Sabtu , 15 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong Baru 20-30 Persen
Proyek Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong dipastikan takkan selesai pada batas waktu kontrak | Foto MARKUS MARPAUNG | IGS Berita |

Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong Baru 20-30 Persen

JAKARTA | IGS BERITA | Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong beserta kelengkapannya di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, baru berjalan antara 20-30 persen.

Sehingga, proyek bernilai Rp 10,2 miliar itu diyakini tidak akan selesai sesuai batas akhir kontrak, 20 Desember 2018, ataupun di penghujung tahun anggaran, Desember 2018.

“Diyakini itu proyek tidak akan selesai sampai akhir 2018 ini. Pekerjaan saat ini baru 20-30 persen,” ujar Kepala Seksi Pembangunan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudis SDA) Jakarta Barat, Ciko, kepada IGS Berita di kantornya, Rabu (21/11/2108).

Menurut Ciko, keterlambatan pelaksanaan proyek itu bukanlah karena adanya unsur kesengajaan, baik dari pihaknya maupun kontraktor.

Namun, lanjutnya, hal itu akibat dari proses pelelangan umum di Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang selalu mengubah-ubah waktu tanpa memperhatikan etika pengadaan.

“Memang benar, ULP punya kewenangan. Namun, secara etika pengadaan, tidak pantas karena banyak menyita waktu yang merugikan pelaksana. Sebetulnya, pada 29 Juni 2018, pemenangnya sudah ada. Namun, selalu ada perubahan sampai 6 Juli 2018. Padahal, di tanggal itu seharusnya kontrak sudah ditandatangani,” ujar Ciko.

Saat itu, tambah Ciko, pihaknya tidak mau menandatangani kontrak dengan pihak pelaksana (pemenang lelang) dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena lelang pengadaan mesin pompanya belum beres.

“Waktu itu, saya tanya lagi ULP-nya, untuk kepastian lelang pengadaannya gagal atau tidak. Akhirnya, bulan Juli ada kepastian, sehingga kita pun berani mengeluarkan SPMK per tanggal 1 Agustus 2018. Tapi itu artinya sudah ada waktu yang tersita sekitar satu bulan, dan itu tentunya suatu kerugian bagi pelaksana,” kata Ciko.

Tak Ada Pilihan Lain

Meski telah dipastikan takkan selesai di batas akhir kontrak, Ciko menyatakan pihaknya tidak akan melakukan pemutusan kontrak. Ia justru akan menawarkan perpanjangan waktu hingga 50 hari kalender bila kontraktor pelaksananya menyanggupi.

“Tidak ada pilihan lain kecuali memberikan perpanjangan waktu jika Peraturan Gubernurnya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran sudah keluar. Tapi, mereka (kontraktor pelaksana) tetap dikenakan sanksi 1/1000 dari nilai kontrak,” ujar Ciko.

Ia menjelaskan, perpanjangan waktu 50 hari kalender itu dapat diberikan jika kontraktor pelaksana menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan.

“Jika tidak selesai juga, maka akan dikenakan sanksi blacklist,” ujarnya.

Menurut Ciko, pemberian perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu merupakan pilihan yang tepat. Namun, tentu saja, semuanya tergantung pada hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apakah akan diteruskan atau tidak.

“Jika tidak diteruskan, maka proyek itu dipastikan bakal mangkrak. Karena, tidak akan ada orang yang berani melanjutkannya. Sudah pasti takut. Saya sendiri tidak berani melanjutkan jika pelaksana tidak mampu menyelesaikannya,” ujar Ciko.

Soal pembayarannya, menurut Ciko itu dapat dilakukan bila pekerjaan telah dinyatakan selesai. Jadi, bisa dibayar pada tahun anggaran 2019, atau bisa juga di tahun 2020.

“Itu statusnya utang. Jadi, mereka selesaikan pekerjaan, baru diaudit BPK dan dibayarkan. Jika audit selesai, maka kita anggarkan alokasi pembayaran utang melalui mekanisme yang ada,” katanya.

Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong itu sempat mangkrak sekitar dua bulan, antara pertengahan Agustus sampai Oktober. Ciko mengaku tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya.

“Mungkin saja soal teknis peralatan yang tidak ada (memadai). Informasinya, harus ada jaminan asuransi alat. Apapun alasannya, itu sudah menjadi konsekuensinya,” kata Ciko. | KUS |

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Suban PAD Jakbar: Kasudis SDA Harus Pahami PP 27/2014

JAKARTA | IGS BERITA | Kepala Subdit Pengendalian Aset pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: