Sabtu , 15 Desember 2018
Home / INVESTIGASI / Jeritan Hati (Mantan) PHL Dinas LH DKI Jakarta
Surat (mantan) PHL Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Teguh Suharto (Foto: Jefri Marpaung - IGS Berita).*

Jeritan Hati (Mantan) PHL Dinas LH DKI Jakarta

JAKARTA (IGS BERITA) — Teguh Suharto, (mantan) Pekerja Harian Lepas (PHL) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air (UPK BA) Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, merasa didzalimi dan diperlakukan tidak adil. Jeritan hati Teguh Suharto itu diungkapkan lewat sepucuk surat tulisan tangan yang dikirimkannya kepada Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Isnawa Adjie, Rabu (17/1/2018).

Alkisah, kontrak kerja Teguh tidak lagi diperpanjang untuk tahun 2018. Teguh, yang sudah 4 tahun mengabdi untuk UPK Badan Air (2013-2017), tidak habis mengerti, mengapa kontrak kerjanya tidak diperpanjang? Alasan yang ia terima dianggapnya tak masuk akal.

Penasaran, Teguh pun mencoba menelusuri, apa yang sesungguhnya terjadi di tubuh Dinas LH DKI Jakarta. Ternyata, sebagaimana dipaparkan Teguh dalam suratnya, terdapat banyak kecurangan berbau praktik “koncoisme” di sana.

“Seperti menyingkirkan seseorang/beberapa orang kecil seperti saya, hanya demi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (memasukkan kerja keluarganya lebih dari 3 orang/lebih dari itu), dengan posisi pekerjaannya ditempatkan di posisi yang lebih enak. Dengan hal itu, mereka orang-orang tersebut secara tidak langsung telah merebut/merampas hak orang lain tanpa mempedulikan nasib ataupun kesedihan orang lain terutama saya,” tulis Teguh dalam suratnya.

Berikut isi surat tersebut selengkapnya:

 

Jakarta, 15 Januari 2017 (maksudnya 2018 –red)

Kepada Yth.

Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Beserta Wakilnya

Bapak Junjungan Sihombing Kepala Bidang UPK Badan Air

Bapak Hasudungan (Kasatlak)

Di Tempat

 

Dengan Hormat

Saya atas nama Teguh Suharto merasa didzalimi dan merasa diperlakukan secara tidak adil, sementara saya telah mengabdi sebagai pekerja di Dinas Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup) dari Tahun 2013-2017, bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan baik dan benar. Tetapi di sisi lain saya merasa disingkirkan, karena persyaratan untuk perpanjang kontrak kemarin telah saya lengkapi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Kenyataannya saya diputus kerja (tidak diperpanjang kerja) dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak dimengerti.

Setelah saya telusuri dengan saksama ternyata banyak terdapat kecurangan seperti halnya KKN di Dinas Lingkungan Hidup. Seperti menyingkirkan seseorang/beberapa orang kecil seperti saya hanya demi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (memasukkan kerja keluarganya lebih dari 3 orang/lebih dari itu) dengan posisi pekerjaannya ditempatkan di posisi yang lebih enak. Dengan hal itu mereka orang-orang tersebut secara tidak langsung telah merebut/merampas hak orang lain tanpa mempedulikan nasib ataupun kesedihan orang lain terutama saya.

Banyak fakta yang memprihatinkan di lapangan kerja ada keegoan/arogansi, penindasan/kecurangan. Contohnya seseorang kerjanya cuma duduk, merokok, ngasih perintah, dan merekam/mencatat kesalahan orang lain, dan belum tentu orang yang disangkakan salah terbukti dengan kesalahannya.

Saya berbicara seperti ini bukan hanya terjadi pada diri saya sendiri, tetapi terjadi pula pada teman/rekan-rekan kerja saya. Kalaupun hal ini dibiarkan dan didiamkan selama mungkin, entah apa yang terjadi pada orang-orang kecil seperti saya. Sementara mereka hanya ongkang-ongkang doang tanpa mau peduli dengan nasib orang lain. Cukup sekian dari saya semoga bisa dimengerti, dipahami dan diperhatikan.

Mengasihi dan menghargai orang lain adalah orang yang bijak dan mampu menghargai dirinya sendiri, semoga bangsa ini dipenuhi oleh orang-orang yang jujur dan bijaksana. Amin ya Robb.

Hormat Saya,

Teguh Suharto

 

Gara-gara SP2

Menurut Teguh Suharto, alasan tidak diperpanjang kontraknya sebagai PHL karena ia disebutkan sudah mendapat teguran atau Surat Peringatan Kedua (SP2) dari UPK Badan Air.

“Kalau memang itu yang menjadi alasannya, kenapa sebelumnya saya harus diminta melengkapi syarat-syarat untuk perpanjangan kontrak?” kata Teguh, yang setelah mengirimkan surat jeritan hatinya itu, Rabu (17/1/2018), langsung datang ke Kantor Redaksi IGS Berita.

Soal munculnya teguran kedua itu, Teguh merasa itu bukanlah kesalahannya sendiri, melainkan Ketua Regu.

“Waktu itu, saya diberikan SP2, karena sebelum jam kerja saya nyambi menjadi pengemudi ojek online. Dihitung-hitung lumayanlah sebagai tambahan. Waktu itu masih sekitar pukul 15.00 WIB. Tapi, saya dituduh melakukan pekerjaan lain pada saat jam kerja. Padahal, Pak Lukman (Kepala Mobilisasi) yang menjelaskan kepada saya, bahwa untuk petugas malam jam kerjanya dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB. Pada saat itulah saya menerima surat peringatan tersebut. Dulu saya tidak terlalu mempersoalkan itu, karena dalam hati saya asal jangan dipecat atau dikeluarkan. Sekarang, tanpa saya sangka, hal itulah yang membuat saya harus kehilangan pekerjaan. Ternyata, surat peringatan itulah yang mereka jadikan alat untuk memecat atau mengeluarkan saya. Di sisi lain, yang paling tidak bisa saya terima, banyak teman-teman lain yang mendapat surat peringatan seperti saya, dengan kesalahan yang disengaja dan terbukti, justru tidak dikeluarkan. Kontraknya masih diperpanjang,” kata Teguh.

Secara moral, Teguh menyampaikan keinginannya untuk tetap mengabdi membersihkan sampah kali di Jakarta. Pekerjaan yang menurut Teguh tidak semua orang mau melakukannya.

“Pahit-manisnya nyemplung ke kali ini sudah saya rasakan. Itu semua saya tekuni. Tapi, hanya karena kesalahan orang lain, sekarang saya jadi kehilangan pekerjaan ini,” kata Teguh.

 

Soal “Koncoisme”

Terkait isu penyalahgunaan jabatan dan praktik “koncoisme” di Dinas LH DKI Jakarta, Teguh Suharto menyebutkan hal itu sebenarnya sudah lama tersiar, bahkan beberapa media pun telah menyorotinya.

Teguh sendiri menyatakan, kalau memang dibutuhkan, ia bisa menyebutkan nama-nama pekerja yang masuk berdasarkan hubungan vertikal atau horizontal perkoncoan dengan para petinggi di tubuh Dinas LH DKI Jakarta.

“Sedikit banyak, saya tahu mana orang-orang bawaan pejabat Dinas LH. Kalau sudah bawaan pejabatnya, mana ada lagi mereka merasakan yang namanya minum air kali, ngangkat mayat orang dari kali, dan mencium bau busuk. Mereka biasanya ditempatkan pada posisi pengawas, operator alat berat, sopir, dan admin,” kata Teguh.

Ia mencontohkan, sekitar bulan September-Oktober 2017, tiba-tiba masuk dua orang operator alat berat. Padahal, di bulan itu, tidak ada penerimaan PHL di Dinas LH. Informasinya, lanjut Teguh, kedua orang itu merupakan kolega atau bawaan dari pejabat Dinas LH berinisial HP.

“Pada saat itu pula, seorang operator alat berat, berinisial ES, membuat rusak alat berat milik UPK Badan Air. Namun, tidak ada sanksi yang tegas dari Kepala UPK Badan Air. Ada informasi dari jajaran Dinas LH, hal itu karena si operator tersebut merupakan keponakan dari salah satu Pengawas PHL Kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Saya dengar, ES juga mengajukan surat lamaran untuk kontrak baru sebagai operator alat berat ke Dinas LH,” kata Teguh.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Isnawa Adji, membenarkan adanya surat dari (mantan) PHL bernama Teguh Suharto tersebut.

Menurut Isnawa Adji, surat tersebut sudah ia disposisikan untuk dicek kepada Kepala UPK Badan Air, Junjungan Sihombing.

“Sudah saya disposisi ke Kepala UPK Badan Air, Pak Junjungan, untuk dicek,” kata Isnawa Adji kepada IGS Berita, Kamis (18/1/2018), melalui pesan WhatsApp-nya. (jfm/yhr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Kisah Koruptor Wawan ‘Ngamar’ Bareng Artis Wanita di Luar Lapas

BANDUNG | IGS BERITA | Terpidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, beberapa kali mengajukan …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: