Selasa , 18 September 2018
Home / DAERAH / Proyek Balige By Pass Banyak Persoalan
Proyek Pembangunan JalanBalige By Pass Tahun 2018 di Desa Sosor Dolok, Balige, Toba Samosir (Foto: Mampe Sirait-IGSBERITA).*
Proyek Pembangunan JalanBalige By Pass Tahun 2018 di Desa Sosor Dolok, Balige, Toba Samosir (Foto: Mampe Sirait-IGSBERITA).*

Proyek Balige By Pass Banyak Persoalan

BALIGE (IGSBERITA) Proyek pembangunan jalan balige by pass ditemukan banyak persoalan. Setidaknya saat ini Menteri PUPR, Kepala BBPJN II Sumut, Inspektorat Jendral Kementerian PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen 07 (Balige Cs) dan Pokja Satker PJN W1 Sumut digugat di Pengadilan Negeri Medan. Adalah PT Marudut Tua Jaya salah satu peserta lelang yang merasa dicurangi dan Menteri PUPR sebagai turut tergugat.

Dalam pelaksanaannya proyek ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Keberadaan personil inti dan kehadirannya di lapangan diragukan. Menurut sumber IGSBERITA, sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, para tenaga ahli tidak ada di lapangan.

Pantauan IGSBERITA di lokasi proyek balige by pass (4/9/208) ditemukan sekitar sepuluh orang pekerja dan alat berat namun tidak ada satupun personil inti. Menurut keterangan salah seorang pekerja PT LAGOA NUSANTARA, Rahma, tidak mengetahui keberadaan general superintendent (GS) dan menyarankan agar IGSBERITA menghubungi Direktur PT LAGOA NUSANTARA sembari memberikan nomor telepon seluler.

Sebelumnya dalam wawancara IGSBERITA dengan Kepala BBPJN II Sumatera Utara, Ir. Paul Ames Halomoan, M.Sc, mengatakan bahwa personil inti harus ada di lapangan dan adalah penipuan kalau sampai tidak ada. Saat dihubungi kembali melalui telepon selulernya, Paul Ames mengatakan personilinti pasti ada, tetapi untuk lebih jelasnya agar menghubungi PPK Balige By Pass.

“Pasti ada (personil inti). Tapi saya sedang di Riau, tidak bias saya awasi tiap hari, hubungi saja bu Nani (PPK Balige By Pass),” kata Paul Ames kepada IGSBERITA melalui telepon seluler (4/9/2018).

Dihubungi terpisah, Nani, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Balige By Pass mengkonfirmasi keberadaan personil inti sedang diundang rapat di kantor BBPJN II Sumatera Utara di Jalan Sakti Lubis Nomor 1 Medan, dan rapat tersebut untuk membahas banyaknya persoalan pelaksanaan proyek balige by pass.

“(Personil inti) ada sedang rapat sama saya di Medan. Kan banyak persoalan,” kata Nani, PPK Balige By Pass kepada IGSBERITA, Selasa (4/9/2018).

Personil Inti Lengkap  

Okto Siahaan, saat diwawancarai mewakili PT LAGOA NUSANTARA, pelaksana proyek Balige By Pass mengatakan bahwa tidak ada persoalan tenaga ahli dalam pelaksanaan proyek. Hanya saja tugas personil inti sebagai tenaga ahli tidak harus selalu di lapangan, dan saat ini perusahaannya memiliki enam tenaga ahli untuk mendukung teknis pelaksanaan proyek pembangunan jalan balige by pass.

“Tidak ada persoalan personil inti, semuanya lengkap. Personil inti itu kan ahli jadi tidak selalu berada dilapangan, hanya memberikan arahan teknis kepada pelaksana pekerjaan di lapangan. Sedang mengurus laporan-laporan ke Medan [saat IGSBERITA dilapangan pada 4/9/2018], ada yang dikantor juga dan semuanya sedang melaksanakan tugas-tugasnya sesuai bidang masing-masing. Ada petugas K3 yang selalu memberikan brifing (arahan) melaksanakan pekerjaan,” kata Okto Siahaan kepada IGSBERITA, Rabu (5/9/2018).

Disinggung mengenai penggunaan tanah timbun yang diduga illegal yang berasal dari lokasi penangkapan alat berat oleh petugas POLDA SUMUT, Okto Siahaan memastikan bahwa hal itu tidak ada kaitan sama sekali. “Tidak ada kaitan sama sekali [dengan penangkapan]. Itu sama sekai tidak ada urusannya dengan kami. Kita menggunakan tanah timbun yang jelas,” terang Okto Siahaan.

Menanggapi hal itu, saat dimintai komentarnya, Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia mengatakan bahwa persoalan proyek balige by pass sudah menjadi persoalan hukum karena sedang diperiksa perkaranya di PN Medan.

“Setau saya menteri PUPR sedang digugat terkait persoalan proyek balige by pass, jadi kita lihat nanti bagaimana fakta-fakta persidangan baru kami analisa dan kami kembangkan kasusnya kepada para pihak yang berwajib. Persoalan sudah pasti banyak dari perencanaan, pembangunan tahap satu dan sampai tahap sekarang. Tapi kita tunggu hasil persidangan di pengadilan,” kata Ungkap Marpaung, Ketua LSM Pendoa, kepada IGS BERITA, Rabu (5/9/2018). (mps).*

About Mampe Sirait

Check Also

KPU RI

Kisruh Seleksi: KPU RI Akan Turunkan Tim Inspektorat ke Jabar

JAKARTA (IGS BERITA) — Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dikabarkan segera menurunkan Tim Inspektorat …

Tinggalkan Balasan