Senin , 19 November 2018
Home / NASIONAL / LKPP Helat Talkshow Cegah Korupsi
LKPP
Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta (Foto: Dok. IGS Berita).*

LKPP Helat Talkshow Cegah Korupsi

JAKARTA (IGS BERITA) — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), menghelat talkshow bertajuk “Koalisi Masyarakat Sipil, Kawal Pengadaan Bebas Korupsi”.

Menurut rencana, acara itu akan dilaksanakan esok, Kamis (1/11/2018), di Ruang Bina Karna, Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setya Budi Arijanta, mengatakan, narasumber yang akan mengisi acara talkshow itu, antara lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Walikota Semarang, Walikota Makassar, lalu ICW dan TII.

“Peserta talkshow datang dari berbagai kalangan, terutama pemerhati masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 orang,” kata Setya.

Perhelatan talkshow ini, lanjut Setya, dilatarbelakangi sejumlah fenomena aktual, seperti praktik korupsi di bidang pengadaan, sistem deteksi penyelewengan, dan mekanisme pengaduan.

“Pada tahun 2017, dalam hal praktik korupsi pengadaan, LKPP mencatat adanya 506 pengaduan. Angka kerugian yang timbul akibat praktik korupsi pengadaan itu mencapai Rp 7,5 triliun, tersebar di 146 institusi,” kata Setya.

Ia mencontohkan kasus praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang paling disoroti LKPP, seperti proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang merugikan negara sekitar Rp 706 milyar, lalu pengadaan alat KB, al-Quran, hingga perkara megakorupsi e-KTP.

Kajian KPK

Kemudian, dalam kajiannya, KPK menyebutkan beberapa modus korupsi pengadaan barang dan jasa, seperti jual-beli informasi, peng-“ijon”-an paket proyek kepada vendor tertentu, dan lain-lain, yang menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp 1 triliun.

Sementara itu, ICW menyebutkan, pada tahun 2016, terdapat 195 kasus atau 41% dari 482 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) bersumber lewat pengadaan barang dan jasa.

Data riset ICW juga menyebutkan, ada sebanyak 30 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama tahun 2017 di 29 daerah.

Dari 29 daerah itu, 12 di antaranya ikut dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Lebih dari 40% kasus tersebut adalah korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jadi, tujuan dari kegiatan talkshow ini adalah tersosialisasinya model sinergi pengawasan sebagai alat pencegahan korupsi yang efektif kepada publik. Juga terbangunnya komitmen dari pemerintah untuk mendorong sinergisitas  pengawasan dalam sistem pengadaan barang dan jasa agar terbebas dari praktik korupsi,” kata Setya.

Lewat acara talkshow ini, diharapkan publik bisa lebih memahami lagi potensi dan titik-titik rawan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Lebih jauh, mudah-mudahan melalui acara ini, akan terbentuk kesepakatan kerjasama lembaga, kementerian, dan daerah dengan LKPP dalam sistem pengawasan dan evaluasinya. Juga terbentuknya jaringan pemantau pengadaan dengan kelompok masyarakat,” pungkas Setyo. (kus).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Tes CPNS

Tes CPNS | Didapati Puluhan Jimat di Bra dan Celdam

MADIUN (IGS BERITA) — Tim Panitia Seleksi Tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Daerah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: