Jumat , 20 Juli 2018
Home / IGS OPINION / Pesta Pora di Balik Kebijakan “Pemberdayaan” PKL
Gerobak PKL bantuan Dinas KUMKMP DKI Jakarta di tahun 2016, yang kini teronggok tak berguna (Foto: Dok. IGS Berita).*

Pesta Pora di Balik Kebijakan “Pemberdayaan” PKL

Oleh YUKIE H. RUSHDIE

 

Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi “IGS Berita”

SETIDAKNYA, pada dua tahun anggaran terakhir, 2016 dan 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta —melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Perdagangan (KUMKMP)— menunjukkan kepeduliannya untuk memberdayakan para pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan bantuan sarana dagang berupa ribuan gerobak dan etalase.

Namun, siapa nyana, yang kemudian “berpesta pora” dalam program itu ternyata bukanlah para PKL. Karena, faktanya, pelaksanaan misi “suci” itu tak pernah berjalan sesuai rencana. Ada pihak-pihak yang memancing di air keruh untuk sekadar memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Bantuan gerobak bagi PKL di tahun 2016 berakhir pilu. Dengan kucuran anggaran hampir Rp 8 miliar, kegiatan itu boleh dibilang gagal akibat pengusaha yang memenangi tender pengadaan gerobaknya, PT. Famili Sejahtera Abadi (FSA), tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kontrak. Perusahaan itu pun akhirnya dimasukkan ke dalam “daftar hitam” (blacklist).

Pada tahap penyalurannya, kegiatan hebat berjudul “bantuan” ini malah melahirkan setumpuk persoalan baru. Ada sejumlah contoh yang bisa dihadirkan di sini.

Program ini diprioritaskan kepada PKL yang berada di berbagai rusunawa (rumah susun sewa) se-DKI Jakarta. Di Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, misalnya, penyaluran bantuan itu ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Antara lain, sejumlah PKL yang sudah mengajukan permohonan ke pihak Dinas KUMKMP DKI Jakarta malah tidak mendapatkan bantuan tersebut. Yang mendapatkan bantuan pun menghadapi masalah baru, karena gerobak yang diterimanya tak sesuai dengan kebutuhan (berdasarkan jenis dagangannya). Misalnya, pedagang soto mendapatkan gerobak tanpa dandang, sementara pedagang roti bakar diberi gerobak berdandang. Alhasil, gerobak-gerobak bantuan itu pun akhirnya terbujur tanpa daya karena tak terpakai.

Hal lainnya, pembagian bantuan gerobak itu dikoordinasikan melalui koperasi yang diduga hanya bermodalkan akta notaris. Pada titik ini, muncul lagi indikasi adanya oknum pengurus koperasi yang diduga kuat memperjualbelikan “barang bantuan” tersebut, dengan asas “siapa bayar dia dapat”.

Di tahun 2017, kondisinya tak jauh beda. Dengan anggaran sekitar Rp 5,5 miliar, program itu (lagi-lagi) tersendat akibat (lagi-lagi) perusahaan pelaksana pengadaan barangnya, PT. Trisena Karya Dana (TKD), gagal mentaati isi perjanjian kontraknya. Kini, PT. TKD pun sudah terancam dimasukkan ke dalam kategori perusahaan “daftar hitam”.

Berdasarkan perjanjian kontraknya, kegiatan produksi dan distribusi (penyaluran bantuan) 1.199 unit gerobak dan etalase stainless steel (logam anti-karat) bagi PKL itu harus selesai pada tanggal 15 Desember 2017. Hingga berakhirnya batas waktu dari perjanjian itu, PT. TKD hanya sanggup memproduksi 908 unit dan baru mendistribusikannya kepada 450 PKL penerima bantuan (sesuai daftar yang diterimanya dari Dinas KUMKMP DKI Jakarta).

Ujung-ujungnya, sisa barang yang sudah diproduksi PT. TKD tapi belum terdistribusikan itu teronggok di halaman Kantor Dinas KUMKMP, dengan kondisi yang sebagian di antaranya mulai memunculkan bibit karat dan rusak.

 

SEHEBAT dan se-“suci” apapun sebuah program, bila tidak direncanakan secara matang dan dilaksanakan dengan konsekuen, tentunya hanya akan melahirkan kecurigaan sebagai sekadar lip service (omong kosong), pencitraan demi kepentingan politis, atau penunggangan aksi sosial untuk meraup keuntungan material.

Sekadar ilustrasi, dari mana angka 1.119 unit itu diperoleh? Kok ganjil amat sih? Kenapa tidak 1.200 atau 1.198? Apa biar kelihatan seperti sudah diperhitungkan secara matang? Tapi, faktanya, kenapa dalam daftar calon penerima bantuan yang sudah mendapat SK Gubernur itu, hingga berakhirnya batas waktu pelaksanaan produksi dan distribusi, hanya ada 450 orang? Terus, yang sisanya itu buat siapa dan untuk kapan? Dari mata anggaran yang mana pula biaya penyalurannya diambil? Apakah memang terpisah dari yang sekitar Rp 5,5 miliar itu? Kalau begitu, kenapa kontraknya disatukan dengan kegiatan produksi? Kalau terpisah, kenapa perusahaan pelaksana produksi yang harus melaksanakan distribusi?

Setumpuk pertanyaan masih terus berseliweran di benak masyarakat, termasuk para calon penerima yang merasa sudah mendaftar, didata, dan lain-lain, tapi belum juga menerima barang bantuan itu sampai hari ini.

Sejak dibukanya era reformasi, di mana semua orang kini memiliki akses yang (jauh) lebih lebar untuk menduduki jabatan-jabatan di lembaga eksekutif, masalah pelayanan dan pemberdayaan masyarakat pun —pelan namun pasti— menjadi terasa semakin politis.

Popularitas kaum jelata, masyarakat miskin, PKL, TKI, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan sosial, sektor informal, dan sejenisnya, kini seolah meroket karena sering meluberi isi pidato-pidato dan kampanye-kampanye. Meski —ujung-ujungnya— memang hanya berhenti sampai di situ. Di podium-podium pidato dan kampanye.

Keberadaan kaum itu pun, bersama jargon-jargon sosial yang terasa kian bernuansa politis itu, kemudian menjadi sandaran yang sungguh menakjubkan untuk memuluskan permohonan alokasi anggaran. Di tingkat pembahasannya, semua ramai bicara dengan idealisme yang mengagumkan terkait kepedihan hati karena ingin berusaha mendongkrak perekonomian rakyat. Sepertinya ada kesepakatan, “Hanya orang yang tak berhati dan berakallah yang tak menyetujui anggaran pemberdayaan rakyat!”

Sayangnya, idealisme terpujikan itu tak menyentuh hingga di tataran pelaksanaan. Kalaupun persoalannya ada di ranah perencanaan, itu masuk akal juga. Karena, perencanaan terhadap kegiatan semacam begitu biasanya memang cuma bersifat retoris, sekadar mengambil hati untuk disetujui. Soal teknis, biarlah mengalir saja seperti air. Ibarat bahasa sepasang kekasih, “Kita jalani aja dulu…”

Pesta itu, ternyata, memang takkan menjadi milik dari kaum yang sekadar dijadikan “atas nama”… (Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi IGS Berita).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Argumentasi Kegilaan di Piala Dunia

Oleh YUKIE H. RUSHDIE   SUNGGUH di luar dugaan, tulisan saya kemarin (Menghitung Langkah Juara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *