Sabtu , 15 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Kasudis SDA Jakbar: Tak Ada Regulasi Soal Bongkaran Milik Negara
Proyek penggantian bangunan dan barang lama Rumah Pompa Waduk Bojong | Foto MARKUS MARPAUNG | IGS Berita |

Kasudis SDA Jakbar: Tak Ada Regulasi Soal Bongkaran Milik Negara

JAKARTA | IGS BERITA | Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudis SDA) Jakarta Barat, Imron, menegaskan, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas perihal Bongkaran Milik Negara.

“Merujuk kepada Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 4/KN/2012 tanggal 27 Februari 2012, dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 maupun di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, bahwasanya tidak diatur secara jelas perihal Bongkaran Milik Negara,” kata Imron dalam jawaban tertulisnya kepada IGS Berita tertanggal 16 November 2018.

Hal itu disampaikan Imron menyikapi proyek penggantian bangunan dan barang lama Rumah Pompa Waduk Bojong, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar, dengan bangunan dan barang baru senilai Rp 10,2 miliar yang tengah dilaksanakan di tahun 2018 ini.

Ditengarai, proyek penggantian bangunan dan barang itu tidak didahului dengan mekanisme penghapusan aset terhadap bangunan dan barang yang lamanya.

“(Karena tidak ada aturan secara jelas perihal Bongkaran Milik Negara) Maka pembangunan yang sedang kami lakukan dapat masuk ke dalam kategori renovasi, dikarenakan tidak menghilangkan atau menghapus aset,” kata Imron.

Apalagi, menurut Imron, sesuai informasi dari Pejabat Pengurus Barang, aset Rumah Pompa Waduk Bojong belum tercatat di dalam daftar KIB (Kartu Inventaris Barang) Dinas SDA DKI Jakarta.

Bukan itu saja. Imron pun menjelaskan, Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Mekanisme Penghapusan Aset masih dalam proses pembahasan.

“Maka, sementara waktu, dapat mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 4 Tahun 2012,” katanya.

Proyek penggantian bangunan dan barang Rumah Pompa Waduk Bojong itu sendiri, menurut Imron berdasarkan pertimbangan terhadap peran strategisnya sebagai Sarana Pengendali Banjir.

Kondisi bangunan Rumah Pompa Waduk Bojong yang lama dianggap Imron sudah tidak layak dan mesin pompanya pun tak mampu lagi beroperasi maksimal.

“Di samping itu, permintaan masyarakat melalui surat Lurah Rawa Buaya perlu untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Soal 6 unit mesin pompa yang lama, Imron menyebutkan, 5 dalam kondisi rusak berat, dan saat ini tersimpan di gudang Sudis SDA Jakbar.

Banyak Masalah

Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir, Air Baku, Bersih, dan Limbah pada Sudis SDA Jakbar, Ciko Tricanescoro, mengakui, masih banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta yang bermasalah.

“Masih banyak aset di DKI ini yang bermasalah secara administrasi. Ada tersertifikasi, namun tidak terdaftar dalam KIB. Masuk di KIB, tapi tidak tersertifikasi. Ini bukan rahasia lagi,” kata Ciko kepada IGS Berita di kantornya, Rabu (21/11/2018).

Terkait penatakelolaan aset Rumah Pompa Waduk Bojong oleh Sudis SDA Jakbar yang senyatanya tidak tercatat sebagai pengguna barang, Ciko menyebutnya bukanlah masalah sepanjang untuk kepentingan masyarakat luas.

“Sepanjang untuk kepentingan masyarakat luas, itu bisa dilaksanakan, dan siapa pun bisa menggunakannya,” ujar Ciko.

Menurut Ciko, Rumah Pompa Waduk Bojong termasuk ke dalam bagian dari program pengendalian banjir yang harus dilaksanakan Sudis SDA Jakarta Barat.

“Kita, sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), punya diskresi. Kalau tidak dilaksanakan, kita juga nanti yang disalahkan ketika warga kebanjiran lagi,” ujar Ciko.

Ia menjelaskan, perencanaan anggaran terkait penatakelolaan Rumah Pompa Waduk Bojong itu dibahas bersama dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Nomenklatur pengajuan anggarannya pun sangat jelas, Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong.

“Itu jelas ada dan dibahas secara terbuka dengan Bappeda. Jika tidak bisa, untuk apa dibahas di forum terbuka pembahasan anggaran?” kata Ciko.

Dalam pandangan Ciko, pihak yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan administratif aset-aset di DKI Jakarta ini adalah Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

“Kita ini hanya pelaksana. Masalah aset itu jelas atau tidak, siapa penggunanya dari sekian tahun, seharusnya BPAD yang urusin selaku pengelola. Diurusin dong asetnya,” kata Ciko.

Ia memaparkan, aset daerah itu dapat diperoleh dari anggaran, berupa pembebasan lahan, atau melalui penyerahan dari pengembang.

Aset yang ada di Waduk Bojong, lanjutnya, adalah atas penyerahan dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Aset di (Waduk) Bojong itu tidak mungkin ada tanpa Surat Izin Prinsip Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur. Jadi, siapa yang mengeluarkan SIPPT dan yang menerima aset itu? Gubernur dan BPAD-lah yang bertanggungjawab mengelolanya. Bukan Dinas ataupun Sudis SDA,” katanya.

Soal pengelolaan dan sertifikasi aset, Ciko menegaskan, mesti ada pembenahan di hulu agar tidak melahirkan kerumitan di hilir.

“Kita hanyalah pelaksana. Tapi, kalau tidak kita bangun akibat tak terdaftar dalam KIB, dan tiba-tiba rubuh karena sudah tua, siapa yang pertama disalahkan? Jadi, kita punya diskresi untuk kepentingan masyarakat luas dalam pengendalian banjir,” katanya.

Ciko pun mengingatkan soal kekosongan payung hukum dalam hal pengelolaan aset di DKI Jakarta.

“Coba saja cek, ada tidak Pergub tentang Aset? Belum ada. Bagaimana caranya mengelola aset jika tidak ada ketentuan, panduan, atau semacam kitab suci yang mengaturnya?” pungkasnya. |KUS|

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Suban PAD Jakbar: Kasudis SDA Harus Pahami PP 27/2014

JAKARTA | IGS BERITA | Kepala Subdit Pengendalian Aset pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: