Senin , 19 November 2018
Home / KESEHATAN / KPAI Desak Presiden Hapus Pasal 104 Jamkes
KPAI
Ketua KPAI, Susanto (kedua dari kiri), dalam konferensi pers terkait Perpres Nomor 82 Tahun 2018 (Foto: Wahyunita Risqiyana - IGS Berita).*

KPAI Desak Presiden Hapus Pasal 104 Jamkes

JAKARTA (IGS BERITA) — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Pasal 104 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes), yang resmi ditandatangani tanggal 17 September 2018.

Alasannya, menurut KPAI, pasal tersebut kurang sinkron dengan Pasal 16 ayat (1) dari Perpres itu sendiri, yang bicara soal tenggang waktu pendaftaran jamkes bayi baru lahir.

“Pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan, bayi dari peserta jamkes wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan,” kata Ketua KPAI, Dr Susanto MA, dalam konferensi pers di Kantor Pusat KPAI, Menteng Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, pasal itu sangat relevan. Karena, tingkat kematian tertinggi balita memang terjadi pada masa neonatus atau bayi berusia hingga 28 hari.

“Namun, entah kenapa, pada Perpres itu pun terdapat Pasal 104 yang antara lain menyebutkan, pemberlakuan Pasal 16 ayat (1) tadi mulai diberlakukan tiga bulan sejak aturan tersebut ditandatangani,” kata Susanto.

Dengan kata lain, bila Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ini ditandatangani tanggal 17 September 2018, maka Pasal 16 ayat (1) dari aturan tersebut baru akan diberlakukan pada 17 Desember 2018 nanti.

Di situlah letak polemiknya. Maka, demi melindungi hak penjaminan bagi musibah kematian ibu dan bayi yang baru lahir, KPAI mendesak Presiden Jokowi untuk segera menghapus Pasal 104 tersebut, agar implementasi dari Pasal 16 ayat (1) tadi bisa disegerakan.

“KPAI, sebagai lembaga negara yang memang diberi mandat untuk memberikan masukan dalam konteks melakukan tugas-tugas konstitusionalnya, sangat berharap Presiden Jokowi cepat merespon permintaan ini,” kata Susanto.

Genjot Sosialisasi

Selain itu, KPAI juga mendorong BPJS Kesehatan untuk segera melakukan sosialisasi terkait Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamkes tersebut, demi menyamakan persepsi di semua stake holders bidang kesehatan.

Usai konferensi pers, Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty, menyampaikan dasar dari desakan untuk menghapus Pasal 104 dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 itu.

“Pasal itu bisa berdampak pada terjadinya missed saat diaplikasikan di lapangan. Ketidakpastian itu berpotensi melahirkan korban dan konsekuensi-konsekuensi lain yang seharusnya bisa dihindari,” kata Sitti kepada IGS Berita. (wnr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Proyek 34 Puskesmas DKI Jakarta di Tahun 2017 Terancam Mulur

JAKARTA (IGS BERITA) — Proyek pembangunan dan rehab total 34 gedung puskesmas di DKI Jakarta, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: