Jumat , 19 Oktober 2018
Home / INVESTIGASI / Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Didesak “Blacklist” PT Trisena Karya Dana
Kegiatan prioritas Dinas KUMKMP DKI Jakarta, pengadaan dan penyaluran bantuan sarana dagang PKL (gerobak dan etalase), berantakan dalam dua tahun berturut-turut, 2016 dan 2017 (Foto: Dok. IGS Berita).*

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Didesak “Blacklist” PT Trisena Karya Dana

JAKARTA (IGS BERITA) — Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Provinsi DKI Jakarta, Irwandi, didesak sejumlah pihak untuk segera menjatuhkan sanksi blacklist (daftar hitam) terhadap PT Trisena Karya Dana (TKD), yang sudah terbukti gagal menuntaskan kegiatan Pengadaan Sarana Dagang PKL (Pedagang Kaki Lima) senilai Rp 5,6 miliar. Padahal, pengadaan itu merupakan kegiatan prioritas Dinas KUMKMP DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2017.

“Ini adalah kejadian sejenis dalam dua tahun berturut-turut. Sebelumnya, di tahun 2016, PT Famili Sejahtera Abadi (FSA) gagal menyelesaikan pengadaan gerobak PKL senilai Rp 7,8 miliar. Setelah didesak dari sana-sini, akhirnya Dinas KUMKMP DKI Jakarta mem-blacklist PT FSA. Sekarang, dalam konteks penyerapan anggaran tahun 2017, PT TKD seolah mengulang ulah PT FSA. Mereka gagal menuntaskan pengadaan gerobak dan etalase bagi PKL senilai Rp 5,6 miliar. Seharusnya Irwandi (Kadis KUMKMP –red) jangan menunggu desakan masyarakat lagi untuk menghukum PT TKD,” kata Koordinator NCW (Network Corruption Watch), David M ST, kepada IGS Berita di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Soal keterdesakan waktu pelaksanaan, lanjut David, tidak bisa digunakan PT TKD untuk membenarkan kegagalannya menyelesaikan pekerjaan. Karena, ada pakta integritas yang sudah mereka tandatangani untuk menyanggupi penyelesaian pekerjaan sesuai waktu yang diberikan.

“Akal-akalan soal waktu sudah terlalu klasik. Jangan-jangan, pelaksana atau sutradara di belakang PT TKD dan PT FSA itu sebetulnya sama, cuma ganti bendera. Dinas KUMKMP DKI Jakarta sendiri jadi seperti keledai, yang terperosok ke lubang yang sama. Dua tahun berturut-turut gagal menuntaskan penyerapan anggaran prioritas, tentunya bukanlah kinerja yang baik bagi Irwandi selaku Kepala Dinas,” kata David.

Ia menambahkan, pengesampingan alasan waktu kerja itu menjadi semakin kuat, karena yang terjadi bukan saja ketidaktuntasan, tapi juga ketidaksesuaian spesifikasi dari gerobak dan etalase yang dibuat, serta masalah pendistribusiannya yang semrawut.

Pada kegiatan senilai Rp 5,6 miliar itu, PT TKD harus mengadakan 1.199 unit sarana dagang bagi PKL, terdiri dari 352 etalase kuliner, 500 etalase non-kuliner, dan 347 gerobak. Jenis gerobak yang harus dibuat itu terbagi dalam 3 varian, sementara etalasenya 5 varian.

“Hingga berakhirnya batas waktu pelaksanaan, PT TKD hanya mampu menyelesaikan sekitar setengah dari total unit tersebut. Itu pun dengan varian dan pendistribusian yang penuh ketidaksesuaian. Antara yang berdandang dan tidak berdandang, antara etalase kuliner dan non-kuliner berkaca, dan sebagainya. Bahan stainless steel yang digunakannya pun mutlak harus diuji kesesuaiannya,” kata David.

Rencananya, Dinas KUMKMP DKI Jakarta akan membagikan sarana dagang itu kepada masyarakat di kawasan rusun dan loksem (lokasi sementara) yang berniat menjalankan usaha kaki lima. Bahkan Kepala Dinas KUMKMP sempat menyebutkan adanya bantuan modal usaha sebesar Rp 1 juta di samping sarana dagang tersebut.

 

Ingkar Sejak Tender

Dihubungi secara terpisah, sumber IGS Berita di kalangan para pelaku usaha menyebutkan, PT TKD itu sebenarnya sudah ingkar janji sejak ditetapkan sebagai pemenang tender, sehingga menimbulkan keributan dengan sejumlah kontraktor peserta.

“Waktu itu, sekitar akhir Agustus atau awal September 2017, kemenangan PT TKD pada tender tersebut telah melahirkan keributan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama peserta lelang. PT TKD dituding ingkar janji dalam pembagian sub-kontrak, sehingga perusahaan pesaingnya itu mengancam akan membuat laporan,” kata sumber IGS Berita itu, salah satu dari 18 peserta tender yang dilakukan dengan metoda Lelang Cepat tersebut.

Pada proses pelelangan kegiatan itu, pihak yang menentukan pemenang adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta. Kinerja BPPBJ itu pun banyak dikeluhkan peserta lelang.

Perseteruan antar-sesama peserta lelang itu sempat membuat Dinas KUMKMP DKI Jakarta, selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemilik proyek, mengancam akan membatalkan pekerjaan tersebut.

Kala itu, Kepala Dinas KUMKMP, Irwandi, mengaku mendengar juga adanya kekisruhan di antara peserta tender.

“Saya sudah mendengar adanya kekisruhan itu. Berdasarkan lelang yang dilaksanakan BPPBJ, proyek pengadaan 347 gerobak dan 852 etalase itu, dengan pagu anggaran Rp 5,99 miliar, dimenangkan PT TKD. Saya cuma bisa berpesan kepada pihak pemenang agar bisa meredam kekisruhan tersebut jika ingin proyek ini dilaksanakan. Namun, jika mereka tetap ribut, maka proyek terancam batal, karena dikhawatirkan akan mengganggu pekerjaan,” kata Irwandi, saat itu.

Menurut Irwandi, jika proyek itu gagal direalisasikan, maka akan merugikan masyarakat pedagang calon penerima bantuan. Waktu itu, terkait kekisruhan tersebut, Irwandi mengaku sudah membuat laporan ke Inspektorat DKI Jakarta.

Kini, proyek itu memang tidak dibatalkan, tapi tetap tidak terealisasi sesuai rencana. Masyarakat pedagang calon penerima bantuan pun pada akhirnya tak semua bisa menikmati janji manis Dinas KUMKMP DKI Jakarta.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Bidang UMKM Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Jackson Sitorus, yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek pengadaan tersebut, belum menyediakan waktunya untuk memberikan penjelasan.

Padahal, masyarakat pedagang calon penerima bantuan sangat menanti kejelasan terkait perkara ini. Apalagi, di penghujung tahun 2016 silam, Kepala Dinas Irwandi sempat mempublikasikan pernyataannya bahwa pengadaan gerobak dan etalase itu menjadi prioritas utama di tahun 2017.

“Di tahun 2017, program pengadaan 300 gerobak akan menjadi prioritas utama. Selain itu, akan ditambah juga dengan pengadaan 800 unit etalase berjualan,” kata Irwandi, kala itu.

Pernyataan itu disampaikan Irwandi menyusul kegagalan PT FSA menuntaskan proyek pengadaan gerobak senilai Rp 7,8 miliar di tahun 2016, yang kemudian berujung dengan masuknya PT FSA ke dalam “daftar hitam”. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Kondisi Gedung Olahraga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, 17/10/2018. (Foto: Suluh Apriyanto/IGSBERITA).*

Tidak Terawat, Begini Kondisi Fasilitas Olahraga Di Pacitan

PACITAN (IGSBERITA) – Dua fasilitas olahraga di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa timur kondisinya kian parah …

Tinggalkan Balasan