Jumat , 25 Mei 2018
Home / IGS OPINION / Neo-Kolonialisme Militeristik di Ujung Genteng (Kab. Sukabumi)

Neo-Kolonialisme Militeristik di Ujung Genteng (Kab. Sukabumi)

Catatan Ringan YUKIE H. RUSHDIE

 

NYARIS empat tahun silam, petualangan jurnalistik saya terdampar hingga Pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Perjalanan panjang sekitar 6 jam dari Kota Bandung itu, yang melahap hampir 250 km jalan berliku nan menantang, berakhir dengan pendaran-pendaran cahaya matahari yang tenggelam di batas cakrawala Laut Selatan. Indah. Eksotis. Penuh pesona. Dan, tak terlupakan.

Namun, keindahan itu tak berumur lama.

Malamnya, dalam sebuah perbincangan serius dengan beberapa tokoh masyarakat Ujung Genteng, bayang-bayang prahara tiba-tiba saja melintas di benak saya.

Ibarat api dalam sekam, begitulah – ternyata – fakta dari salah satu pesisir terindah Laut Selatan itu.

Manipulasi sejarah, rantai-rantai kebohongan, dan manik-manik pembodohan seakan menjadi pigura yang membingkai lukisan indah Pantai Ujung Genteng.

Hanya dengan bergelantung pada sejarah kusam yang sungguh meragukan, TNI AU – tepatnya Lanud Atang Senjaya Bogor – mengklaim sebagai pemilik sejati lahan-lahan potensial Ujung Genteng seluas 85 hektar.

Bahkan, lewat gaya-gaya imperialisme kolonialis, mereka seolah menutup mata terhadap sertifikat-sertifikat hak milik yang sudah diterbitkan negara kepada rakyat Ujung Genteng.

Padahal, mereka sendiri sama sekali tak memegang dokumen kepemilikan yang sah atas tanah-tanah di Ujung Genteng.

“Saya tidak peduli dengan surat-surat itu. Yang penting, fisiknya kami kuasai,” kata salah seorang perwira TNI AU Lanud Atang Senjaya, suatu ketika, dalam suatu percakapannya dengan masyarakat Ujung Genteng.

“Kalau ada satu anggota TNI yang mati, bakal muncul lagi seribu. Tapi, kalau masyarakat yang mati, siapa mau peduli?” gertak perwira lainnya, seolah ingin menciutkan nyali rakyat pesisir.

“Pokoknya, tidak ada satu orang pun rakyat di sini yang boleh membangun tanpa izin dari pihak TNI AU. Tak peduli apakah tanahnya itu sudah bersertifikat atau belum,” seru perwira yang satu lagi, seraya menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi itu palsu.

Sepertinya, hukum sudah nyaris mati di Ujung Genteng. Segalanya seolah berganti dengan jubah-jubah neo-kolonialisme dan imperialisme militeristik.

Ironi-ironi semacam itulah yang cukup mudah ditemui dan didengar dari mulut-mulut lugu rakyat Ujung Genteng.

Rasa kejut, ternyata, belum juga puas mendera.

Di tengah kegalauan rakyat untuk mendapatkan kebebasan memanfaatkan hak miliknya sendiri, TNI AU Lanud Atang Senjaya justru malah mendirikan sebuah bangunan mess di atas lahan rakyat yang sudah bersertifikat.

Mereka, secara semena-mena, memperkosa hak milik warga masyarakat hanya dengan mengandalkan kekuatan sebagai “penjaga aset negara”.

Di Ujung Genteng, suara Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi seolah menjadi angin lalu saja.

Fatwa Gubernur, yang menetapkan Ujung Genteng sebagai kawasan wisata bahari dan situs pembudidayaan penyu, juga instruksi Bupati untuk menerbitkan sertifikat bagi 147 rakyat di sana seluas 31 hektar, berakhir kelu.

Komandan Lanud Atang Senjaya Bogor, lewat surat-suratnya yang sungguh represif, membebani pihak-pihak terkait, termasuk BPN Kabupaten Sukabumi, untuk melakukan pembangkangan terhadap rencana Gubernur dan Bupati tadi.

Lantas, apa sebetulnya rencana TNI AU Lanud Atang Senjaya di Ujung Genteng?

Kenapa mereka seolah berperan menjadi “kompeni” terhadap rakyatnya sendiri?

Adakah roh-roh Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook, Westerling, Jan Pieterzoon Coen, Daendels, atau Bonifacius Cornelis de Jonge telah menitis ke tubuh kesatuan penjaga pertahanan udara nasional itu?

Sepertinya, rakyat Ujung Genteng memang belum tersentuh “Konferensi Meja Bundar” dan “Perjanjian Linggarjati”.

Mereka pun, naga-naganya, belum dianggap sebagai bagian dari “Proklamasi”.

Pekik-pekik “merdeka atau mati”, bukan mustahil, masih terus berkumandang di sana.

Momentum 17 Agustus 1945, nampaknya, memang belum menjadi bagian dari kehidupan rakyat Ujung Genteng.

Di malam menjelang pulang, saya bermimpi tentang kawasan-kawasan wisata pantai di Honolulu, Hawaii.

Anehnya, dalam mimpi saya itu, masyarakat di pesisir-pesisir Pantai Waikiki, Kauai, Lanikai, dan Hanauma tersebut berkomunikasi dengan Bahasa Sunda.

Adakah itu sebuah mimpi tentang masa depan Ujung Genteng?

Entah kenapa, pertanyaan itu justru malah membawa saya ke dalam mimpi lain yang sungguh mengenaskan.

Di dalam tidur saya itu, ada bayangan “Pembantaian Rakyat Mesuji”. Ada juga kilasan tentang “Tragedi Waduk Kedungombo”.

Saya sontak terbangun. Berdiri. Dan, entah kenapa, hati saya mengeja kembali isi pembukaan UUD 1945:

“…bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaaaan dan perikeadilan…” (Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi IGS Berita).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Blunder KPU

Oleh YUKIE H. RUSHDIE   DALAM sepakbola, ada pepatah: “Berbeda dengan striker, penjaga gawang sama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *