Sabtu , 15 Desember 2018
Home / NASIONAL / LKPP Dorong Masyarakat Sipil Cegah Korupsi
Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Diskusi Umum Dengan LKPP (Foto : Markus Marpaung / IGS Berita).*

LKPP Dorong Masyarakat Sipil Cegah Korupsi

JAKARTA (IGS BERITA) — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), kembali menghelat diskusi umum dengan tema “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Bidang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari (13-14 Nopember 2018), di Hotel Morrissey, Menteng Jakarta Pusat ini merupakan tindak lanjut kegiatan talkshow yang sebelumnya dihelat dengan tajuk “Koalisi Masyarakat Sipil, Kawal Pengadaan Bebas Korupsi”.

Acara kegiatan yang melibatkan berbagai kalangan aktivis anti korupsi dan pemerhati pengadaan barang jasa pemerintah ini resmi dibuka Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setya Budi Arijanta, “Hari ini pada tanggal 13 Nopember 2018, acara kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Bidang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai tindaklanjut acara talkshow yang sudah kita gelar sebelumnya resmi saya buka,” ujar  Setya yang disambut tepuk tangan para peserta, (Selasa, 13/11-2018).

Setya Budi Arijanta mengatakan materi yang dibahas dalam diskusi umum ini adalah Pra-Katalog Elektronik dan Proses E-Purchasing, Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dan Peran Pelaku Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, “Melalui kegiatan kiranya dapat mendorong dan meningkatkan peranan masyarakat sipil cegah korupsi dalam pengadaab barang jasa pemerintah,” ujar Setya.

Direktur Pengembangan Sistem Katalog, LKPP, Emin Edhy Muhaemin yang juga sebagai Nara Sumber dengan materi “Pra Katalog Elektronik dan Proses E-Purchasing” dalam kegiatan tersebut mengatakan dengan hadirnya sistem e-katalog dalam pengadaan barang jasa pemerintah, maka semakin memberikan kemudahan untuk memperoleh barang dan jasa serta dapat menghemat anggaran dan sumber daya manusia yang sebelumnya memerlukan biaya besar selama proses pengadaan berlangsung, “Jadi sekarang dengan mudah dan cepat. Pemerintah tinggal klik untuk memperoleh barang yang telah tersedia di dalam e-katalog. Selain mudah dan cepat, juga dapat harga yang wajar (efisien) sesuai standar barang yang dibutuhkan,” ujar Edhy.

Walaupun demikian, lanjut Emin, peran serta masyarakat sipil mengawal pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat diperlukan mulai dari pra-katalog, katalog dan e-purchasing karena tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak wajar dalam pengadaan barang jasa walaupun sudah dengan sistem e-katalog, “Misalnya, barang itu masih tersedia di dalam negeri kenapa harus memakai barang luar negeri.  Jadi sejak pra-katalog pun perlu masyarakat sipil awasi untuk pencegahan praktik-praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Edhy.

Latar belakang kegiatan ini dilaksanakan atas berdasarkan data yang masuk pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, jumlah permasalahan hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang difasilitasi penyelesaiannya oleh LKPP tercatat tidak kurang dari 500 perkara pengadaan setiap tahunnya. Selain upaya fasilitas penyelesaian permasalahan hukum pengadaan, diperlukan juga upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan prinsip persaingan sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan tujuan pencegahan dan mengurangi kasus pengadaan.

Pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah akan bertumpu pada 2 (dua) unsur utama, yakni pengawasan yang dilakukan  internal pemerintah melalui peran APIP dan pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil. Selanjutnya, LKPP menginisiasi kegiatan peningkatan kapasitas khususnya untuk masyarakat sipil dalam bidang pengadaan agar peran dari masyarakat sipil dalam rangka pengawasan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkat dan lebih efektif, “Harapan kita, masyarakat sipil sebagai pengawal pengadaan juga melakukan hal yang sama dengan melibatkan LKPP dan kita siap hadir, khususnya yang di  daerah-daerah,”  harap Setya.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Desa

Dalam hal pengelolaan dana desa atau alokasi dana desa  (ADD), pihak LKPP menyadari ada beberapa aspek yang harus dikaji yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia, “LKPP memang menyadari itu. Soal regulasinya memang bukan diranah LKPP namun siap mendampingi dan membantu. Memang sampai saat ini,  masih terus dilakukan pengkajian bersama Kemendagri dan Kemendes  supaya  (regulasi kelembagaan) tidak  tumpang  tindih. ” ujarnya.

Sementara LKPP hadir, lanjut Setya, hanya mengatur tata cara dalam pengadaan barang/jasa di Desa dengan menerbitkan Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 Jo Perka LKPP No. 22 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa yang tentunya masih butuh penyempurnaan, “Dengan maksud supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di desa seperti yang terjadi akhir-akhir ini banyak aparat desa yang telah diproses hukum,”  ujarnya. (kus)*

Dog Hallow Fest

About Markus Marpaung

Check Also

Egianus Kogoya Cs Rampas Senjata TNI-Polri

JAKARTA | IGS BERITA | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim, hampir semua persenjataan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: