Sabtu , 15 Desember 2018
Home / MEGAPOLITAN / Operasi P2TL | Vendor Diduga Salahi SOP
Operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan perusahaan "outsourcing" sebagai vendor PT PLN (Persero) (Foto: Dok. IGS Berita).*

Operasi P2TL | Vendor Diduga Salahi SOP

BOGOR | IGS BERITA | Operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di wilayah Desa Sinarsari, Dramaga, Kabupaten Bogor, yang dilakukan petugas PT Lisna Prima Abadi (LPA) sebagai vendor pada Senin (12/11/18) diduga menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan PT PLN (Persero).

Disebutkan, dalam melakukan kegiatan rutinnya, petugas outsource P2TL itu harus menyertakan surat tugas dari PLN di area setempat.

Pada kenyataanya, petugas dari PT LPA itu, saat melakukan operasi P2TL pada Senin (12/11/2018) tadi, tidak menyertakan surat tugas dari PLN. Mereka hanya menunjukkan surat tugas dari PT LPA selaku vendor.

Berkaitan dengan hal tersebut, Humas PT PLN (Persero) Area Bogor, Deni, melalui pesan WhatsApp-nya pada Senin (12/11/2018) pukul 15.53 WIB, menjelaskan, petugas P2TL yang bekerjasama dengan PLN selalu disertai identitas lengkap dan surat tugas yang resmi.

“Pertugas yang kerjasama dengan PLN selalu disertai identitas lengkap dan surat tugas yang resmi,” terang Deni kepada IGS Berita.

Sementara Margono, Supervisor P2TL PLN Area Bogor, justru membenarkan mekanisme petugas outsource P2TL yang tidak perlu dilengkapi dengan surat tugas dari PLN Area.

“Itu sudah benar. Sudah sesuai. Karena, pihak PLN sudah melimpahkan ke vendor melalui surat MoU (Memorandum of Understanding) yang masa berlakunya 6 bulan sekali,” jawab Margono kepada IGS Berita, Senin (19/11/2018), sekitar pukul 09.30 WIB.

Saat ditanya soal SK Direktur PLN Nomor 234.K/DIR/2008 yang menjadi acuan, Margono menyatakan, sudah ada perubahan.

“SK Direksi sudah ada perubahan (di tahun) 2016,” katanya.

Dalam Bab II Pasal 3 ayat (5) SK Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 itu dijelaskan, Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbadan sehat dan memiliki Sertifikat Pelatihan di bidang P2TL dari Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang ditunjuk PLN.

Selain itu, dalam SK yang sama, pada Bab II Pasal 3 ayat (11) huruf (d) dijelaskan, lingkup kerja perusahaan penerima pemborongan P2TL hanya terbatas pada kegiatan pemeriksaan di lapangan sesuai dengan surat penugasan harian dari Penanggung Jawab P2TL.

Margono juga menjelaskan, mekanisme penyitaan barang bukti yang diperoleh dari kegiatan P2TL itu harus disertakan dengan berita acara, yang salinannya akan diberikan kepada oknum masyarakat tertindak.

“Penyitaan barang bukti harus dibuatkan berita acaranya. Satu ke pihak oknum masyarakat, yang aslinya untuk kita,” kata Margono.

Ia juga menegaskan, tatacara penyampaian penyitaan barang bukti itu harus dilakukan sesuai SOP.

“Barang bukti tersebut harus dikemas dengan menggunakan plastik khusus dari PLN, langsung disegel, dan hanya dapat dibuka pada saat pelanggan datang ke kantor PLN,” kata Margono.

Meski demikian, Margono mengaku harus mengetahui dulu kronologis kejadiannya dengan mengkroscek ID Pelanggan secara langsung, sehingga jelas duduk permasalahannya.

“Tapi, saya pun harus cek dulu ID Pelanggan yang mana? Agar saya dapat langsung mengkroscek ke pelanggan tersebut,” katanya. | FJI |

Dog Hallow Fest

About Mega Puspita

Check Also

Kontraktor Proyek Rumah Pompa di Jakbar Dinilai Cacat

JAKARTA (IGS BERITA) – Kontraktor jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan rumah pompa waduk Bojong beserta kelengkapannya …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: