Jumat , 16 November 2018
Home / DAERAH / Kasus Mal Transmart Tajur: Kasatpol PP Kota Bogor Tidak Mau Kecolongan
Kepala Satpol PP Kota Bogor, Herry Karnadi (foto kiri), tidak mau kecolongan lagi seperti tahun lalu, ketika pembangunan Mal Transmart di Jalan KH Abdullah Bin Nuh melahirkan situasi yang tidak menyenangkan bagi Pemkot Bogor (foto kanan). Maka, pihaknya mencoba melakukan upaya pencegahan (Foto: Fikri Jaka Irmana - IGS Berita).*

Kasus Mal Transmart Tajur: Kasatpol PP Kota Bogor Tidak Mau Kecolongan

KOTA BOGOR (IGS BERITA) — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Herry Karnadi, mengaku tidak mau kecolongan dalam perkara pembangunan Mal Transmart, yang berada tepat di samping pintu keluar-masuk kendaraan Kompleks Pakuan, Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan. Maka, pihaknya sudah mengambil inisiatif meninjau lokasi pembangunan tersebut, meski belum ada surat pelimpahan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor.

BACA JUGA:

Beberapa pekan terakhir ini, masalah pembangunan Mal Transmart di jalur krodit Kota Bogor itu memang mendapat sorotan dari sejumlah instansi. Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bogor, Usmar Hariman, menilai pembangunan mal di jalur macet itu sangat tidak cocok dan belum tentu bisa mendapatkan izin. Begitu pula pandangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

Kepala Bidang Lalulintas Dishub Kota Bogor, Teofilio Fatrocino Freitas, menyatakan kesepahamannya dengan Usmar Hariman. Menurutnya, jangankan di hari libur, pada hari-hari biasa saja anggota Dishub harus senantiasa berdiri di sana, dari pagi hingga sore, untuk mengatasi kepadatan kendaraan yang melintas.

Maka, Kasatpol PP Kota Bogor, Herry Karnadi, mengambil inisiatif untuk melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan tersebut. Apalagi ia memiliki pengalaman buruk pada tahun lalu, ketika pembangunan Mal Transmart di Jalan Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, akhirnya menjadi sorotan banyak pihak karena kegiatan sudah berjalan sementara perizinannya (IMB) masih dalam proses.

“Tahun lalu, waktu Mal Transmart dibangun di Jalan Abdullah Bin Nuh, IMB-nya masih dalam proses. Belum jadi. Mosok perusahaan sebesar itu sampai harus mencari-cari dulu di mana pimpinannya. Kejadian itu akhirnya melahirkan situasi yang tidak menyenangkan bagi kami (Satopl PP), juga pihak Pemkot Bogor,” kata Herry Karnadi, saat dijumpai IGS Berita di ruang kerjanya, Selasa (27/2/2018).

Bertolak dari pengalaman tak menyenangkan itu, kini Herry Karnadi bersikap lebih responsif, meski belum mengantungi surat pelimpahan dari Disperumkim.

“Apalagi (dalam kasus Mal Transmart Tajur ini) media sudah secara dini menurunkan pemberitaannya. Kita terbuka terhadap kejadian itu, lalu saya segera memerintah Pak Firman dan Pak Danny untuk secepatnya meninjau lokasi,” kata Herry Karnadi.

Setelah dilakukan pengecekan di sana, lanjut Herry, belum ditemukan adanya kegiatan pembangunan struktur. Baru aktivitas pengecekan kepadatan tanah dan pembongkaran bangunan lama.

“Kita bertemu dengan orang-nya, dan langsung mengingatkan agar jangan sampai ada pembangunan struktur dulu sebelum perizinannya lengkap. Tapi kan kita (Satpol PP) tidak bisa melakukan pengecekan setiap hari, karena fungsi pengawasannya ada di Disperumkim,” kata Herry, seraya menjelaskan kehadiran pihaknya ke sana tanpa surat pelimpahan dari Disperumkim itu semata-mata karena tidak mau kecolongan lagi seperti tahun sebelumnya.

Memang, aku Herry, per tanggal 23 Februari 2018, ada surat pelimpahan dari Disperumkim ke Satpol PP untuk lokasi tersebut. Namun bukan untuk masalah Transmart-nya, melainkan kegiatan renovasi ulang barak pegawai (mess karyawan) yang tengah mereka rapikan.

“Meski itu hanya renovasi, bukan membangun dari nol, tetap saja harus memiliki alih fungsi IMB-nya. Ini sebagai pengalaman buat investornya. Jangankan membuat gedung malnya, untuk membangun baraknya saja harus ada izin,” kata Herry.

Terkait pemanggilan yang dilayangkan Satpol PP Kota Bogor terhadap penanggung jawab Mal Transmart Tajur itu dua pekan silam, menurut Herry sampai saat ini belum ada yang datang untuk memberikan jawaban.

 

Bukan Pernyataan Resmi Walikota

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Junenti, menegaskan, pandangan Usmar Hariman terhadap masalah Mal Transmart Tajur yang dikutip banyak media itu bukanlah pernyataan ofisial (resmi) dari Walikota Bogor.

“Soal pernyataan Bapak (Plt) Walikota Bogor seperti itu, saya kurang paham. Begini, kalau statement-nya itu ofisial atau resmi, berarti kan beliau memang tidak mengizinkan, karena hak kewenangan perizinan itu adanya kan di Walikota. Meskipun beliau Plt (Pelaksana Tugas), tetap saja kuasanya Walikota. Statement-statement seperti itu kan bisa saja salah sebut maknanya, atau salah ucap. Beda kalau itu (disampaikan) resmi secara tertulis,” kata Junenti, saat menerima IGS Berita di ruang kerjanya, Rabu (28/2/2018).

Pihak Dinas PUPR sendiri, lanjut Junenti, tetap tidak akan melepaskan diri dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

“Begini, ya. Ada rencana tata ruang, ada pemanfaatan, ada pengendalian. Kalau ranah pengendalian, instrumennya di perizinan. Nah, jadi kami tidak bisa menentukan, karena itu akan melibatkan beberapa unit kerja,” kata Junenti.

Soal Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR) atau Keterangan Rencana Kota (KRK), menurut Junenti, pada prinsipnya mengikuti apa yang telah tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Di dalam IPR dan KRK ini dijelaskan soal peruntukan, ketentuan-ketentuan pengembangan, hingga berapa luas KTB (Koefisien Tapak Basement –red) dari suatu wilayah. Semua disebutkan dengan jelas, sesuai ketentuan teknis yang diikutinya. Siapapun bisa mendapatkan IPR dan KRK ini. Karena, sekarang, dengan bergabung Kementerian Agraria dengan Tata Ruang, setiap proses peralihan kepemilikan pertanahan pun harus memiliki keterangan peruntukan ruangnya,” kata Junenti.

Meski begitu, ia pun tak ingin mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain di luar masalah ruang.

“Selain masalah ketentuan ruang yang sudah ada, harus juga diperhitungkan pengendalian dampaknya. Maka, umumnya, sesuai kriteria teknis dari luasan bangunan atau luas lantai, nantinya akan jadi ditentukan, apakah harus dilengkapi kajian lalulintas atau Analisis Dampak Lalulintas. Syaratnya nanti, apakah cukup dengan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), atau harus melalui dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Itu kan ada prosesnya,” kata Junenti.

Maka, menurutnya, tupoksi Dinas PUPR itu terbatas pada akses informasi penataan ruang. Sehingga tidak menentukan secara mutlak, karena masih ada pertimbangan-pertimbangan lain.

“Kami hanya mengeluarkan Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR), bukan izin. IPR itu hanyalah sebatas rekomendasi, sementara yang namanya izin haruslah mempertimbangkan berbagai rekonstruksi regulasi, sesuai ranah kewenangannya perangkat daerah,” kata Junenti.

Secara begitu, Junenti menambahkan, informasi tentang peruntukan bagi Jalan Raya Tajur itu sebetulnya sangatlah terbuka.

“Lihat saja di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011, Jalan Raya Tajur itu peruntukannya apa? Itu sudah jelas (bertanda warna) merah, perdagangan jasa. Artinya, secara peruntukan, dia (Mal Transmart –red) tidak menyalahi. Akan tetapi, itu bukan berarti sesuai, lalu akan diizinkan,” kata Junenti, di akhir percakapan. (fji).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

TMMD di Pacitan Resmi Ditutup

PACITAN (IGS BERITA) — Komandan Landasan Udara Iswahyudi, Marsma TNI Widyargo Ekoputra, resmi menutup kegiatan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: