Senin , 19 November 2018
Home / INVESTIGASI / Pembangunan TPS Pasar Senen Dituding Berbau Manipulasi
Proyek pembangunan TPS Pasar Senen Blok VI (Sisi Jalan Senen) yang belum juga rampung setelah berjalan hampir setahun sejak penandatanganan kontrak (Foto: Thomson Sirait - IGS Berita).*

Pembangunan TPS Pasar Senen Dituding Berbau Manipulasi

JAKARTA (IGS BERITA) — Pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara) di Pasar Senen Blok VI (Sisi Jalan Senen), Jakarta Pusat, dituding berbau manipulasi. Proyek bernilai sekitar Rp 10 miliar itu sudah berjalan hampir setahun, tapi belum juga rampung. Dan, ditemukan beberapa indikasi manipulasi terkait faktor-faktor yang menyebabkan mulurnya kegiatan pembangunan tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, setelah melakukan klarifikasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya.

“Berdasarkan penelusuran dan kajian yang kami lakukan, proyek itu terindikasi sudah mengalami kesalahan sejak perencanaan. Ada ketidaksesuaian antara gambar dan fakta lapangan, yang tentu saja berpengaruh pada besaran RAB-nya. Tapi, hal itu tidak pernah diakui secara terbuka, baik oleh pihak PD Pasar Jaya maupun Inspektorat DKI Jakarta,” kata Thomson Sirait kepada IGS Berita, Selasa (10/10).

Menurutnya, PD Pasar Jaya dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selalu menyebutkan alasan keterlambatan itu karena faktor hambatan relokasi para PKL (Pedagang Kaki Lima), yang menyebabkan serah terima lahan untuk kegiatan proyek baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2017.

Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, usai melakukan klarifikasi dengan Badan Pembina BUMD DKI Jakarta (Foto: Dok. IGS Berita).*

“Ini jelas manipulasi. Karena, berdasarkan penelusuran LSM PAN, proyek yang dikerjakan PT Dame Uli Jadiaman Indah (DUJI) itu sudah berjalan sejak Februari 2017. Jadi, bagaimana mungkin serah terima lahannya baru berlangsung di bulan Mei 2017? Lagipula, kalau memang hanya gara-gara hambatan relokasi PKL, kenapa harus ada addendum yang mengubah besaran pada RAB?” kata Thomson Sirait.

Ia menambahkan, kegagalan proyek TPS Pasar Senen Blok VI itu, yang seharusnya dikerjakan dan selesai pada tahun 2016, sebenarnya akibat adanya kesalahan dalam perencanaan. Di lokasi proyek, terdapat JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang menghubungkan Pasar Senen Blok VI dengan Mall Atrium.

“Dalam gambar, JPO itu tidak ada alias dihilangkan. Akibatnya, struktur konstruksi pada titik itu menjadi berbeda antara gambar dengan fakta lapangannya. Dilakukanlah perubahan teknis. Dan, itulah yang menimbulkan lahirnya addendum, baik dalam hal pembiayaan, item pekerjaan, maupun waktu pelaksanaan. Tapi, anehnya, hal itu tidak pernah mau diakui oleh pihak-pihak terkait. Mereka selalu menjadikan para PKL sebagai kambing hitam dari kegagalan proyek itu berjalan sesuai waktu,” kata Thomson Sirait, geram.

 

Anggaran Tahun 2016

Diketahui, pengadaan jasa konstruksi pembangunan TPS Pasar Senen Blok VI (Sisi Jalan Senen) itu menggunakan anggaran BUMD PD Pasar Jaya tahun 2016, yang lelangnya dimenangi PT DUJI dengan penawaran Rp 9,7 miliar dan penandatanganan kontraknya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016.

Masa pelaksanaannya ditetapkan 90 hari kalender. Dengan kata lain, secara matematis, pembangunan tersebut diproyeksikan bakal selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember 2016. Konsultan perencana dari proyek tersebut tercatat atas nama PT Sutanto Ciptajaya.

Namun, sebagaimana sering disinggung para petinggi PD Pasar Jaya, proyek tersebut gagal dilaksanakan pada tahun 2016 karena terkendala relokasi para PKL.

“Dalam pemantauan kami, para PKL itu sudah mengosongkan lokasi sejak Januari 2017. Kontraktor pelaksana pun, PT DUJI, sudah mulai melakukan kegiatan pada Februari 2017. Jadi, sungguh tidak masuk akal alasan yang menyatakan bahwa keterlambatan proyek itu karena serah terima lahan baru bisa dilakukan pada bulan Mei 2017,” kata Thomson.

Berbagai kejanggalan itu telah dilaporkan LSM PAN ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui suratnya bernomor 101/LSM-PAN/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

 

Indikasi Manipulasi Menguat

Indikasi manipulasi kian menguat setelah mendengar penjelasan Sri Rahayu, Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Perekonomian dan Keuangan Inspektorat DKI Jakarta, saat memberikan klarifikasinya kepada LSM PAN.

“Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen, terdapat addendum masa pelaksanaan menjadi 160 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lahan (Mei 2017). Dilakukan perpanjangan, karena ada juga tambah-kurang pekerjaan. Namun masih sesuai prosedur, karena tidak melebihi 10 persen dari harga yang tercantum dalam perjanjian kontrak, sesuai Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,” kata Sri Rahayu dalam pesan WhatsApp-nya kepada Thomson Sirait, Rabu (27/9).

Menurut Thomson, pernyataan Sri Rahayu itu memperkuat indikasi adanya manipulasi, atau —setidaknya— informasi palsu, yang disampaikan PD Pasar Jaya kepada pihak Inspektorat DKI Jakarta.

“Alasan keberadaan PKL di lokasi proyek, di situlah titik manipulasinya. Disebutkan, penambahan waktu pelaksanaan menjadi 160 hari kalender (bertambah 70 hari dari jadwal semula), terhitung sejak Serah Terima Lahan. Kenapa harus diperpanjang? Bukankah lahan sudah diserahterimakan, dan berarti sudah clean and clear? Disebutkan, memang ada tambah-kurang pekerjaan juga. Kalau alasannya adalah relokasi PKL, kenapa jadi harus ada tambah-kurang pekerjaan? Apakah soal PKL itu berdampak pada bergesernya posisi atau bertambahnya jumlah tiang pancang maupun konstruksi besi? PKL atau JPO? Kenapa harus malu untuk mengakui sebuah kesalahan, dan malah mencari kambing hitam yang tidak masuk akal?” kata Thomson.

Ujung-ujungnya, Thomson menduga kuat adanya konspirasi di balik proyek tersebut.

“Berbagai perubahan situasi dan kondisi itu sebetulnya bisa membuat hasil lelang di tahun 2016 harus dibatalkan. Kenapa tidak dibatalkan dan dilelang ulang? Jangan-jangan karena takut pemenangnya berganti. Nah…” kata Thomson.

 

Deadline 17 Oktober 2017

Sementara itu, Manajer Bidang Pembangunan PD Pasar Jaya, Adi Sulaiman, mengakui kepada Thomson Sirait bahwa Inspektorat DKI Jakarta memang sudah melakukan peninjauan ke lokasi proyek.

“Direktur Teknik PD Pasar Jaya (Adi Wijaya –red) sudah menyampaikan surat teguran kepada PT DUJI, dan menetapkan batas akhir pelaksanaan setelah addendum adalah tanggal 17 Oktober 2017. Kami juga telah melakukan evaluasi progres. Dari pengecekan terakhir, sudah ada deviasi terlambat. Sedang kami cek untuk diberikan teguran karena keterlambatan itu,” kata Adi Sulaiman, sebagaimana ditirukan Thomson Sirait kepada IGS Berita.

Pernyataan Adi Sulaiman itu disikapi Thomson Sirait sebagai sebuah fakta lain dari ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek pembangunan TPS Pasar Senen Blok VI (Sisi Jalan Senen) tersebut.

Bangunan TPS Pasar Senen (Sisi Jalan Bungur) yang sudah rampung tapi akhirnya tetap belum bisa dimanfaatkan (Foto: Thomson Sirait – IGS Berita).*

Thomson membandingkannya dengan pembangunan TPS serupa di Sisi Jalan Bungur yang ditenderkan secara bersamaan.

“Pembangunan TPS Pasar Senen Blok VI Sisi Jalan Bungur sudah rampung pada bulan Februari 2017. Namun, bangunan itu pun akhirnya belum bisa dimanfaatkan bagi para pedagang, karena alasan harus difungsikan secara bersamaan dengan yang di Sisi Jalan Senen. Fenomena itu kan sebetulnya menimbulkan kerugian juga bagi keuangan daerah, sekaligus mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi bangunannya sendiri jadi aneh. Disebut bangunan baru, tapi belum digunakan pun kondisinya sudah tidak 100 persen lagi. Sudah mulai muncul cacat-cacatnya,” kata Thomson.

Dampak lain dari kekisruhan pembangunan TPS Pasar Senen Blok VI itu, lanjut Thomson, adalah kembali mencuatnya indikasi manipulasi data dan tumpang tindihnya daftar kepemilikan kios di Pasar Senen.

“Kami sudah mencium informasi tentang maraknya permainan atau jual-beli kios di luar ketentuan yang diberlakukan PD Pasar Jaya. Sangat boleh jadi, faktor ini jugalah yang sebetulnya membuat Gedung Baru Blok III dan TPS Blok VI yang sudah rampung belum bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Saya kira, ini akan menjadi semacam bom waktu. Kita tunggu saja, kapan para pedagang itu akan meledak, berunjukrasa dan saling tuntut satu sama lain,” kata Thomson.

Ia berharap, duet anyar Anies Baswedan – Sandiaga Uno, yang akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2017, atau sehari sebelum deadline bagi PT DUJI untuk menyelesaikan kewajibannya di TPS Pasar Senen Blok VI (Sisi Jalan Senen), akan betul-betul mengkritisi situasi blongkotan yang tengah terjadi di tubuh PD Pasar Jaya. (jfm/yhr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

5th Anniversary GGP Mall

5th Anniversary GGP Mall | Perjalanan Lintas Imajinasi

KOTA BEKASI (IGS BERITA) — Perhelatan 5th Anniversary GGP Mall, atau Grand Galaxy Park Mall, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: