Jumat , 19 Oktober 2018
Home / INVESTIGASI / Lahap Rp 19,2 Miliar, Gedung Arsip Museum Nasional Tidak Berfungsi
Museum Nasional
Kondisi Gedung Arsip Museum Nasional Indonesia di Jalan Pulo Raya, Jakarta Selatan, yang sudah hampir tiga tahun dibangun tapi tetap belum berfungsi (Foto: Dok. IGS Berita).*

Lahap Rp 19,2 Miliar, Gedung Arsip Museum Nasional Tidak Berfungsi

JAKARTA (IGS BERITA) — Hingga detik ini, Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna milik Museum Nasional Indonesia (MNI) di Jalan Pulo Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang (berdasarkan perhitungan sementara) telah melahap dana sekitar Rp 19,2 miliar dalam dua tahun anggaran (2016 dan 2017), sama sekali tidak berfungsi atau belum dapat digunakan.

Bahkan, bangunan itu sempat dibungkus plastik hitam, diduga untuk menutupi fakta dari pandangan masyarakat. Kondisinya saat ini, plastik hitam penutup dusta tersebut mulai berkoyakan, akibat terhantam cuaca.

“Padahal, proyek pembangunan Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna di Jalan Pulo Raya itu diproyeksikan selesai dan dapat dioperasikan pada akhir Tahun Anggaran 2016 dan 2017,” kata Thomson Sirait, Ketua Umum LSM PAN (Pemantau Anggaran Negara), lewat keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi IGS Berita, Minggu (16/9/2018) malam.

Secara total, lanjut Thomson, proyek pembangunan Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna itu telah menghabiskan keuangan negara (APBN) sekitar Rp 19,2 miliar (dengan rincian Rp 12,9 miliar di TA 2016, dan Rp 6,3 miliar di TA 2017). Bahkan sekarang, melalui APBN 2018, pembangunan lanjutannya sudah ditenderkan lagi.

“Berdasarkan pengumpulan data dan informasi, serta kajian hukum yang kami lakukan, diperoleh kesimpulan sementara: kegagalan proyek itu diduga kuat akibat adanya unsur tindak pidana korupsi berjamaan (secara bersama-sama) yang dilakukan oleh —antara lain— Direktur Utama PT Anggadita Teguh Putra, Direktur Utama PT Reflindo Perkasa, Direktur Utama PT Sewun Indo Konsultan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Museum Nasional Indonesia, serta Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI),” kata Thomson.

Kontraktor dan Pengawas

Sebagai catatan, PT Anggadita Teguh Putra adalah kontraktor pelaksana pada Tahun Anggaran 2017, PT Reflindo Perkasa (pelaksana di TA 2016), PT Sewun Indo Konsultan (konsultan pengawas konstruksi di TA 2016 dan 2017), sementara PPK-nya untuk proyek tersebut dijabat oleh orang yang sama di kedua tahun anggaran itu.

“PT Reflindo Perkasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, mengingkari isi perjanjian kontrak, dan menerima pembayaran untuk item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. PT Anggadita Teguh Putra diketahui masih bekerja hingga Februari 2018, sementara tagihannya sudah dibayarkan 100 persen di akhir tahun anggaran 2017. Mereka pun, bersama PPK, mengatur rekayasa administratif yang menimbulkan kerugian negara. PT Sewun Indo Konsultan menyusun laporan kegiatan PT Reflindo Perkasa dan PT Anggadita Teguh Putra secara tidak sesuai dengan kenyataan faktual, dan berpengaruh terhadap rekomendasi bobot pekerjaan yang harus dibayarkan. Kami memiliki semua data otentik dari penyimpangan-penyimpangan tersebut,” kata Thomson.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum bersedia memberikan keterangan terhadap berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan. [yhr]

About Yukie Rushdie

Check Also

Rumah Pompa Waduk Bojong

TERUNGKAP | Rumah Pompa Waduk Bojong Ternyata untuk Pengembang

JAKARTA (IGS BERITA) — Akhirnya, misteri di balik pembangunan (kembali) Rumah Pompa Waduk Bojong di …

Tinggalkan Balasan