Kamis , 13 Desember 2018
Home / DAERAH / Proyek Bronjong Kementerian PUPR di Tobasa Mangkrak, Warga Cemas Tanggul Pecah
Pekerjaan pada proyek ini tidak sesuai dengan RK3K dan keselamatan lalulintas karena tidak ada tanda/rambu pada setiap tumpukan batu. Ukuran batu melebihi ketentuan dalam Spesifikasi Teknis, yakni 25-30 cm. (Foto: Mampe Sirait - IGS Berita).*

Proyek Bronjong Kementerian PUPR di Tobasa Mangkrak, Warga Cemas Tanggul Pecah

TOBASA (IGS BERITA) Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Tobasa mangkrak. Proyek dari Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sumatera Utara yang dikerjakan CV Az-Zahra sejak Februari 2018 itu sudah sebulan berhenti. Proyek itu dilaksanakan untuk membendung tanggul Sungai Aek Mandosi di Desa Patane V yang pecah tahun 2017. Dalam  dirincian dokumen pengadaan, item pekerjaan utama adalah pembuatan bronjong dengan anggaran Rp 1.128.667.000,00.

Masyarakat setempat mencemaskan tanggul akan kembali pecah jika pekerjaan tidak diselesaikan sebelum musim hujan yang akan datang.

“Ini mengkhawatirkan karena akan datang musim hujan dan lima titik yang sedang dikerjakan belum selesai, bahkan berhenti sejak sebulan yang lalu. Ini bahaya!” kata Sugianto, warga Desa Patane I, Porsea, Tobasa, Sumatera Utara, kepada IGS Berita, Jumat (27/7/2018).

Pantauan IGS Berita di lapangan memang pengerjaan proyek tersebut sedang berhenti. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, pelaksana proyek dari CV Az-Zahra tidak menjawab. Sehingga tidak diketahui alasan dihentikannya proyek tersebut.

Namun dari warga setempat menyebut proyek bronjong berhenti karena kontraktor kehabisan kawat bronjong.

“Kata pemborongnya, kawat bronjongnya habis, Bang,” kata L. Butar-Butar, warga Desa Patane II, kepada IGS Berita, Jumat (27/7/2018), saat ditanyakan perihal berhentinya proyek tersebut.

 

Masih Sesuai Rencana

Saat diwawancarai, Sampe Hutapea, Koordinator Pengawas Proyek Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara Area Tobasa, mengatakan, pelaksanaan masih sesuai rencana. Karena, kontrak CV Az-Zahra masih berlaku hingga Oktober 2018. Namun, ia pun mengakui, secara teknis, jika tidak selesai sebelum musim hujan maka tanggul dikhawatirkan bakal pecah.

“Sebenarnya kan pelaksanaan proyek masih sesuai rencana, karena kontrak masih sampai Oktober. Cuma memang berbahaya tanggulnya, takut hujan besar dan air meluap, tanggulnya bisa pecah,” kata Sampe Hutape kepada IGS Berita, Sabtu (28/8/2018).

Pantauan IGS Berita di lapangan, banyak pelaksanaan pekerjaan bronjong yang diduga tidak sesuai spek. Di antaranya: pekerjaan timbunan tanah bekas galian, kawat bronjong pabrikasi yang dimodifikasi, tidak menggunakan pemisah pasangan bronjong dengan dinding tanggul, ukuran batu yang digunakan bias keluar dari kawat bronjong dan sebagian lagi sangat besar (melebihi ukuran), tidak ada tenaga ahli dan tenaga terampil, dan jadwal pelaksanaan tidak koheren dengan metode pelaksanaan.

Mengenai hal itu, Sampe Hutapea mengatakan, hal-hal terkait ketidaksesuaian spek sudah disampaikan kepada kontraktor agar menyelesaikannya dengan baik.

“Sudah kusampaikan sama kontraktornya, jadi supaya bisa diselesaikan dengan baik,” kata Sampe Hutapea, mengakhiri pernyataannya kepada IGS Berita.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya Air III, Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara, Majen Teulambenua, mengatakan, pihaknya akan bersikap tegas mengenai spesifikasi pekerjaan di lapangan.

“Baik, Pak, nanti bisa komunikasi dengan pengawas kita atas nama Sampe Hutapea, ya. Tentu saja, hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan, kita akan tegas. Dan, pada saat ini, pekerjaan masih belum dapat kita terima 60 persen,” kata Majen Teulam Benua kepada IGS Berita, Sabtu (28/7/2018), melalui pesan WhatsApp.

Namun, diakuinya, sudah dilakukan pembayaran untuk uang muka sebesar 30 persen. “Baru uang muka,” kata Majen, mengakhiri.

 

Produk Perkoncoan

Menanggapi hal itu, Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Peduli Pembangunan Indonesia (LSM Pendoa), menyebut mangkraknya proyek-proyek pemerintah biasanya karena praktik perkoncoan. Dijelaskannya, perkoncoan yang dimaksud adalah pelaksanaan proyek-proyek pemerintah didasari kedekatan dan kebiasaan-kebiasaan, bukan berdasarkan aturan.

Ungkap mengatakan, praktik perkoncoan terbesar dalam proyek-proyek saat ini adalah mengenai tenaga ahli. Karena, kata dia, saat tender dibuat persyaratan ketat untuk tenaga ahli, tetapi di lapangan sama sekali tidak dihadirkan dan tidak mendapat sanksi.

“Proses lelang mewajibkan, tenaga ahli harus ada. Tapi, di lapangan, semua itu cuma persekongkolan dan rekayasa administrasi. Ini berlaku di seluruh Sumatera Utara, bahkan mungkin Indonesia. Jadi, karena didasari perkoncoan, jangan harap hasilnya bagus,” kata Ungkap.

Ia mengaku sudah mengetahui persoalan proyek Pemeliharaan Aek Mandosi untuk Pembuatan Bronjong ini secara detail dan telah menyurati Menteri PUPR supaya meningkatkan pengawasan di Tobasa.

“Sudah kami surati Menteri supaya meningkatkan pengawasan di daerah ini. Mengenai persoalan teknis akan kita proses secara hukum setelah dilakukan pembayaran. Jadi, silakan saja proyeknya dibayar tanpa sesuai spek,” kata Ungkap kepada IGS Berita, Sabtu (28/7/2018). (mps).*

Berikut ini adalah foto-foto hasil investigasi wartawan IGS Berita di Sumatera Utara, Mampe Sirait:

Papan nama proyek tidak menjelaskan awal dan akhir pelaksanaan pekerjaan serta konsultan pengawas.

 

Pengisian kotak bronjong pasangan dasar tidak terisi penuh. Dan kawat bronjong tidak terikat dengan baik.

 

Pasangan batu pada kotak bronjong memungkinkan keluar dari kotak karena tidak diikat dengan rapih. Timbunan tidak ada sehingga terdapat rongga pada batas pasangan batu dan tidak dilapisi pembatas sehingga memungkinkan material lain masuk ke kotak bronjong.

 

Pasangan batu tidak profesional dan terlihat asal jadi. Juga tidak dilapisi plastik sehingga material galian memasuki kotak bronjong.

 

Pada pekerjaan timbunan kembali dengan tanah yangdidatangkan dilakukan dengan timbunan tanah bekas galian padapekerjaan persiapan. Sehingga tampak pada gambar sampah digunakan pada timbunan dan tidak dibersihkan.

 

Tampak tidak ada galian taah yang didatangkan sehingga menyisakan rongga pada dinding turap bekas galian.

 

Pasangan batu dan bronjong tidak simetris, sehingga terlihat asal jadi, termasuk penyusunan pasangan batu tidak sesuai ukuran.

 

Tidak ada tanah didatangkan untuk menutup rongga pada dinding turap danakibat modifikasi kawat bronjong tidak sesuai perencanaan.

 

Tampak pada gambar pasangan batu pada kotak bronjong tidak rapih, ukuran batu kecil, dan kawat bronjong tidak tertutup dengan rapih.

 

Sisa modifikasi kawat bronjong. Menunjukkan tidak sesuai spek teknis RAB dan Gambar pada kontrak.

 

Kawat bronjong tidak sesuai spek sehingga kotak pembatas tidak sepenuhnya tersambung sehingga dilakukan modifikasi kawat bronjong.

 

Ukuran batu tidak sesuai spek, yakni 25-30 cm. Sebagian batu bisa keluar dari kotak bronjong. Seharusnya untuk memenuhi rongga batu dilakukan dengan batu ukuran kecil tetapi seharusnya tidak bisa keluar dari kotak.

 

Kawat bronjong dimodifikasi dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Tidak ada plastik pembatas dengan dinding turap.

 

Akibat modifikasi, kawat bronjong tidak bisa tertutup dan tidak sesuai dengan spek. Tidak ada tanah timbunan yang didatangkan sesuai metode pelaksanaan dan spek.
Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Kisah Koruptor Wawan ‘Ngamar’ Bareng Artis Wanita di Luar Lapas

BANDUNG | IGS BERITA | Terpidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, beberapa kali mengajukan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: