Rabu , 16 Januari 2019
Home / INVESTIGASI / PD Pasar Jaya Segera “Blacklist” Perusahaan Penyedia Satpam

PD Pasar Jaya Segera “Blacklist” Perusahaan Penyedia Satpam

JAKARTA (IGS BERITA) — Heboh penyunatan upah tenaga security (satpam), yang membuat mereka bertahun-tahun menerima gaji di bawah standar UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta, membuat geram Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin. Ia pun mengeluarkan surat edaran kepada para perusahaan penyedia tenaga satpam, yang mengancam akan segera mem-blacklist-nya bila mulai bulan Mei 2017 ini tidak membayar upah para security itu sebesar Rp 3,35 juta.

BACA JUGA:

“Bila masih ada pengaduan bahwa para satpam itu belum menerima gaji sesuai standar UMP, PD Pasar Jaya akan segera menjatuhkan sanksi blacklist bagi perusahaan penyedianya,” kata Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya, Anugrah Esa, mewakili Arief Nasrudin, dalam audiensi dengan LSM PAN (Pemantau Anggaran Negara) di Ruang Rapat Serbaguna Kantor PD Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Pihak PD Pasar Jaya pun sudah menerbitkan surat teguran kepada perusahaan-perusahaan penyedia tenaga satpam yang selama ini diketahui memberi upah di bawah UMP.

“Pada prinsipnya, kita memiliki semangat yang sama dalam menuntaskan masalah pengupahan satpam di bawah UMP ini. Karena, sebetulnya, dalam kontrak yang dibuat dengan para penyedia itu, kami telah menetapkan standar upah para tenaga satpam tersebut sesuai UMP DKI Jakarta. Pembayaran kami transfer langsung ke rekening bank setiap perusahaan penyedia untuk disalurkan kepada para satpam itu,” kata Anugrah Esa.

Terkait alasan PT. Saguaro, penyedia tenaga satpam di Pasar Senen Blok III dan VI, yang menyebutkan adanya penunggakan PD Pasar Jaya terhadap tagihan-tagihan yang disampaikan, Anugrah Esa menyinggung masalah ketatnya sistem administrasi keuangan di lembaganya.

“Bagaimana bisa membayarkan kalau masih ada kekurangan dalam dokumen penagihannya? Manajer keuangan PD Pasar Jaya sangat ketat. Ada satu syarat saja tidak terpenuhi, dia tidak mau mengeluarkan uang. Dokumen-dokumen tagihan yang disampaikan PT. Saguaro sering tidak lengkap,” kata Anugrah Esa.

 

Penyelidikan Hukum

Sementara itu, Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, mendesak agar pihak PD Pasar Jaya segera menelusuri jejak aliran dana upah para tenaga satpam di pasar-pasar se-DKI Jakarta, demi membongkar hingga tuntas di mana sebetulnya penyunatan tersebut terjadi.

“Masalah pembayaran upah satpam di bawah UMP ini sudah sangat masif dan berjalan bertahun-tahun. Sudah pada tempatnya bila PD Pasar Jaya mulai melibatkan pihak PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melacak di titik mana penyunatan itu terjadi. Bila kemudian diketahui adanya pembayaran upah tanpa sistem transfer ke rekening bank masing-masing satpam, masalah akan menjadi lebih mudah untuk digiring ke proses hukum,” kata Thomson Sirait, yang hadir di acara audiensi itu bersama Direktur Investigasi dan Advokasi, Drs. Yukie H. Rushdie, SH., serta dua orang stafnya.

Thomson Sirait pun mencurigai adanya “arus turun-naik” dalam aliran dana upah tenaga satpam di pasar-pasar se-DKI Jakarta itu.

“Sepertinya, ada pemain-pemain yang memang disiapkan untuk menampung dulu dana yang turun itu, lalu memangkasnya sebelum mendistribusikan secara tunai kepada para petugas satpam. Ada keyakinan, dana hasil penyunatan itu kembali berputar ke atas, hingga mencapai jajaran tertentu di tubuh PD Pasar Jaya sendiri,” kata Thomson.

Pasalnya, lanjut aktivis LSM PAN itu, estimasi dari dana hasil penyunatan itu nilainya bisa sangat spektakuler —mencapai miliaran rupiah per bulan.

“Kalau PD Pasar Jaya memang memiliki semangat yang sama untuk membongkar masalah ini, mereka harus segera membawanya ke tingkat penyelidikan hukum. Korbannya sudah mencapai ribuan orang. Jangan hanya diselesaikan secara administratif,” kata Thomson lagi.

Ia menandaskan, awal Juni 2017 ini akan menjadi momentum penting untuk membuktikan keseriusan PD Pasar Jaya dalam menangani persoalan upah tenaga satpam.

“Apalagi di bulan Juni ini mayoritas tenaga satpam menjalankan ibadah puasa dan akan merayakan Idul Fitri. Kalau benar, maka mereka seharusnya di bulan Juni 2017 ini akan menerima gaji sebesar Rp 6,7 juta, karena ada THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar 1 kali gaji yang harus dibayarkan,” kata Thomson lagi.

 

PT. Saguaro Mundur

Di tempat terpisah, diperoleh informasi bahwa PT. Saguaro, perusahaan penyedia jasa tenaga satpam untuk Pasar Senen Blok III dan VI berdasarkan “kontrak penunjukan bulanan”, saat ini telah menyatakan mengundurkan diri.

Kabar itu pun dibenarkan Agus, Manajer Keamanan dan Ketertiban Wilayah I PD Pasar Jaya, yang di antaranya memang menanggungjawabi masalah tenaga satpam dari pasar-pasar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, termasuk Pasar Senen.

“Benar. Jadi, untuk sementara, pembayaran upah para tenaga satpam di Pasar Senen Blok III dan VI akan dilakukan langsung oleh PD Pasar Jaya,” kata Agus.

Praktisi hukum dan pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, Barry Pradana, menyikapi mundurnya PT. Saguaro itu dengan pernyataan pedas.

“Setahu saya, PT. Saguaro adalah pemain lama di Pasar Senen. Ia mundur justru pada saat masalah ini mencuat ke permukaan. Kenapa tidak dari dulu? Bagaimanapun, ini merupakan isyarat adanya sebuah pengakuan. Tapi, pengunduran diri itu tidak membuat mereka jadi bersih dari perkara. Penyelidikan hukum terhadap perusahaan itu tetap harus dilakukan,” kata Barry Pradana, saat dihubungi IGS Berita, Minggu (28/5).

 

Pasar Ciracas Memanas

Kabar tak sedap, bahkan cenderung memanas, meluncur dari Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Alih-alih membayarkan kekurangan upah para tenaga satpamnya, pihak perusahaan penyedia justru malah mengancam bakal memecat petugas-petugas keamanan itu per tanggal 1 Juni 2017 ini.

Perwakilan PT. RPK, perusahaan yang selama ini menangani tenaga satpam di Pasar Ciracas, dikabarkan mengamuk dan mencoba terus mencari tahu dari siapa pengaduan soal gaji itu mengalir ke PD Pasar Jaya hingga Gubernur DKI Jakarta.

Bila tidak ada yang mengaku, mereka mengancam akan memecat seluruh tenaga satpam yang bertugas di Pasar Ciracas.

Sebagaimana diberitakan terdahulu, nasib tenaga satpam di Pasar Ciracas jauh lebih mengenaskan dibanding rekan-rekannya di Pasar Senen Blok III dan VI. Mereka hanya mendapat upah Rp 1,2 juta per bulan, lalu naik menjadi Rp 1,6 juta pada beberapa bulan terakhir ini.

Ironisnya lagi, berdasarkan hasil tender yang sudah dinyatakan selesai pada April lalu, PT. RPK ini jualah yang kini justru akan menjadi satu-satunya perusahaan penyedia tenaga satpam di seluruh pasar di wilayah Jakarta Timur hingga tahun 2020 nanti.

“Sudah bertahun-tahun PT. RPK memonopoli pengadaan tenaga satpam di pasar-pasar Jakarta Timur. Dengan track record-nya yang buruk itu, PD Pasar Jaya seharusnya mengevaluasi lagi penetapan PT. RPK sebagai pemenang tender. Kalau tidak, ini bisa jadi bom waktu bagi PD Pasar Jaya sendiri,” kata aktivis dari Forum Masyarakat Anti-Korupsi (Formasi), Tb. Barkah Maulana, kepada IGS Berita, Sabtu (27/5).

Saat dikonfirmasi, Manajer Keamanan dan Ketertiban Wilayah II (Jakarta Timur dan Jakarta Utara) PD Pasar Jaya, Junaedi, yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk paket pengadaan tenaga satpam di pasar-pasar wilayah Jakarta Timur, menjawab singkat, “Terima kasih atas infonya. Akan saya cek.”

Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, pun menyatakan segera menindaklanjuti informasi tersebut. (jfm/yhr).*

Pemerintah Kabupaten Pacitan

About Yukie Rushdie

Check Also

Status Anak Krakatau Naik Jadi Siaga!

PANDEGLANG | IGS BERITA | Status Gunung Anak Krakatau pada Kamis (27/12/2018) pagi dilaporkan naik …

One comment

  1. Di bandung masih banyak gaji satpam yg dibawah ump.
    Di th 2017 ini masih ada satpam yg terima gaji di bawah 2jt malah ada juga yg cuma terima gaji 1,5jt

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: