Jumat , 19 Oktober 2018
Home / MEGAPOLITAN / Misteri ‘Raib’-nya Rumah Pompa Waduk Bojong Senilai Rp 11,4 Miliar
Rumah Pompa Waduk Bojong
Rumah Pompa Waduk Bojong senilai Rp 11,48 miliar itu "raib" seolah ditelan bumi (Foto: Markus Marpaung - IGS Berita).*

Misteri ‘Raib’-nya Rumah Pompa Waduk Bojong Senilai Rp 11,4 Miliar

JAKARTA (IGS BERITA) — Tiba-tiba saja, bangunan Rumah Pompa Waduk Bojong, yang berada di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, tak lagi terlihat. Raib. Terserak tinggal puing.

Ke manakah gerangan bangunan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 11,48 miliar itu?

Melintas lorong waktu, kala itu, tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta —melalui Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Barat— mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11.485.034.000,00.

Judul alokasinya, Pembangunan Pompa Air dan Kelengkapannya Saluran PHB Bojong, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng.

Berdasarkan data yang diperoleh IGS Berita, kegiatan itu dilaksanakan mulai 9 September hingga 17 Desember 2014 (100 hari kalender).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) antara Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kala itu dijabat Ir. H. Pamudji, dengan PT Sartonia Agung sebagai kontraktor pelaksana.

Kini, setelah 4 tahun, aset senilai Rp 11,48 miliar itu “raib”, rata dengan tanah, tinggal puing dan reruntuhannya.

Dibangun Ulang Seharga Rp 10,2 Miliar

Selidik punya selidik, ternyata aset itu mau dibangun ulang. Anggarannya sudah dialokasikan. Besarannya sekitar Rp 10.204.069.460,00. Judulnya, Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong dan Kelengkapannya.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudis SDA) Jakarta Barat, Imron, S. Sos., mengatakan, pembangunan (kembali) Rumah Pompa Waduk Bojong itu karena kondisi bangunan sarana pengendali banjir tersebut sudah tidak layak, sementara pompanya sendiri sudah tidak mampu beroperasi maksimal.

Padahal, lanjutnya, keberadaan pompa Waduk Bojong memiliki peran strategis untuk mendukung kinerja pompa saluran PHB Bojong (di hilir).

“Maka upaya peningkatan kualitas pompa dan rumah pompa adalah suatu keharusan. Di samping itu permintaan masyarakat melalui surat Kepala Lurah Rawa Buaya, menurut kami perlu untuk ditindaklanjuti,” kata Imron dalam jawaban tertulisnya kepada IGS Berita tertanggal Jumat (28/09/2018).

Rumah Pompa Waduk Bojong
Papan nama Rumah Pompa Waduk Bojong tergolek liar, terpisah dari “induknya” yang sudah raib (Foto: Markus Marpaung – IGS Berita).*

Pengamatan IGS Berita di lapangan, Rumah Pompa Waduk Bojong itu telah dibongkar dan rata dengan tanah.

Secara prosedural, tahapan itu tentunya harus dimulai sesuai mekanisme serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) penghapusan barang/aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Apalagi aset itu dibangun dengan menyedot APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 11,48 miliar.

Bukan Aset Pemprov DKI

Imron mengakui, juklak-juknis itu sampai saat ini masih dalam proses Rancangan Peraturan Gubernur, dan Rumah Pompa Waduk Bojong sendiri belum tercatat sebagai aset milik Pemprov DKI Jakarta.

“Kami sampaikan bahwa sesuai informasi yang diperoleh dari pejabat pengurus barang, bahwa aset Rumah Pompa Waduk Bojong belum tercatat di dalam daftar KIB Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta,” kata Imron.

Ia kemudian mengatakan, pihaknya tidak menghilangkan/menghapus aset/barang milik pemerintah dengan merujuk kepada Surat Edaran Kementerian Keuangan No. 4/KN/2012 tanggal 27 Februari 2012, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016, di mana di sana tidak diatur secara jelas perihal Bongkaran Milik Negara.

“Maka pembangunan yang sedang kami lakukan dapat masuk dalam kategori renovasi dikarenakan tidak menghilangkan/menghapus aset (bilamana memang sudah tercatat di dalam KIB),” kata Imron.

Fakta lapangan menunjukkan, bangunan Rumah Pompa made in 2014 yang menghabiskan dana APBD DKI Jakarta sekitar Rp 11,48 miliar itu kini sudah “hilang”, sudah ter-“hapus” dari muka bumi. Tinggal tersisa puing dan reruntuhannya.

Imron tetap bersikeras, mekanisme penghapusan aset/barang milik Pemerintah DKI Jakarta hingga kini masih dalam Rancangan Peraturan Gubernur, tepatnya baru proses pembahasan.

Selain itu, lanjut Imron, kegiatan yang dilaksanakannya itu tidaklah menghilangkan aset yang ada, sehingga tidak membutuhkan mekanisme penghapusan.

“Meskipun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa aset yang dimaksud berlum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) kami, maka sementara waktu dapat mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Keuangan RI No. 4 tahun 2012,” kata Imron lagi.

Fakta Berbeda

Pernyataan Imron itu berbanding terbalik dengan fakta lain yang secara jelas dan nyata menyatakan bahwa Rumah Pompa Waduk Bojong tersebut telah terdaftar sebagai aset/barang milik Pemprov DKI Jakarta.

Aset itu tercatat dengan Nomor Barang 3.1.00.00.03.05.000.03.01.01.06, yang dikeluarkan Bagian Perlengkapan Setkodya Jakarta Barat.

Hal itu terpampang dengan jelas dalam papan nama yang terdapat di depan Rumah Pompa Waduk Bojong.

Rumah Pompa Waduk Bojong
Papan nama yang menjelaskan kepemilikan Pemprov DKI Jakarta terhadap semua aset Waduk Bojong (Foto: Markus Marpaung – IGS Berita).*

Selain itu, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), telah dilakukan penyerahan berupa sarana pendidikan dan waduk yang terletak di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dari PT Bojong Permai kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Mei 2006.

Hal itu tertuang dalam BAST yang ditandatangani oleh Ir. H. Ismail Sofyan selaku Direktur PT Bojong Permai (Pengembang/Pihak Pertama) dan Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta (Pihak Kedua), pada tanggal 13 Agustus 2007.

Dalam pasal 1 BAST tersebut ditegaskan, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua menerima untuk dimiliki dari pihak pertama tanah dan bagunan, jalan, bangunan saluran, duiker, waduk, rumah pompa dan pompa yang terletak di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Nilai aset yang diserahkan itu (di luar rumah pompa dan mesin pompanya) sebesar Rp 160.484.002.000,00. Sementara untuk nilai rumah pompa dan 6 unit mesin pompanya disebutkan bernilai Rp 200.000.000,00.

Selanjutnya, penyerahan aset itu pun telah disertai dengan dokumen dan surat berupa BAP No. 8740/077.73 tanggal 2 Agustus 2005, yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran Siluman

Menyikapi pernyataan Kasudis SDA Jakarta Barat soal status Rumah Pompa Waduk Bojong yang disebutkan belum menjadi aset milik Pemprov DKI Jakarta, Ketua LSM P5AB (Peduli Pembangunan Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa), Posma Sihite, sontak menuding adanya anggaran siluman yang beredar di lokasi tersebut.

“Kalau memang bukan aset milik Pemprov DKI Jakarta, lantas apa dasar Sudis SDA Jakbar mengalokasikan anggaran di situ? Seperti apa nomenklatur dalam pengajuan anggarannya? Berarti, selama ini Pemprov DKI Jakarta telah menyelundupkan anggaran siluman untuk pemeliharaan Rumah Pompa yang ternyata bukan barang/aset miliknya,” ujar Posma kepada IGS Berita, Kamis (4/09/2018).

Posma menilai, Kasudis SDA Jakbar, Imron, kurang memahami dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Sehingga, tambah Posma, dengan gampang Imron mengatakan Rumah Pompa itu belum terdaftar dalam KIB Dinas SDA.

“Sudah jelas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta telah mengeluarkan BAP No. 8740/077.73  pada tanggal 2 Agustus 2005 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAST. Apakah karena DPU yang dahulu telah berganti nama menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air saat ini membuat para pejabat Dinas SDA termasuk Imron menjadi lupa akan kode dan kartu inventarisir barang/aset milik Pemda DKI Jakarta,” ujar Posma.

Terkait istilah “renovasi” yang disebutkan Imron, Posma lagi-lagi menilai Kasudis SDA Jakbar itu telah gagal paham, sehingga tidak dapat lagi membedakan arti renovasi dan pembangunan.

“Judul kegiatan dalam kontrak sudah jelas Pembangunan. Bangunan lamanya juga sudah jelas tidak ada lagi di lokasi. Jadi apa yang direnovasi? Hendaknya Imron jangan gagal paham dan keliru,” kata Posma, menutup pembicaraan. (kus).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Beda Pilihan

KPU Jakbar | Beda Pilihan Bukan Hal Aneh

JAKARTA (IGS BERITA) – Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), beda pilihan itu bukanlah hal yang aneh. …

Tinggalkan Balasan