Selasa , 18 September 2018
Home / DAERAH / Kisruh Seleksi: KPU RI Akan Turunkan Tim Inspektorat ke Jabar
KPU RI
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung (Foto: Dok. IGS Berita).*

Kisruh Seleksi: KPU RI Akan Turunkan Tim Inspektorat ke Jabar

JAKARTA (IGS BERITA) — Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dikabarkan segera menurunkan Tim Inspektorat untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik anggota Tim Seleksi (Timsel) Calon Komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Langkah KPU RI tersebut diduga terkait erat dengan Nota Protes atau Keberatan yang dilayangkan sejumlah peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Menurut informasi, tahapan pemeriksaan diawali dengan pemanggilan anggota Timsel yang diduga melakukan pelanggaran kode etik itu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan Tim Inspektorat untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat —baik langsung maupun tidak— dalam proses terjadinya pelanggaran kode etik tersebut.

KPU RI
Kode Etik Timsel (Foto: Thomson Sirait – IGS Berita).*

Kamis (13/9/2018) ini, sejumlah Komisioner KPU RI pun disebutkan akan datang ke Jabar dalam konteks penyelenggaraan fit and proper test terhadap calon-calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Para penandatangan Nota Protes atau Keberatan dalam seleksi KPU Sumedang menyambut positif rencana KPU RI tersebut.

Alhamdulillah, semoga badai ini segera berlalu, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga KPU. Sejak awal saya mengatakan, Nota Protes atau Keberatan yang disampaikan itu demi memulihkan situasi agar tidak terseret pada perang dugaan. Kalau memang betul KPU RI mengambil langkah seperti itu, ini akan sangat bermanfaat untuk membuat segala sesuatunya menjadi terang benderang, dan citra KPU Sumedang di mata publik bisa terselamatkan,” kata Elsya Tri Ahaddini, salah satu penandatangan Nota Protes atau Keberatan itu, yang juga Komisioner KPU Sumedang periode 2013-2018, kepada IGS Berita, Rabu (12/9/2018) malam.

Pertemuan Garut

Diberitakan sebelumnya, salah seorang anggota Timsel, Yusfitriadi, mengundang sejumlah peserta Seleksi KPU Sumedang untuk bertemu di Hotel Cipaganti, Cipanas (Garut), pada tanggal 23 Agustus 2018. Padahal, menurut kode etiknya, Timsel dilarang melakukan pertemuan atau komunikasi dengan para peserta seleksi.

BACA JUGA:

Menurut pengakuan salah seorang peserta seleksi yang hadir di pertemuan Garut itu, pembicaraan di sana sebatas memperkenalkan calon-calon anggota KPU yang direkomendasikan oleh salah satu ormas.

Disebutkan juga, pada pertemuan itu hadir Ketua Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia. Bahkan, ia dikabarkan ikut berbicara banyak pada pertemuan di kamar Hotel Cipaganti itu.

Pada pengumuman Calon KPU Sumedang, semua peserta seleksi yang hadir dalam pertemuan Garut itu dinyatakan lolos ke tahap “10 Besar”, kendati beberapa di antaranya mencatat hasil kurang baik pada tes CAT KPU 2018 (peringkat 18 dan 19).

Sejak saat itu, suasana di seputar Seleksi KPU Sumedang menjadi kurang kondusif akibat munculnya berbagai dugaan negatif terhadap pertemuan Garut tersebut. Apalagi kemudian beredar selebaran melalui grup-grup WhatsApp yang mengungkapkan adanya pelanggaran kode etik dari anggota Timsel.

Diundang Bawaslu

Salah seorang peserta seleksi yang disebut-sebut hadir di Garut, Sri Diyanto Wijaya, menyampaikan klarifikasinya bahwa kedatangan dia ke sana semata-mata atas undangan Bawaslu Jabar.

KPU RI
Tembakan gambar (screenshoot undangan Bawaslu Jabar yang diterima Sri Diyanto Wijaya (Foto: Dok. IGS Berita).*

“Yang pasti, faktanya, saya hadir atas undangan Bawaslu Jabar. Tinggal dicek di daftar hadir. (Saya juga) mendapat seminar kit dan pengganti transport,” kata Sri Diyanto Wijaya kepada IGS Berita melalui pesan WhatsApp.

Ia pun mengirimkan foto undangan Bawaslu ke Garut pada tanggal 23 Agustus 2018 tersebut, berikut seminar kit yang diterimanya.

Kan kehadiran saya undangannya jelas, menerima seminat kit, menerima pengganti transport, dan tidak pernah ketemu Timsel. Tapi yang dominan fitnahnya. Perlakuan kebenaran untuk saya tidak  berimbang. Justru fitnahnya yang lebih digoreng,” kata Sri Diyanto Wijaya.

Dalam undangan yang diterimanya itu, ia hadir dalam kapasitas OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Jawa Barat. Undangan yang menggunakan kop surat Bawaslu Jawa Barat dan ditandatangani ketuanya, Yusuf Kurnia, itu terkait kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat Tahun 2018.

KPU RI
Seminar kit yang diterima Sri Diyanto Wijaya dari Bawaslu Jabar (Foto: Dok. IGS Berita).*

Acara itu disebutkan berlangsung hari Kamis, 23 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB hingga selesai, bertempat di Hotel Sabda Alam, Jalan Raya Cipanas Nomor 3, Rancabango, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dicantumkan pula di sana, konsumsi dan uang saku peserta sepenuhnya ditanggung oleh pihak panitia, dalam hal ini Bawaslu Jabar.

Namun, diperoleh informasi yang agak berbeda dari sumber IGS Berita di lingkungan Bawaslu Jabar. Menurutnya, pada tanggal 23 Agustus 2018 itu, Bawaslu Jabar tidak memiliki agenda kegiatan apa-apa.

Isu Intervensi Ormas

Dalam perkara seleksi KPU Sumedang periode 2018-2023 itu, isu intervensi ormas tertentu mencuat ke permukaan. Isu ini pun disinggung pakar hukum tatanegara, Refly Harun, saat berbicara di forum Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (11/9/2018). Menurutnya, itu sudah menjadi isu nasional.

“Aspirasi antara menjadi anggota KPU dengan menjadi anggota DPR itu sama. Kita tidak dicek kadang-kadang kapabilitas dan kemampuan. Yang dicek itu adalah ini dari unsur mana? Apakah unsur ormas ini, apakah unsur ini, dan sebagainya. Nah, Bang Akbar Faisal tertawa, memang begitulah…” kata Refly, seraya menunjuk kepada anggota DPR RI, Akbar Faisal, yang tergelak mendengar pernyataannya itu.

Pertimbangannya, lanjut Refly, apakah orang-orang ini kalau sudah terpilih jadi anggota KPU nanti bisa dikendalikan atau tidak.

Menurut Refly, hal tersebut terjadi karena mimpi anggota KPU atau Bawaslu itu sama, yakni (kalau sudah selesai bertugas) ingin menjadi elite partai politik. Menjadi anggota DPR.

“Ini bisa dicek, siapa-siapa saja (mantan anggota KPU yang kemudian bergabung dengan partai politik). Padahal, menurut saya, harusnya ada jarak antara mereka sebagai penyelenggara dengan mereka mau terjun ke politik,” kata Refly.

KPU RI
Rekomendasi ormas tertentu bagi salah seorang peserta Seleksi KPU Kabupaten Sumedang (Foto: Dok. IGS Berita).*

Maka, lanjut Refly, tidak heran kalau kemudian berseliweran surat-surat rekomendasi ormas tertentu dalam proses seleksi anggota KPU. Bahkan tak jarang para peserta seleksi pun jadi berebut untuk bisa mendapatkan rekomendasi tersebut.

Ia kemudian mencontohkan terpilihnya Arief Budiman menjadi Ketua KPU RI, yang sebetulnya berposisi hampir terakhir tapi kemudian dapat menduduki kursi nomor satu di lembaga elektroral Indonesia ini. (tom/yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Museum Nasional

Lahap Rp 19,2 Miliar, Gedung Arsip Museum Nasional Tidak Berfungsi

JAKARTA (IGS BERITA) — Hingga detik ini, Gedung Arsip dan Ruang Serba Guna milik Museum …

Tinggalkan Balasan