT Reflindo Perkasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, mengingkari isi perjanjian kontrak, dan menerima pembayaran untuk item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

PT Sewun Indo Konsultan menyusun laporan kegiatan PT Reflindo Perkasa secara “tidak sesuai dengan kenyataan faktual”, dan berpengaruh terhadap “rekomendasi bobot pekerjaan yang harus dibayarkan”.

PPK maupun PA/KPA “merestui” tindak pidana korupsi yang dilakukan PT Reflindo Perkasa (dibantu PT Sewun Indo Konsultan) dengan tidak menjatuhkan sanksi apapun, baik blacklist atau pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

PPK maupun PA/KPA “menutupi” kegagalan PT Reflindo Perkasa dengan memanipulasi nomenklatur tahun 2017 menjadi Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna Tahap II 2017, bukan Pembangunan Gedung Arsip di Pulo Raya (Lanjutan).

Karena, kalau menggunakan nomenklatur Pembangunan Gedung Arsip di Pulo Raya (Lanjutan), itu akan menunjukkan secara jelas “kegagalan” PT Reflindo Perkasa.

Mereka pun menambahkan Ruang Serba Guna supaya terlihat ada “pekerjaan baru”-nya pada paket yang sebetulnya bersifat “lanjutan” tersebut. Kejanggalannya, ada Tahap II-nya, tapi tidak ditemukannomenklatur Tahap I-nya.

Konsekuensi logis dari “manipulasi nomenklatur” itu, kalau kegiatan pada TA 2016 dianggap sebagai Tahap I, maka berarti anggaran Rp 12,9 miliar itu “terserap habis”, dan anggaran pada Tahap II (Rp 6,32 miliar) berada terpisah atau tersendiri.

Bila kegiatan pada TA 2017 adalah “lanjutan”, maka anggaran Rp 6,32 miliar itu adalah “sisa yang tidak terserap” pada TA 2016, sekaligus membuktikan “kegagalan” PT Reflindo Perkasa yang tidak dijatuhi sanksi apapun.

Kejanggalan pun terdapat pada penetapan anggaran untuk Jasa Konsultasi Pengawasan. Di tahun 2016, untuk kegiatan ber-HPS Rp 15,25 miliar, dibuat pagu anggaran Konsultasi Pengawasan sebesar Rp 200 juta. Sementara di tahun 2017, untuk kegiatan ber-HPS “hanya” Rp 6,99 miliar, dibuat pagu anggaran Konsultasi Pengawasan sebesar Rp 280 juta.

Kedua paket tersebut akhirnya dimenangi perusahaan yang sama, PT Sewun Indo Konsultan.

Pada proses pelelangan tahun 2017, Pokja ULP Ditjenbud “membiarkan” kesalahan fatal pada surat penawaran PT Anggadita Teguh Putra, menandakan adanya “pengaturan” untuk memenangkan perusahaan tersebut.

Sementara terhadap perusahaan-perusahaan pesaingnya dilakukan upaya “mencari kesalahan seperti mencari kutu” untuk bisa melakukan “pengguguran”.

Adanya kesepakatan antara Direktur Utama PT Anggadita Teguh Putra, PT Sewun Indo Konsultan, dan PPK maupun PA/KPA untuk secara bersama-sama “menutupi” kegagalan PT Reflindo Perkasa dengan membuat laporan dan permohonan CCO yang “tidak sesuai fakta”, dan membuat “kesalahan tambahan” karena membuat “penambahan volume secara fiktif untuk item-item pekerjaan yang ada dalam BQ”.

PT Anggadita Teguh Putra diketahui masih bekerja hingga Februari 2018, sementara tagihannya sudah dibayarkan 100 persen di akhir Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan kajian tersebut, LSM PAN menyimpulkan adanya indikasi tindak pidana korupsi secara berjamaah oleh —setidak-tidaknya— lima pihak dalam proyek Pembangunan Gedung Arsip milik MNI tersebut, masing-masing PA/KPA (TA 2016-2017), PPK (2016-2017), PT Sewun Indo Konsultan (Konsultan Pengawas TA 2016-2017), PT Reflindo Perkasa (kontraktor pelaksana TA 2016), dan PT Anggadita Teguh Putra (kontraktor pelaksana TA 2017).

Langkah Hukum

Berdasarkan kesimpulan sementara itu, Ketua LSM PAN, Thomson Sirait, mengaku segera menindaklanjutinya dengan melakukan langkah-langkah hukum yang konkret.

Saat ini, lanjut Thomson, ia sudah melakukan konsultasi teknis dan administratif dengan Litbang KPK, Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), serta LKPP RI.

“Kemitraan yang dijalin ini sesuai dengan arahan pihak LKPP. Sekarang ini kan era kolaborasi. Bukan lagi era sendiri-sendiri. Maka, LKPP dan KPK kini serius berkoalisi dengan masyarakat sipil agar aktif dan efektif dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Thomson.

Pernyataan Thomson itu diamini Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI, Setya Budi Arijanta.

“Supaya lebih efektif, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini memang harus dilakukan secara kolaboratif. Dengan begitu, diharapkan segala upaya yang dilakukan tidak terputus di tengah jalan,” kata Setya, yang termasuk salah satu tokoh penting di balik terbongkarnya skandal megakorupsi e-KTP.

Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap langkah masyarakat sipil yang membangun kemitraan kolaboratif dalam mengupayakan proses hukum bagi temuan-temuan dugaan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Ini tentu merupakan langkah maju dari lembaga masyarakat sipil. Dan ini yang diharapkan LKPP RI maupun KPK,” pungkas Setya.

Kondisi proyek Gedung Arsip Museum Nasional Indonesia pada tanggal 24 Desember 2018 | Foto MEGA PUSPITA | IGS BERITA |

Terpisah, Direktur Utama PT Anggadita Teguh Putra, Presly Nainggolan, mengaku perusahaannya hanya dipinjam oleh teman bernama Hendrik Gultom dengan Gubson Tambunan sebagai pelaksana proyek.

Namun, ia juga mengaku, praktik peminjaman “bendera” tersebut tidak dilengkapi dengan pemberian kuasa direksi terhadap penggunanya.

Disebutkan juga, PT Reflindo Perkasa sendiri diduga sekadar “bendera pinjaman”. Namun, hingga detik ini, belum diketahui siapa oknum penggunanya tersebut.

Beredar isu, penggunanya itu memiliki kedekatan dengan Slamet, PPK Pembangunan Gedung Arsip MNI Tahun 2016 dan 2017. |YHR|MGA|

Pemerintah Kabupaten Pacitan

About Yukie Rushdie

Check Also

Kisah Koruptor Wawan ‘Ngamar’ Bareng Artis Wanita di Luar Lapas

BANDUNG | IGS BERITA | Terpidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, beberapa kali mengajukan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: