Jumat , 19 Oktober 2018
Home / INVESTIGASI / Kepala BPPBJ DKI Jakarta Akui Peran LSM di Balik Evaluasi Dokumen PT Amarta Karya pada Tender Rehab Gedung Sekolah
Blessmiyanda, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta (Foto: Dok. Grafis IGS Berita).*

Kepala BPPBJ DKI Jakarta Akui Peran LSM di Balik Evaluasi Dokumen PT Amarta Karya pada Tender Rehab Gedung Sekolah

JAKARTA (IGS BERITA) — Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengakui adanya pemantauan, klarifikasi, dan informasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap keikutsertaan PT Amarta Karya (Persero) pada tender Rehab Total Gedung Sekolah Paket 1 (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) senilai Rp 424,53 miliar.

BACA JUGA:

“Terima kasih kami sampaikan atas partisipasinya dalam pemantauan terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, khususnya informasi dan klarifikasi mengenai kepesertaan PT Amarta Karya (Persero) sebagai salah satu calon pemenang pada pelelangan Rehab Total Gedung Sekolah Paket 1 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sebesar Rp 424.532.036.310,- TA 2018,” kata Blessmiyanda dalam Surat Nomor 1101/-072 tanggal 10 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia.

Selanjutnya Blessmiyanda menyatakan, informasi yang disampaikan LSM Pendoa itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dokumen PT Amarta Karya (Persero), yang termasuk salah satu calon pemenang.

“Hal itu merupakan informasi bagi kami dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi calon pemenang oleh Pokja yang melaksanakan proses pemilihan, dengan tetap memperhatikan Standar Dokumen Pengadaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku,” kata Blessmiyanda.

Pada akhirnya, PT Amarta Karya (Persero), yang merupakan salah satu perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), gagal memenangi tender tersebut.

Sebelumnya, menanggapi temuan LSM Pendoa Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, melalui Surat Nomor 9650/-076.7 tanggal 4 Juli 2018 yang ditandatangani Sekretaris Dinas, Susie Nurhati, menyatakan, proses lelang paket tersebut dilaksanakan oleh BPPBJ DKI Jakarta. Maka, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyarankan agar LSM Pendoa Indonesia berkoordinasi dengan pihak BPPBJ.

Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun menegaskan, kegiatan Rehab Total Gedung Sekolah Paket 1 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu mendapat pengawalan dan pengamanan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

 

Tak Memenuhi Syarat

Sebagaimana diberitakan sebelumnya (baca: Kadisdik DKI Jakarta Diminta Waspadai Dokumen PT Amarta Karya), Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, menyampaikan hasil temuannya terhadap dokumen PT Amarta Karya (Persero).

Menurut Ungkap, terdapat sejumlah dokumen milik PT Amarta Karya (Persero) yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan. Maka, LSM Pendoa menyatakan PT Amarta Karya (Persero) tidak layak menjadi calon pemenang pada proses tender dari proyek senilai Rp 424,53 miliar itu.

Dalam pandangan Ungkap, syarat-syarat yang gagal dipenuhi PT Amarta Karya (Persero) itu, antara lain, Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG007 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan), MK002 (Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air dalam Bangunan dan Salurannya), serta EL010 (Jasa Pelaksana Kontruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik). Juga masalah Kemampuan Dasar (KD) untuk pengalaman design and build Konstruksi Bangunan Pendidikan (TI505) atau Pekerjaan Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007).

“Berdasarkan data yang tertayang pada situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional (lpjk.net) per 31 Mei 2018, SBU BG007 milik PT Amarta Karya (Persero) telah habis masa berlakunya, belum melakukan registrasi ulang, masih dalam masa pengurusan perpanjangan, dan belum mendapat persetujuan dari LPJKN,” kata Ungkap.

Padahal, lanjut Ungkap, dalam Dokumen Pengadaan tender rehab gedung sekolah tersebut nyata-nyata dipersyaratkan, setiap peserta wajib memiliki SBU yang masih berlaku. Ditegaskan pula di sana, keterangan proses pengurusan perpanjangan dinyatakan tidak berlaku.

“Pasal 15 ayat (2) Peraturan LPJKN Nomor 2 Tahun 2014 menggariskan, SBU dinyatakan sah apabila tertayang di situs LPJK Nasional (lpjk.net). Pada ayat (3) dari pasal itu pun disebutkan, apabila terdapat perbedaan data, maka yang dinyatakan benar adalah yang tertayang di situs lpjk.net tadi,” kata Ungkap.

 

Memalukan BUMN

Menyikapi ketidaksempurnaan dokumen PT Amarta Karya (Persero) pada proses tender di BPPBJ DKI Jakarta itu, Ungkap Marpaung menyebutnya sebagai hal yang memalukan bagi sebuah perusahaan berstatus BUMN.

“Seharusnya, perusahaan2 berstatus BUMN tidak memiliki lagi masalah dalam hal dokumen persyaratan kualifikasi yang termasuk kategori standar umum. Apa yang terjadi dengan PT Amarta Karya (Persero) menunjukkan adanya salah urus di tubuh perusahaan BUMN tersebut,” kata Ungkap.

Berdasarkan catatan, bukan baru sekali ini PT Amarta Karya (Persero) mengalami kegagalan dalam tender akibat ketidaksempurnaan dokumen kualifikasinya.

Pada tender paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSKD Duren Sawit di Jakarta tahun 2018, mereka juga gugur akibat ketidaklayakkan dokumen administrasinya. Disebutkan di sana, “KD (Kemampuan Dasar) yang disampaikan merupakan subkontrak dari PT Trikencana Sakti Utama dengan Sub-Kontrak 100% dari nilai proyek, tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan: Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.”

“Berdasarkan temuan-temuan itu, saya meminta agar Menteri BUMN segera melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi kondisi dan keberadaan PT Amarta Karya (Persero). Bila tidak segera dilakukan langkah tegas, bukan mustahil bakal muncul lagi perkara-perkara serupa yang semakin menjatuhkan kredibilitas perusahaan BUMN di bidang jasa konstruksi,” kata Ungkap Marpaung.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak PT Amarta Karya (Persero) belum juga menjawab upaya konfirmasi yang dilayangkan redaksi IGS Berita. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Kondisi Gedung Olahraga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, 17/10/2018. (Foto: Suluh Apriyanto/IGSBERITA).*

Tidak Terawat, Begini Kondisi Fasilitas Olahraga Di Pacitan

PACITAN (IGSBERITA) – Dua fasilitas olahraga di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa timur kondisinya kian parah …

Tinggalkan Balasan