Jumat , 16 November 2018
Home / INVESTIGASI / Menteri PUPR Digugat di PN Medan
Menteri PUPR Digugat
Kondisi jalan akses menuju Bandara Sibisa

Menteri PUPR Digugat di PN Medan

MEDAN (IGS BERITA) — Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Basuki Hadimuljono, selaku pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Kabinet Kerja Pemerintahan Republik Indonesia, digugat beberapa kontraktor “jalan” yang mengikuti tender di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2018.

Saat ini, Menteri PUPR menjadi turut tergugat pada sedikitnya tiga gugatan perbuatan melawan hukum yang teregister di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Ketiga gugatan itu terkait pelaksanaan tender proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa (TA 2018), Pembangunan Jalan Sibisa (BODT – TA 2018), dan Pembangunan Jalan Balige By Pass (TA 2018). Tiga paket proyek tersebut bernilai total Rp 100 miliar.

Penggugat adalah PT Marudut Tua Jaya (MTJ) yang diwakili Wanri Rahaman Tua Turnip selaku Direktur, dan PT Tamora Cipta Utama (TCU) yang diwakili Kusnedi Hutahaean, SH selaku Kuasa Hukum.

Dalam pokok perkara, PT MTJ mempersoalkan tindakan Pokja Satker PJNW-1 Sumatera Utara yang tidak membalas sanggahan pada pelelangan proyek Pembangunan Akses Bandara Sibisa.

PT MTJ juga mempersoalkan tindakan Pokja yang diduga melakukan kesalahan saat menyusun penjadwalan tahapan lelang, karena dinilai bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering poin (2a) angka (1) huruf (e).

Selain itu, PT MTJ pun menilai tindakan Menteri PUPR cs, yang tidak menindaklanjuti pengaduan mengenai dugaan pelanggaran aturan dalam pelelangan, adalah perbuatan melawan hukum.

“Harapan kami, dengan menggugat Menteri PUPR cs, maka fakta-fakta yang nanti akan muncul di dalam persidangan dapat kami tindaklanjuti kepada para pihak yang berwenang. Dengan begitu, kami dapat mengikuti kompetisi pelelangan yang lebih sehat di BBPJN II, tanpa ada tindakan-tindakan yang merugikan lagi para peserta,” kata Direktur PT MTJ, Wanri Rahaman Tua Turnip, kepada IGS Berita di lobi PN Medan, Selasa (28/8/2018).

Sementara itu, PT TCU dalam pokok gugatan menyoal temuan dokumen yang diragukan pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) pemenang lelang proyek Pembangunan Jalan Sibisa – BODT senilai Rp 19 miliar.

Hal lain yang digugat PT TCU adalah tindakan Pokja Satker PJNW-1 menggugurkan penawaran pada hal-hal yang tidak pokok, seperti kesalahan pengetikan, tanpa mempertimbangkan harga terendah yang dinilai menguntungkan keuangan negara.

“SBU pemenang lelang proyek Jalan Sibisa BODT diduga belum diregistrasi saat mengikuti pelelangan. Pokja juga tidak mempertimbangkan harga penawaran terendah, malah menggugurkannya dengan hal-hal yang tidak masuk pada pokok pekerjaan,” kata Kusnedi Hutahaean, Kuasa Hukum PT TCU, kepada IGS Berita.

Menteri PUPR Mangkir Sidang

Namun, baik PT TCU maupun PT MTJ mengaku kecewa, karena Menteri PUPR tidak bersedia hadir alias selalu mangkir dari panggilan sidang.

Padahal, menurut mereka, kehadiran Menteri PUPR dapat membuat jelas tafsir-tafsir ganda dalam aturan pelelangan, mengingat ia pun menerbitkan beberapa ketentuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan segala perubahannya.

“Sudah 6 kali sidang, tapi Pak Menteri Basuki Hadimuljono tidak pernah hadir. Sangat disayangkan, karena Pak Menteri seharusnya bisa membuat terang hal-hal yang kami gugat di pengadilan,” kata Kusnedi lagi.

Secara terpisah, pengamat pengadaan barang/jasa dari Perhimpunan Kontraktor Indonesia (Perkorindo), Jansen Sibuea, menyesalkan keputusan Menteri PUPR yang tidak menghormati panggilan persidangan.

“Sebetulnya, lewat forum hukum formal itu, Menteri PUPR dapat menjelaskan beberapa ketentuan mengenai tenaga ahli untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelelangan selanjutnya, apakah dibutuhkan atau tidak sebagai syarat yang menggugurkan,” kata Jansen.

Ia menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum, Tenaga Ahli/Terampil (Personil Inti) yang disyaratkan dalam pelelangan harus betul-betul dihadirkan saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, sementara faktanya tidak pernah demikian. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan untuk membuat ketentuan mengenai Personil Inti ini, dan kewenangan tersebut ada pada Kementerian PUPR.

“Seharusnya Pak Menteri hadir untuk memberi pencerahan mengenai simpang siur persyaratan Personil Inti ini. Seperti yang saya usulkan agar tidak menjadi persyaratan menggugurkan tetapi lebih mengutamakan penawar terendah,” Kata Jansen saat dihubungi IGS Berita.

Sistem Pencetak Koruptor

Sementara itu, dalam pandangan LSM Pendoa Indonesia, lembaga masyarakat yang tahun 2017 melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara terkait berbagai dugaan pelanggaran pada proyek-proyek yang ditangani BBPJN II Sumut, fenomena gugatan para kontraktor melawan Menteri PUPR cs ini merupakan potret nyata dari sistem penatakelolaan proyek pemerintah yang sampai sekarang hanya menjadi mesin pencetak koruptor.

“Ini adalah gambaran bagaimana sistem pengadaan barang/jasa di negara kita ini ternyata hanya berfungsi untuk melahirkan tersangka korupsi. Karena, dalam sistem itu, para pejabat pengadaan bisa leluasa menafsirkan aturan pengadaan barang/jasa untuk kepentingannya sendiri. Jadi, banyak celah untuk korupsi. Itulah yang terjadi!” kata Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, kepada IGS Berita, saat mengikuti sidang PT MTJ melawan BBPJN II Sumut di PN Medan, Selasa (28/8/2018).

Dia mengapresiasi langkah dan upaya hukum yang ditempuh PT TCU dan PT MTJ dalam menghadapi perlakuan-perlakuan yang merugikan terhadap para kontraktor yang mengikuti pelelangan di BBPJN II Sumut.

Diakuinya, LSM Pendoa Indonesia akan kembali melakukan aksi demonstrasi ke Istana Negara mengenai persoalan-persoalan hukum di BBPJN II Sumut ini, dan direncanakan setelah perhelatan Asian Games 2018 berakhir.

“Yang jelas, secara kemasyarakatan, kami akan kembali menyuarakan segala persoalan hukum di BBJN II Sumut ini kepada Presiden. Tapi, nantilah, setelah Asian Games selesai,” kata Ungkap, mengakhiri. (mps).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

5th Anniversary GGP Mall

5th Anniversary GGP Mall | Perjalanan Lintas Imajinasi

KOTA BEKASI (IGS BERITA) — Perhelatan 5th Anniversary GGP Mall, atau Grand Galaxy Park Mall, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: