Senin , 10 Desember 2018
Home / MEGAPOLITAN / Perkara Korupsi Walikota Madiun: PT. Lince Romauli Raya “Cuci Tangan”, Perusahaan Milik Ketua Kadin Surabaya Kena Bidik

Perkara Korupsi Walikota Madiun: PT. Lince Romauli Raya “Cuci Tangan”, Perusahaan Milik Ketua Kadin Surabaya Kena Bidik

pasar-besar-madiun-okeJAKARTA – Setelah menetapkan Walikota Madiun, Bambang Irianto, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,523 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membidik PT. Tata Bhumi Raya, yang ternyata merupakan perusahaan milik Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Jamhadi.

Keterlibatan perusahaan milik Jamhadi dalam proyek PBM itu diduga tak lepas dari aksi “cuci tangan” yang ingin dilakukan PT. Lince Romauli Raya Wilayah Indonesia Bagian Timur sebagai kontraktor pelaksana.

Kehadiran tim KPK dalam penggeledahan terhadap kantor PT. Tata Bhumi Raya di Jalan Pandegiling Nomor 223, Surabaya, beberapa waktu lalu, merupakan hasil pengembangan kasus korupsi pembangunan PBM. Perusahaan milik Ketua Kadin Surabaya itu merupakan sub-kontraktor dari PT. Lince Romauli Raya Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Menurut Jamhadi, KPK datang ke kantornya membawa sejumlah dokumen perjanjian sub-kontrak dengan PT. Lince Romauli Raya Wilayah Indonesia Bagian Timur.

“Mereka meng-copy perjanjian kami dengan PT. Lince, itu saja. Mereka juga tanya soal alur penunjukan saya sebagai sub-kontrak. Semua saya beberkan semua dan mekanismenya juga saya jelaskan ke KPK,” kata pria yang juga Ketua Kadin Surabaya ini.

Seperti diketahui, KPK menjelaskan, Walikota Madiun, Bambang Irianto, diduga turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan persewaan pada proyek PBM tersebut. KPK pun menyebutkan, saat menjabat periode pertama, 2009-2014, ketika pasar tersebut dikerjakan, Bambang Irianto diduga menerima gratifikasi dari pelaksana proyek, yaitu PT. Lince Romauli Raya Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Bambang Irianto disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf (l) atau Pasal 12-B atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi.

 

Jalan Panjang

Penegakan hukum terhadap kasus PBM ini sudah terbentang bak jalan panjang penuh liku. Penyelidikan kasus ini sudah dibuka sejak Februari 2012 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun. Tapi, karena alasan normatif dan diduga terbungkus kepentingan lain, penyelidikan diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada bulan Juni 2012. Anehnya, Kejati pun kemudian malah menghentikan penyelidikan ini.

Padahal, kala itu, Kejari Madiun sudah mengantungi cukup bukti. Antara lain, keterangan sejumlah ahli, penyelidikan fisik bangunan pasar, dan kajian teknis oleh tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang. Maka, koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat (LSM WKR) pun, Budi Santoso, menduga adanya konspirasi di balik penghentian penyelidikan terhadap kasus tersebut.

“Kami tidak percaya dengan Kejati Jatim. Maka, setelah dihentikan pada akhir tahun 2012, kami melaporkannya ke KPK,” kata Budi.

Apalagi, lanjut Budi, Kejari Madiun saat itu telah meminta keterangan sejumlah pihak, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Madiun, dan Manajemen Konstruksi (MK) dari PT. Pandu Persada, Bandung.

Pihak lain yang telah diperiksa, antara lain, PT. Lince Romauli Raya Jakarta selaku pelaksana proyek, serta pengusaha lokal yang ditunjuk sebagai manajer proyek terakhir yang menangani PBM dan diberi kuasa oleh PT. Lince Romauli Raya.

Kajian teknis dari Universitas Brawijaya Malang menyatakan, ada sejumlah bangunan yang secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai dengan perencanaan.

 

Penyelidikan KPK

Agustus 2015, tanpa dinyana-nyana, tim KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi pada proyek PBM senilai Rp 76,523 miliar tersebut.

Mereka, dengan meminjam tempat di Mapolres Madiun Kota, memulai penyelidikan dengan memanggil sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun yang menjabat saat pembangunan megaproyek itu berlangsung.

Sejumlah pejabat yang saat itu diperiksa, antara lain, Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Trubus Reksodirjo, yang ketika kasus ini terjadi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, lalu Purwanto Anggoro alias Ipung (Ketua Panitia Pengadaan).

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Dodo Wikanuyoso (Kepala Bidang Cipta Karya), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Suwarno, yang dulu merupakan PPK proyek PBM, serta M. Ali Fauzi (manajer proyek PBM). Semuanya diperiksa sebagai saksi.

Sekitar sebulan setelah pemeriksaan tersebut, Walikota Madiun, Bambang Irianto, dipanggil KPK untuk diperiksa di Jakarta dalam kapasitas sebagai saksi. Tapi, setelah itu, perkara dugaan korupsi PBM ini pun seolah lenyap lagi, tak terdengar kelanjutannya.

Tiba-tiba, setelah setahun berjalan, tepatnya 17 Oktober 2016, Tim KPK kembali mengejutkan warga Kota Madiun. Mereka menggeledah sejumlah lokasi. Antara lain, ruang kerja Walikota, rumah dinas, rumah pribadi, rumah anaknya (Bonnie Laksamana), dan kantor PT. Cahaya Terang Satata miliknya. Sementara di Jakarta, penyidik menggeledah kantor PT. Lince Romauli Raya di Jalan Pademangan.

Di hari yang sama, orang nomor satu di Kota Madiun, Bambang Irianto, ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi pembangunan PBM tahun anggaran 2009-2012.

Dari sejumlah lokasi penggeledahan itu, penyidik KPK telah membaya banyak dokumen dan sejumlah barang elektronik yang dinilai berhubungan dengan proyek pembangunan PBM.

Selama menjadi Walikota Madiun periode 2009-2014, Bambang Irianto diduga dengan sengaja turut serta dalam proses pemborongan (tender), pengadaan, dan persewaan terkait proyek. Padahal, saat itu ia hanya ditugaskan untuk mengurus dan mengawasi.

Sementara itu, track record PT. Lince Romauli Raya (Jakarta) sendiri cenderung sarat cacat. Tapi, selama ini, dari berbagai perkara yang membelitnya, Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya, Tonggung Napitupulu, selalu lolos dari jeratan hukum dengan bersembunyi di balik dalil “pemalsuan kuasa direksi”. Ia selalu mengaku terkena getah akibat adanya oknum yang memanipulasi data-data perusahaannya untuk “merampok” berbagai proyek besar di seluruh penjuru Indonesia. (yhr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Anies Resmikan ‘Rusun Promoter’ Gagasan Ahok

JAKARTA | IGS BERITA | Rusun Promoter (Rumah Susun Profesional, Modern, dan Terpercaya) Polri, yang digagas …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: