Kamis , 18 Oktober 2018
Home / INVESTIGASI / Harga Mati, 8 Tuntutan SP PD Pasar Jaya
Kasman Panjaitan (Ketua Serikat Pegawai PD Pasar Jaya) diapit rekan-rekannya, Bersimen Tinambunan dan Kusmadi Sidabutar, saat menjawab pertanyaan wartawan (Foto: Jefri Marpaung - IGS Berita).*

Harga Mati, 8 Tuntutan SP PD Pasar Jaya

JAKARTA (IGS BERITA) — Kasman Panjaitan, Ketua Serikat Pegawai (SP) PD Pasar Jaya, menegaskan, 8 tuntutan yang selama ini mereka suarakan terhadap jajaran direksi, termasuk pada saat menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota dan Kantor DPRD DKI Jakarta, pertengahan September kemarin, sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

BACA JUGA:

Secara keseluruhan, 8 tuntutan SPPDPJ itu adalah: (1) menolak tenaga profesional karena tidak sesuai persyaratan peraturan; (2) cabut atau batalkan SK Dirut atas pengangkatan tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan berhentikan 15 orang tenaga profesional yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap karena melanggar aturan; (3) penggabungan gaji pokok dan tunjangan kinerja para pegawai tingkat staf tanpa membedakan masa kerja; (4) naikkan pangkat golongan pegawai PD Pasar Jaya yang sudah di waktunya sesuai peraturan; (5) buatkan daftar gaji setiap bulannya agar transparan; (6) hapus tunjangan pajak Pph-21; (7) berlakukan pangkat minimal memangku jabatan sesuai aturan; serta (8) audit keuangan PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2016 & 2017 oleh inspektorat.

“Bukannya kami tidak menginginkan adanya win-win solution. Kami mau berkompromi untuk mencapai win-win solution, tapi setelah ke-8 tuntutan itu dipenuhi terlebih dahulu. Kalau tidak, lebih baik keputusannya kita serahkan saja kepada lembaga-lembaga hukum yang berwenang,” kata Kasman Panjaitan kepada IGS Berita, Jumat (6/10), terkait rencana pertemuan tripartit kedua bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, 11 Oktober 2017.

Saat ini, proses mediasi antara SP dan Direksi PD Pasar Jaya memang sudah ditangani Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Setelah pertemuan bipartit dinyatakan deadlock, Disnaker menggelar tripartit. Dan, rencananya, proses mediasi di forum tripartit itu akan dilanjutkan pada tanggal 11 Oktober 2017.

Terkait rencana SP —yang kini didampingi tim pengacara dari Kantor Hukum Andar Sidabalok & Partners— untuk melaporkan jajaran Direksi PD Pasar Jaya secara pidana, Kasman Panjaitan menyatakan akan menghormati dulu forum tripartit yang diprakarsai Disnaker DKI Jakarta.

“Kami bersama kuasa hukum menghormati agenda tripartit. Kami akan mengkaji dulu hasil pertemuan tripartit nanti. Jika forum itu tidak bisa mengabulkan ke-8 tuntutan tadi, kami sudah mempertimbangkan untuk melaporkan Direksi PD Pasar Jaya ke Mabes Polri atas penyalahgunaan wewenang yang mereka lakukan,” kata Kasman Panjaitan.

 

Tekanan Pasca-Demo

Dalam kesempatan wawancara itu, Kasman Panjaitan pun menyinggung adanya sedikit tekanan terhadap beberapa pengurus SP, terutama selepas menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota dan Kantor DPRD DKI Jakarta.

“Bentuknya macam-macam. Ada yang dipanggil Manajer SDM (Sumber Daya Manusia), dengan dalih pemeriksaan absensi kehadiran pada hari di mana aksi demo itu berlangsung. Ada juga yang dipanggil SPI (Satuan Pengawasan Internal), seolah-olah terdapat kasus pemakaian uang dinas pada aksi demo tersebut. Maka, saat ini, kami sedang terus memantau, ke mana sebetulnya arah dan tujuan Direksi terhadap orang-orang SP yang dipanggil ke (Manajer) SDM dan SPI itu,” kata Kasman Panjaitan.

Ditanya soal agenda aksi selanjutnya, Kasman menegaskan, pihak SP PD Pasar Jaya masih menunggu perkembangan dari dua hal yang menurutnya sangat penting.

“Kami masih menunggu perkembangan dari pemeriksaan Inspektorat DKI Jakarta terhadap PD Pasar Jaya, juga acara pelantikan Gubernur DKI Jakarta yang baru. Yang jelas, ke-8 tuntutan SP adalah harga mati,” kata Kasman Panjaitan lagi.

BACA JUGA:

Belakangan, ada yang meniupkan isu, anggota SP PD Pasar Jaya tinggal tersisa 140 orang, akibat banyaknya pengkhianatan. Isu itu pun sudah sampai ke telinga Kasman Panjaitan selaku Ketua SP PD Pasar Jaya.

“Saya sudah tahu isu itu. Tapi, menurut saya, itu hanyalah khayalannya Direktur Utama PD Pasar Jaya (Arief Nasrudin –red). Anggota dan pengurus SP sekarang ini justru sangat solid. Bahkan anggota SP sudah bertambah lagi sampai 670 orang, atau sekitar 67 persen dari total pegawai PD Pasar Jaya yang berjumlah 1.000 orang. Soal pengkhianatan, kemungkinan seperti itu selalu ada di setiap organisasi. Di kami, yang cukup rentan adalah iming-iming jabatan dari Dirut dengan syarat meninggalkan SP,” kata Kasman Panjaitan.

 

Bukan Boneka

Pada kesempatan yang sama, Kasman Panjaitan juga menegaskan, dirinya bukanlah “boneka” dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap institusi PD Pasar Jaya.

Hal tersebut disampaikan Kasman untuk menepis adanya anggapan yang menyebut gerakan SP PD Pasar Jaya itu hanyalah “kedok” dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi orang-orang tertentu. Bahkan, menurut isu itu, Kasman Panjaitan —meski memegang jabatan Ketua SP PD Pasar Jaya— sebenarnya hanyalah berperan sebagai “juru bicara”.

“Perjuangan SP ini murni untuk kepentingan seluruh pegawai PD Pasar Jaya. Juga untuk kepentingan PD Pasar Jaya sendiri agar lebih maju serta disiplin dan konsisten dalam menjalankan aturan perusahaan. Tidak ada agenda SP di luar itu. Saya, Kasman Panjaitan, adalah pemimpin yang asli sebagai penanggung jawab di SP, sekaligus juru bicara untuk masalah-masalah SP dengan pihak eksternal. Dan saya, Kasman Panjaitan, bukanlah boneka dari siapapun dan untuk kepentingan apapun,” katanya.

Soal adanya sosok “artis” di tubuh SP yang memainkan “drama muka-dua”, Kasman mengaku masih sangat percaya terhadap komitmen dan moral para pengurus maupun anggotanya.

“Kalaupun ada yang memainkan peran semacam begitu, saya yakin hal itu semata-mata karena termakan iming-iming dan janji-janji jabatan yang ditawarkan Dirut kepadanya. Tapi, saya yakin seyakin-yakinnya, mereka sudah sadar akan perjuangan ikhlas SP, dan menyadari pula bahwa PD Pasar Jaya adalah sebuah BUMD, bukan perusahaan swasta milik pribadi atau keluarga tertentu yang bakal selamanya memimpin dan menentukan aturan perusahaan. Semua pemimpin di BUMD ada batas waktunya, dan tidak bisa selamanya menjadi penentu kebijakan,” kata Kasman.

 

Mohon Dingin

Sementara itu, Manajer Humas PD Pasar Jaya, Amanda Gita Dinanjar, memohon kepada semua pihak, termasuk pers, untuk menjaga persoalan dengan SP ini tetap dingin.

“Kami sedang menjalani proses mediasi untuk mencapai titik terang melalui forum tripartit bersama Disnaker DKI Jakarta. Bahkan, titik terang itu sudah mulai ada, baik di pihak SP maupun manajemen. Jadi, sebaiknya, masalah ini diredam dulu agar tidak mengganggu proses mediasi,” kata Amanda Gita Dinanjar kepada IGS Berita, Kamis (5/10), di sela-sela acara peresmian JakMart di Pasar Glodok, Jakarta Barat.

Di tempat terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad Nawawi, mengapresiasi upaya penyelesaian secara bersama di antara SP dan Manajemen PD Pasar Jaya.

Ia menyatakan kekurangsetujuannya kalau SP menindaklanjuti persoalan ini hingga ke jalur hukum.

“Saya pikir tidak usah ke sana (jalur hukum). Tidaklah baik berseberangan dalam satu instansi. Ini hanya masalah kurang komunikasi. Menurut saya, Komisi B (DPRD DKI Jakarta) bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini,” kata Achmad Nawawi kepada IGS Berita di Ruangan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Senin (2/10).

Di mata Achmad Nawawi, banyak cara bisa dilakukan Komisi B DPRD DKI Jakarta untuk membantu menyelesaikan perkara di PD Pasar Jaya tersebut.

“Kita bisa panggil Dirut PD Pasar Jaya untuk mempertemukannya dengan mereka. Kalau memang ada aturan yang dilanggar Dirut, kita klarifikasi langsung kepada Arief (Nasrudin, Dirut PD Pasar Jaya). Kalau memang ada konsep yang baru untuk memperbaiki manajemen PD Pasar Jaya sesuai pengalamannya, itu boleh… Tetapi, aturannya yang lama harus diubah dulu,” kata Achmad Nawawi.

Di lain pihak, saat dijumpai di kantornya, Sabar Simanjuntak, SH., salah satu dari tim kuasa hukum SP PD Pasar Jaya, menyatakan, penyelesaian terbaik bagi perkara ini tetaplah dengan mendapatkan kepastian secara hukum.

“Penyelesaian yang melahirkan kepastian secara hukum akan menjadi pembelajaran yang baik untuk semua pihak, terutama dalam mewaspadai batas-batas kewenangan di sebuah instansi milik pemerintah. Terobosan untuk membawa perusahaan milik pemerintah ke tingkat yang lebih baik adalah sesuatu yang harus didukung secara penuh. Namun, semangat itu jangan sampai mengorbankan konsep dasar dari sebuah perusahaan milik pemerintah, yang semata-mata dibentuk untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Konsep dasar itulah yang membedakan perusahaan BUMD atau BUMN dengan perusahaan swasta milik pribadi atau golongan tertentu, yang selalu mendewa-dewakan keuntungan, profit, tanpa peduli dengan cara apa dicapainya,” kata Sabar Simanjuntak kepada IGS Berita.

Meski demikian, Sabar Simanjuntak menyatakan persetujuannya untuk menghormati dulu proses mediasi di forum tripartit yang diprakarsai Disnaker DKI Jakarta.

“Kita lihat saja dulu, apa yang sebetulnya bisa dilakukan Disnaker DKI Jakarta dalam mengupayakan penyelesaian pada perkara ini,” katanya. (jfm/tom/yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Kondisi Gedung Olahraga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, 17/10/2018. (Foto: Suluh Apriyanto/IGSBERITA).*

Tidak Terawat, Begini Kondisi Fasilitas Olahraga Di Pacitan

PACITAN (IGSBERITA) – Dua fasilitas olahraga di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa timur kondisinya kian parah …

Tinggalkan Balasan