Jumat , 20 Juli 2018
Home / INVESTIGASI / Kadisdik DKI Jakarta Diminta Waspadai Dokumen PT Amarta Karya (Persero)

Kadisdik DKI Jakarta Diminta Waspadai Dokumen PT Amarta Karya (Persero)

JAKARTA (IGS BERITA) — Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, yang kini dijabat Wakadisdik Bowo Irianto selaku Pelaksana Teknis (Plt), diminta mewaspadai dokumen penawaran PT Amarta Karya (Persero) sebelum menyetujui usulan Pokja Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta untuk menetapkannya menjadi pemenang tender Rehab Total Gedung Sekolah Paket 1 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu senilai Rp 424,5 miliar.

Hal itu disampaikan Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, setelah memantau, menginvestigasi, dan mengkaji proses tender tersebut, yang —menurut jadwalnya— kini telah memasuki tahap Upload BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan).

“Kami menduga kuat, Pokja akan mengusulkan PT Amarta Karya (Persero) sebagai Calon Pemenang 1. Padahal, berdasarkan penelitian kami, terdapat sejumlah dokumen vital milik perusahaan tersebut yang terindikasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam pemahaman kami, seharusnya Pokja BPPBJ DKI Jakarta tidak meloloskan perusahaan tersebut saat mengevaluasi,” kata Ungkap Marpaung kepada IGS Berita di Jakarta, Kamis (21/6/2018) pagi.

Menurut Ungkap, syarat-syarat yang gagal dipenuhi PT Amarta Karya itu, antara lain, Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG007 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan), MK002 (Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air dalam Bangunan dan Salurannya), serta EL010 (Jasa Pelaksana Kontruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik). Juga masalah Kemampuan Dasar (KD) untuk pengalaman design and build Konstruksi Bangunan Pendidikan (TI505) atau Pekerjaan Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007).

“Berdasarkan data yang tertayang pada situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional (lpjk.net) per 31 Mei 2018, SBU BG007 milik PT Amarta Karya (Persero) telah habis masa berlakunya, belum melakukan registrasi ulang, masih dalam masa pengurusan perpanjangan, dan belum mendapat persetujuan dari LPJKN,” kata Ungkap.

Padahal, lanjut Ungkap, dalam Dokumen Pengadaan tender rehab gedung sekolah tersebut nyata-nyata dipersyaratkan, setiap peserta wajib memiliki SBU yang masih berlaku. Ditegaskan pula di sana, keterangan proses pengurusan perpanjangan dinyatakan tidak berlaku.

“Pasal 15 ayat (2) Peraturan LPJKN Nomor 2 Tahun 2014 menggariskan, SBU dinyatakan sah apabila tertayang di situs LPJK Nasional (lpjk.net). Pada ayat (3) dari pasal itu pun disebutkan, apabila terdapat perbedaan data, maka yang dinyatakan benar adalah yang tertayang di situs lpjk.net tadi,” kata Ungkap.

Maka, di mata Ungkap, Pokja BPPBJ DKI Jakarta telah melakukan kelalaian saat meluluskan PT Amarta Karya (Persero) ke tahap-tahap pelelangan berikutnya, bahkan kemudian menetapkannya sebagai Calon Pemenang 1.

Kalau kemudian LSM Pendoa Indonesia mendesak Kadisdik DKI Jakarta agar mewaspadai usulan Pokja BPPBJ tersebut, hal itu bukannya tanpa alasan.

“Dalam proyek bernilai Rp 424,5 miliar itu, Kadisdik DKI Jakarta bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dan, berdasarkan Perpres tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada pelelangan proyek dengan pagu anggaran di atas Rp 100 miliar, PA memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan pemenang. Dengan kata lain, kalau tidak waspada, Kadisdik DKI Jakarta bisa terseret dalam kasus ini,” kata Ungkap.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan yang diberikan terhadap upaya konfirmasi IGS Berita, baik dari pihak PT Amarta Karya (Persero) maupun Dinas Pendidikan dan BPPBJ DKI Jakarta. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Argumentasi Kegilaan di Piala Dunia

Oleh YUKIE H. RUSHDIE   SUNGGUH di luar dugaan, tulisan saya kemarin (Menghitung Langkah Juara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *