Jumat , 16 November 2018
Home / INVESTIGASI / Kepala BBPJN II Sumut: Kok Langsung ke Pengadilan?
Kepala BBPJN II Sumut
Kepala BBPJN II Sumut, Paul Ames Halomoan Siahaan (kanan), saat diwawancarai wartawan IGS Berita (Foto: Mampe Sirait - IGS Berita).*

Kepala BBPJN II Sumut: Kok Langsung ke Pengadilan?

MEDAN (IGS BERITA) — Soal sejumlah gugatan di PN Medan terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proses tender proyek-proyek di wilayah Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2018, IGS Berita berkesempatan mewawancarai Ir. Paul Ames Halomoan Siahaan, M. Sc., Kepala BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) II Sumut, yang juga menjadi turut tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum tersebut.

Berikut adalah petikan dari wawancara tersebut, yang dilakukan di Kantor BBPJN II Sumut, Jalan Sakti Lubis Nomor 1, Medan, pada Senin (13/8/2018):

Tahun kemarin (2017), Anda pernah didemo di Istana Negara, Kejaksaan Agung, dan Kantor Kementerian PUPR, mengenai pelelangan juga. Apa yang bisa Anda jelaskan?

Didemo tahun lalu, bener. Tapi kan orang mau demo boleh aja.

Tuduhannya serius, lho. Dapat dilihat pada dokumentasi foto-fotonya (Anda disebut sebagai mafia proyek).

Tuduhannya boleh serius, tapi kenyataannya nggak ada. Saya juga bisa bilang, tuduhan sama Bapak serius, kenapa Bapak masuk (ruangan saya) pake begini-begini? Boleh kan? Itu kan boleh aja.

Jadi, tuduhannya itu bisa benar, ya?

Kalau dia dilakukannya bener, kenapa dia tidak tuntut saya? Orang saya nggak ikut apa-apa.

Tahun ini, dalam catatan kami, ada dua (persoalan pelelangan) yang sampai ke pengadilan. Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa, dan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa BODT. Apa yang bisa Anda jelaskan dari terjadinya gugatan ini?

Saya tidak tau sekarang, ya. Itu, kalau saya kembalikan, gini: Kalau aturan lelang itu kan ada sanggahan, boleh pengaduan. Di pengaduan, itu gak ada (gugatan). Tinggal itu (pengaduan), betul kan? Tapi kok sekarang, saya juga gak ngerti hukum ini. Kok bisa langsung ke pengadilan? Di jaksa tidak ada, di kepolisian tidak ada, bisa ke pengadilan. Nah, di situ proses. Bagi orang awam (seperti saya), gak ngertilah secara hukum. Dan, di dalam aturan apapun, itu nggak ada. Nah, kami, karena kami ini semua prosesnya melalui TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah), jadi didampingi oleh Kejaksaan PJN, eh JPN, Jaksa Penuntut (maksudnya mungkin Jaksa Pengacara Negara –red). Kami semua, dan memang diharuskan, memang perintah Presiden, semua lelang perlu didampingi oleh TP4D.

Sampai di mana keterlibatan TP4D itu?

Semuanya terlibat.

Dari perencanaan?

Bukan. Kalau kita minta mulai perencanaan, silakan. Tapi kami melibatkannya selalu begitu kita lelang.

Dalam gugatan PT TCP di paket BODT yang dimenangi PT DML, disebutkan SBU-nya belum diregistrasi ulang. Bagaimana yang Anda ketahui?

Pak, sepengetahuan saya, kalau tidak punya SBU (Sertifikat Badan Usaha), dia pasti tidak diterima waktu Pokjanya (memeriksa), kan. Terus, dibilang registrasi, untuk apa registrasi? Kita tidak perlu registrasi.

Perusahaannya maksud saya, Pak.

Betul. Sekarang Bapak di sini kan diharuskan menyerahkan SBU-nya, atau apapun yang namanya sertifikat yang lain. Bapak percaya nggak? Bapak mengeluarkan apapun, kita akan mengecek kembali. Kalau ini sudah terjawab, ya Bapak bilang belum registrasi, ya urusannya si penerbit itu. Bukan sama kami.

Artinya, Anda meyakini bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pokja sudah sepenuhnya benar, ya?

Seratus persen, anak buah gua

Kemudian, masih dalam gugatan Sibisa-BODT. Dikatakan (dalam gugatan), mereka digugurkan pada hal-hal yang tidak substansif, yang tidak pada pokoknya, di antaranya ada kesalahan pengetikan, dukungan AMP dan Metode Pelaksanaan. Apa ini juga sudah sesuai (ketentuan)?

Saya kembali kepada Bapak. Di dalam dokumen itu disebutkan apa-apa saja yang bisa digugurkan. Karena ada juga yang datang sama saya, “Pak, kenapa kami digugurkan hanya gara-gara schedule? Kami udah buat schedule, tapi schedule-nya salah, gitu, digugurkan.” Oh, gitu. Saya tanya, di dalam dokumen, ada nggak disebutkan schedule disyaratkan? “Ada, Pak.” Jadi, di dokumen itu, kalau Bapak tidak menyerahkan schedule atau schedule itu dianggap begini… gini... gini... itu bisa digugurkan. Berarti, boleh kan?

Berarti ada di dokumen?

Ada. Metoda Pelaksanaan, baca, ada Pak. Jadi boleh dong kami gugurin. Terus kalau gitu kami gak boleh gugurin apa-apa dong, ya gak usah lelang aja kalau gitu. Cukup dengan harga terendah, harus kau kerja, gitu? Mati aku, dong.

Mungkin dokumen tidak menentukan (gugur atau tidak), Pak?

Yah… dokumen gak boleh berubah, Pak. Itu kan keluaran dari Jakarta, Pak. Gak boleh dirubah.

Mereka (penggugat) merasa itu bukan hal pokok yang mempengaruhi cara kerja di lapangan.

Naah, bukan. Mereka itu merasa, itu metoda, mungkin metoda ini kan, seperti ini kan salah, bisa dimaklumin gitu lho. Samalah itu seperti schedule. Schedule saya kan ada, Pak. Tapi mungkin tidak lengkap, tidak detail, masa itu digugurkan? Di dokumen ditentukan, yang bisa menggugurkan kan metoda pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, jaminan, bawahnya (dokumen) trus apa, kan banyak itu. Yang di situ aja. Yang paling banyak kan nanti ngadu ke Bapak (wartawan) kan itu, SKA. Itu kan mengugurkan.

Personil Inti dipersyaratkan sebagai syarat yang menggugurkan, tetapi di lapangan bagaimana pengawasannya? Bagaimna membuktikan tenaga ahli itu benar-benar kerja?

Lho kan, mohon maaf, umpamanya namanya Iwan, ini yang kerja di lapangan ya namanya Iwan juga, masa jadi Badu?

Benar-benar orangnya harus hadir di lapangan?

Ya harus dong. Waktu itu aja PJN kalau gak hadir saya batalin.

Informasi yang kami peroleh, paket Pembangunan Jalan Balige By Pass sudah dilaksanakan, namun di lapangan tidak ada Tenaga Ahli. Bagaimana menurut Anda?

Ga mungkin dong, saya marahin pasti. Cuma, kalau sekarang, katanya yang Bapak bilang itu bisa benar terjadi, karena gak bisa kerja soalnya. Bukan tidak ada tenaga ahli. Kami kan gak boleh masuk kerja di situ. Kan ada fotonya, diblok di depan, kan? Karena belum bebas tanahnya. Ya, terus gak bisa kerja, ya terus saya punya Tenaga Ahli ngapain saya bawa suruh ke situ? Kalau saya jadi kontraktor, ya. Saya dapat kontak dari Bapak saya di suruh kerja. Mana tenaga ahlinya? Wong saya aja kerja nggak bisa.

Artinya, Personil Inti ada kemungkinan pada saat dilaksanakan pekerjaan tidak ada di lapangan?

Mungkin, dong. Seperti gini, sekarang biar enak. Sekarang kan dia GS (General Superintendent/Tenaga Ahli], tapi kemungkinan minggu ini dia tidak di lapangan, ngurusin penagihan.

Personil Inti yang diminta itu ada banyak, bukan cuma GS...

Saya tidak tau kalau itu. Nanti saya cek. Terima kasih atas infonya Bapak. Selama ini, saya selalu kalau datang (ke lapangan), selalu saya nanya: mana GS-nya?

Ketentuannya dalam pelelangan, itu (Personil Inti) menggugurkan?

Iya, menggugurkan.

Kalau ada kemungkinan Personil Inti tidak ada di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan, kenapa harus menjadi persyaratan yang menggugurkan?

Kan begini, tadi kan kalau Bapak bilang ada GS-nya, ada Quality Engineer-nya, ada Quantity Engineer-nya, tiga itulah umpamanya. Nah, tiga ini di dalam persyaratan harus ada, kalau tidak ada ya menggugurkan, tapi di lapangan juga harus ada, Pak.

Tapi ada kemungkinan untuk tidak hadir di lapangan?

Tidak boleh. Itu namanya pembohongan dong namanya. Itu gak mungkin dong kalau gitu, itu gak mungkin. Tapi kalau seperti jembatan, itu sering, Pak. Kemarin dia mesti lihat kerangkanya entah apanya ke Jawa, mereka (Personi Inti) mesti berangkat. Tapi kalau Balige By Pass kita ambil contoh seperti Bapak bilang. Mau ke mana dia? Wong tanahnya di situ, materialnya di situ, bohong itu. Umpamanya, saya juga gak tau. Tapi terima kasih infonya, nanti saya cek.

(Dalam) gugatan PT MTJ, jawaban sanggahan tidak diterima sesuai jadwal dan tidak diterima  secara elektronik. Tetapi pelelangan tetap dilanjutkan.

Saya tidak bisa jawab. Itu kan urusan Pokja. Tidak dijawab secara elektronik juga saya gak ngerti, nanti saya jawab malah salah. Itu tugasnya di Pokja.

Waktu itu Pokja menyatakan ada kesalahan di LPSE, tapi kan di tahapannya sudah menyalahi?

Sekarang gini, kalau waktu pendaftaran atau apa kan banyak juga kadang-kadang kepala kontraktornya tidak bisa daftar, terus kami bikin pengumuman karena LPSE-nya, memang benar gak bisa kami perpanjang. Nah, bisa terjadi juga kita mengirim beritanya ke LPSE tapi di sananya tidak terima, ya jadi bukan salah kita (Pokja/BBPJN).

Tetapi, di pihak peserta lelang, bukankah terjadi pelanggaran aturan maka terjadi gugatan?

Nggak juga, sih. Kalau itu bukan pelanggaran aturan lelang. Kalau yang menjadi pelanggaran aturan lelang umpamanya sekarang saya harusnya menjawab dalam lima hari terus saya tidak jawab, baru saya jawab dua puluh hari, itu salah. Kita ambil yang ekstrem, gitu lho. Jangan enam hari. Kalau bicara lima atau enam hari, kan umpama Bapak tanggal ini membuatnya jam 10 malam, kemudian membalasnya jam 10 pagi.

Kemudian mengenai GS Togi Sipahutar. Kepastian statusnya (bekerja di mana), bagaimana menurut Anda?

Yang paling bener itu kan sekarang, kalau saya ini staf, saya Bapak pake Bapak bilang, tapi bulan itu, tanggal itu, dia masih di saya, masih ada tandatangan semua, bagaimana? Siapa yang benar, berarti saya lebih tahu daripada Bapak, kan?

Kalau ada ketidakcocokan tanggalnya, ini konsekuensinya ke pekerjaan dia di sana bagaimana?

Iya, dong. Pasti bener saya, dong. Bukan malah jadi dia. Dia mau aja terima dulu, kan? Dengan konsekuensi, kalau nanti ditetapkan menang, nanti dia bisa pindah. Tapi Bapak lupa administrasi apa segala macam masih ada di saya. Itu saya denger itu. Ya pasti menang kamilah, wong PPK-nya dia kerja ke saya, tiap hari ketemu, ya katakanlah tiap hari walaupun Sabtu-Minggu gak ketemu kan, tapi kan hampir ketemu terus. Masa saya nggak percaya sama PPK. Kami aja bisa menggugurkan itu pernah kami ngecek sampai di Makassar. Dia emang bener kok masih di sini. Terus, saya gak percaya sama dia? Bisa dimarahin saya sama orang Makassar. Kalau kita salah terima, kita bisa disalahin. Berari udah tau orang kami, mau kau ambil.

Menurut Anda, dengan ketatnya persyaratan tender, apa menjamin kualitas pekerjaan?

Kalau ditanya seperti itu bisa menjamin, itu saya tidak bisa menjawab, ya. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan bagus, kalau orangnya belum bagus? Makanya persyaratannya dululah. Makanya sekarang diperketat terus, kita dituntut. Di satu sisi, kenapa dituntut, itu karena proyeknya bertambah banyak, jadi semua berlomba. Dan semua ingin percepatan. Nah, ini kan berbicara Perpres yang lama. Perpres yang baru nanti lebih sulit lagi, Pak. Perpres 16/2018. Tapi belum, dia nanti baru dipake Agustus ini.

Data yang kami peroleh, Anda dilaporkan ke Irjen (Inspektur Jendral Kementerian PUPR). Apa Anda pernah diperiksa Irjen?

Kalau pengaduan LSM diperiksa semua, ini LSM ada ribuan, trus Inspektorat saya gak kerja dong, Pak. Terus kebenaran LSM di mana, Pak? Bapak tahu, banyak LSM yang ngadu, kita cari kantornya gak tau di mana. Alamatnya ada, tapi kantornya gak ada. Saya tiap hari, LSM banyak, saya cari dulu alamatnya. Irjen gak pernah periksa kalau masalah LSM. Tapi pernah Pokja diperiksa, bukan saya. Gak ada diperiksa (terkait pelelangan), itu pengaduan yang lain.

Jadi benar-benar tidak ada pemeriksaan dari Kejaksaan, Irjen, terkait pengaduan LSM dan kontraktor, terkait pelelangan, Pak?

Itu justru, itu tadi saya bilang. Malah ini dipanggil sama pengadilan. Kan lucu. Kalau dulu, biasanya kita pasti dipanggil dulu sama kejaksaan. Ini sekarang kok lucu, dipangil pengadilan. Makanya saya sudah lapor ke kejaksaan. Saya juga sudah lapor sama Kepala Pengadilan. Pak, ini kebalik-balik, gak ada ini kok pengadilan yang manggil sekarang?

Anda hadir gak di pengadilan?

Nggak, saya kan ada JPN, Pak. Jaksa Pengacara Negara, kan?

Gugatannya ada satu di PTUN?

Iya, benar. Tapi yang di PTUN belum mulai itu sidangnya.

Kalau (gugatan) yang PMH (Perbuatan Melawan Hukum), menurut Anda menang atau kalah, nih?

Itu, saya gak bisa jawab kalau itu. Saya gak bisa nebak, sih. Saya gak ngerti hukum. Saya, terus terang aja, lebih berat dari ini di Aceh. Ada juga di sini (Medan), ada di Riau. Kita juga sampai ke pengadilan di Jakarta. Semua, ya. Puji Tuhan, kami menang semuanya. Kembali kepada niatnya, sih. Kami niatnya melaksanakan sesuai dengan aturan untuk negara. Tapi bukan kepada orangnya masing-masing. Saya itu sama siapa saja menang, mau itu PT Marudut (Tua Jaya), mau itu PT apa, dan saya pasti dukung keputusan dari Pokja saya. Mudah-mudahan. Tuhan beserta kita. (mps).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

5th Anniversary GGP Mall

5th Anniversary GGP Mall | Perjalanan Lintas Imajinasi

KOTA BEKASI (IGS BERITA) — Perhelatan 5th Anniversary GGP Mall, atau Grand Galaxy Park Mall, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: