Kamis , 13 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Merasa Ditipu, Tambos Roky Somasi Dirut Perusahaan Rental Mobil SJM
Mobil yang menjadi objek perkara antara Tambos Roky dengan PT Sulung Jaya Mandiri (Foto: Dok. IGS Berita).*

Merasa Ditipu, Tambos Roky Somasi Dirut Perusahaan Rental Mobil SJM

JAKARTA (IGS BERITA) — Merasa kena tipu dan termakan iming-iming yang menyesatkan, Tambos Roky —melalui para advokat di Kantor Hukum Arnol Sinaga & Associates (ASA)— melayangkan surat somasi (teguran hukum) kepada Sutanto Limanto, Direktur Utama PT Sulung Jaya Mandiri (SJM), sebuah perusahaan jasa penyewaan mobil yang beralamat di Ruko Crow Blok D Nomor 36, Grand Lake City, Jakarta Barat.

“Langkah ini terpaksa saya lakukan, karena pihak PT SJM tidak memperlihatkan iktikad yang baik untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi janjinya. Bahkan, saat ini, setelah saya menunggu selama lebih dari 4 bulan, Pak Sutanto Limanto selaku Dirut PT SJM seolah mau cuci tangan, dan tak mau lagi menemui saya,” kata Tambos Roky kepada IGS Berita, Rabu (11/7/2018), saat mengadukan persoalannya di Kantor Hukum ASA, Jalan Buncit Raya Nomor 10-B, Pejaten, Jakarta Selatan, dan diterima advokat Singal Situmorang, SH.

Awal kisah, tergiur iming-iming kredit kepemilikan kendaraan dengan uang muka atau down payment (DP) rendah dan cicilan ringan, Tambos Roky menyerahkan uang sebesar Rp 16 juta kepada pihak PT SJM.

Uang yang disetor dalam dua tahap itu, yakni masing-masing sebesar Rp 8 juta pada tanggal 8 dan 16 Mei 2017, dimaksudkan sebagai uang muka (DP) dari pengajuan kredit kepemilikan kendaraan Tambos Roky yang disetujui PT SJM, sebagaimana tercatat jelas dalam Bukti Penerimaan Uang yang ditandatangani dan distempel oleh perusahaan jasa penyewaan mobil tersebut.

Berdasarkan skema pembayarannya, Tambos Roky diwajibkan membayar cicilan sebesar Rp 4,95 juta setiap tanggal 9 selama 60 bulan.

Tiba-tiba, tanggal 9 Juni 2017, atau sekitar sebulan setelah penyerahan DP, PT SJM meminta Tambos Roky menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Kepemilikan Mobil tanpa didahului pembicaraan atau kesepakatan terkait isi dari perjanjian tersebut.

Namun, atas dasar kepercayaan dan niat baik, Tambos Roky menandatangani surat perjanjian tersebut.

Kemudian, sesuai bukti dari printout jadwal pembayarannya, Tambos Roky telah melakukan kewajibannya mencicil sejak Juli 2017 hingga Januari 2018. Akan tetapi, pada tanggal 9 Februari 2018, terjadi penarikan kendaraan secara paksa di tengah-tengah jalan raya oleh pihak PT SJM.

Mobil yang menjadi objek perkara antara Tambos Roky dengan PT Sulung Jaya Mandiri (Foto: Dok. IGS Berita).*

“Sejak penyerahan kendaraan, saya sudah diberitahu kalau mobil ini dipasang peralatan pelacak (GPS). Saya curiga, peralatan itu bisa digunakan untuk mematikan mesin mobil dari jarak jauh. Karena, sesaat sebelum para petugas PT SJM itu datang dan melakukan penarikan paksa, mesin mobil tiba-tiba mati dan sama sekali tak bisa dinyalakan lagi. Padahal posisi saya sedang berada di tengah-tengah jalan raya. Untung tidak terjadi kecelakaan. Begitu mereka datang, dan melakukan penarikan secara paksa, mobil itu bisa dinyalakan lagi,” kata Tambos Roky.

Ia lalu mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan PT SJM. Diperoleh keterangan, kendaraan akan dikembalikan kepadanya setelah 4 bulan, artinya sekitar Juni 2018.

“Ternyata, sampai hari ini, mobil itu tidak dikembalikan. Bahkan Pak Sutanto Limanto sendiri selaku Dirut PT SJM selalu menghindar dan tidak mau menemui saya. Keberadaan mobilnya pun sekarang saya tidak tahu ada di mana,” kata Tambos Roky.

 

Dugaan Penipuan

Lewat surat somasinya, tertanggal 12 Juli 2017, tim kuasa hukum Tambos Roky dari ASA menduga adanya unsur penipuan dan rekayasa yang dilakukan pihak PT SJM.

“Setidaknya, terdapat dua hal yang memperkuat dugaan itu. Pertama, adanya kontradiksi kedudukan hukum klien kami dalam surat perjanjian tersebut, yakni sebagai pemilik mobil di satu sisi sementara pada lain sisi diposisikan sebagai driver dari PT SJM. Lalu, kedua, baik dalam Bukti Penerimaan Uang DP maupun Surat Perjanjian Kerjasama Kepemilikan Mobil tidak disebutkan secara jelas dan tegas objek dari kesepakatan tersebut. Di sana sama sekali tidak ada menyebutkan identitas dari objek kendaraannya, baik merek, tipe, jenis, nomor mesin, ataupun nomor rangkanya. Sehingga, tidak jelas lagi, DP itu untuk kredit kendaraan apa, dan perjanjian itu untuk mobil yang mana,” kata Singal Situmorang kepada IGS Berita di Kantor ASA, Rabu (11/7/2018).

Maka, lanjut Singal, pihaknya mengkategorikan tindakan Sutanto Limanto selaku Dirut PT SJM itu sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP.

Sementara itu, Arnol Sinaga, SE., SH., corporate leader Kantor Hukum ASA, mencurigai adanya praktik leasing (perkreditan) kepemilikan kendaraan yang ilegal dalam perkara tersebut. Ia melihat banyaknya kejanggalan di sana.

“Dalam Bukti Penerimaan Uang nyata disebutkan, DP Rp 16 juta itu untuk Kredit Kepemilikan Kendaraan. Namun, transaksi itu tidak diikuti dengan perjanjian fidusia. Di semua dokumennya tidak ada disebutkan berapa harga tunai kendaraan tersebut, berapa suku bunga yang diterapkannya, dan berapa harga total dari nilai kreditnya,” kata Arnol Sinaga.

Ia pun menyoroti adanya perbedaan istilah pada dua dokumen (Bukti Penerimaan Uang dan Surat Perjanjian Kerjasama Kepemilikan Mobil) yang bisa berdampak terhadap beban tanggung jawab dari kliennya, dan tidak sesuai dengan kelaziman dalam praktik leasing.

“Pada Bukti Penerimaan Uang, pembayaran Rp 16 juta dari Tambos Roky itu dinyatakan sebagai DP, uang muka, yang berarti memotong harga pokok dari kendaraan. Namun, pada Surat Perjanjian Kerjasama, uang Rp 16 juta itu disebutkan sebagai Biaya Administrasi, yang bermakna tidak mempengaruhi harga pokok dari objek kredit,” kata Arnol.

Terlebih lagi, lanjut Arnol, pihak PT SJM melakukan penyanderaan terhadap dokumen pribadi milik Tambos Roky, yakni KTP dan Kartu Keluarga (KK) asli. Menurutnya, ini pun merupakan praktik yang tak lazim dalam sebuah transaksi kredit.

“Yang paling parah, dalam Surat Perjanjian Kerjasama nyata-nyata disebutkan, semua identitas kendaraan tercatat atas nama PT SJM karena merekalah yang terikat perjanjian kredit dengan pihak pemberi leasing. Di sini persoalannya menjadi kian transparan, PT SJM diduga telah melakukan pengalihan objek fidusia secara di bawah tangan, tanpa diketahui atau dilakukan di hadapan pihak pemberi leasing,” kata Arnol lagi.

Terkait penarikan kendaraan secara paksa di jalan raya, Arnol menanggapinya dengan mengacu pada aturan fidusia.

“Dalam konteks kredit kepemilikan kendaraan, objeknya adalah fidusia. Penarikan kendaraan, atas dasar alasan apapun, harus dilengkapi dengan putusan hakim dari sidang fidusia. Tidak bisa sembarangan. Tapi, di sinilah modusnya, PT SJM memang sengaja tidak membuat perjanjian fidusia dengan klien kami. Sehingga, dalihnya, kendaraan itu adalah milik mereka yang sedang dikerjasamakan dengan Tambos Roky,” kata Arnol.

Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, Arnol meminta kepada pihak-pihak yang berwenang guna memeriksa apakah PT SJM itu sebetulnya memang memiliki izin atau hak untuk melakukan praktik leasing atau tidak.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT SJM belum memberikan tanggapannya terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan IGS Berita. (yhr/ahr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Judas Priest Janji Panaskan Ancol Malam Ini

JAKARTA | IGS BERITA | Judas Priest Live in Concert merupakan tajuk bagi penampilan dari …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: