Jumat , 20 Juli 2018
Home / INVESTIGASI / Dinas SDA DKI Jakarta Diduga “Fiktif”-kan Kegiatan Swakelola
Teguh Hendarwan, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta (Foto: Dok. IGS Berita).*

Dinas SDA DKI Jakarta Diduga “Fiktif”-kan Kegiatan Swakelola

JAKARTA (IGS BERITA) — Pelaksanaan proyek swakelola Tahun Anggaran 2016 di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta diduga sarat dengan penyimpangan dan rekayasa, bahkan cenderung “fiktif”, sehingga berpotensi melahirkan kerugian negara sekitar Rp 242 miliar. Pasalnya, hingga saat ini, bukti fisik dari pelaksanaan 74 paket kegiatan yang diswakelolakan Dinas SDA DKI Jakarta itu belum ditemukan.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Jamak, Tumpak D. Pakpahan, SH., saat dijumpai IGS Berita di Mapolda Metro Jaya, Selasa (1/8).

Menurutnya, pengalaman buruk dalam menangani kegiatan swakelola di Tahun Anggaran 2012-2015, yang menyeret 35 pejabat menjadi tersangka dan masuk bui, seolah gagal menimbulkan efek jera bagi jajaran Dinas SDA DKI Jakarta (sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta).

“Swakelola adalah kegiatan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh instansi yang bersangkutan. Masih segar dalam ingatan kita, 35 pejabat di Kantor Dinas dan Suku Dinas PU ditetapkan Kejagung RI sebagai tersangka, bahkan sebagian di antaranya telah menginap di hotel prodeo, terkait pelaksanaan pekerjaan swakelola Tahun Anggaran 2013. Pejabat terakhir yang ditahan Kejagung adalah Herning Wahyuningsih, mantan Kasudin PU Tata Air Jakarta Pusat dan Jakarta Utara,” kata Tumpak.

Namun, lanjut Tumpak, masuknya 35 pejabat ke balik terali besi itu seolah tidak membuat para pejabat lainnya takut untuk melakukan perbuatan serupa.

“Baru-baru ini, LSM Jamak menemukan indikasi adanya dugaan rekayasa dalam pelaksanaan proyek swakelola di Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta. Potensi kerugian negaranya tidak tanggung-tanggung, mencapai hampir Rp 242 miliar!” kata Tumpak.

Sesuai laporan LSM Jamak ke Polda Metro Jaya, Tumpak menyebutkan, pelaksanaan proyek swakelola tahun 2016 di Dinas SDA DKI Jakarta sarat penyimpangan dan rekayasa. Bukti fisik pelaksanaan 74 paket kegiatan yang diswakelolakan Dinas SDA DKI Jakarta belum ditemukan.

Sebelum melaporkan dugaan penyimpangan berindikasi tindak pidana korupsi itu ke Polda Metro Jaya, Tumpak telah melayangkan surat permohonan informasi bernomor 162/LSM JAMAK/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 kepada Kepala Dinas SDA DKI Jakarta. Namun, Kadis SDA DKI Jakarta seolah mengabaikan surat tersebut.

“Kadis SDA Provinsi DKI Jakarta telah melalaikan tugasnya sebagai pelayan publik. Sesuai Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), surat kita itu seharusnya dibalas paling lambat 10 hari sejak diterima. Dalam pandangan saya, belum diresponnya surat itu karena informasi dan indikasi yang kita sampaikan benar, makanya langsung kita laporkan saja ke Polda Metro Jaya,” kata Tumpak.

 

Kegagalan Ahok

Menyikapi adanya dugaan korupsi anggaran swakelola di Dinas SDA DKI Jakarta itu, Ketua Umum LSM LPHMI, Gudmen Marpaung, mengatakan, hal tersebut merupakan bukti kegagalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menerapkan kebijakan anggarannya.

Menurut Gudmen, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok tahunya hanya kerja, kerja, dan kerja.

Padahal, lanjut Gudmen, memperhatikan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, ada beberapa kriteria dari kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swakelola, antara lain pekerjaan itu tidak diminati penyedia barang/jasa, pekerjaan untuk percontohan, pekerjaan yang bersifat rahasia, dan pekerjaan yang pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat.

“Belum diketahui, kriteria apa yang dipenuhi sehingga Dinas SDA DKI Jakarta memilih pelaksanaan kegiatan dengan metoda swakelola. Ya, mungkin saja alasan paling tepatnya adalah pekerjaan yang bersifat rahasia, dalam arti rahasia dari para oknum pejabat sendiri supaya bisa merekayasa laporan pelaksanaan kegiatannya,” kata Gudmen kepada IGS Berita di Jakarta, Selasa (1/8).

Terkait temuan indikasi penyimpangan dan rekayasa dalam pelaksanaan anggaran pada beberapa instansi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, Gudmen —yang juga Ketua Bidang Investigasi dan Kajian Data Komite Nasional LSM (KN-LSM) Indonesia— berencana melakukan aksi damai ke Balaikota, Kejaksaan Agung, KPK, dan Istana Negara.

“Banyak masalah yang harus dikritisi. Antara lain, kebijakan lelang konsolidasi di era Ahok meninggalkan berbagai permasalahan. Lihat saja, semua pekerjaannya bermasalah. Puskesmas-puskesmas sampai detik ini belum dapat digunakan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun terabaikan,” kata Gudmen.

Dalam pandangannya, metoda lelang konsolidasi itu jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Menurutnya, ada kesalahan dalam menafsirkan Pasal 129 ayat (7) Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang berbunyi: “Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan barang/jasa pemerintah”, dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada poin (2) menyatakan “Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing kementerian/lembaga secara terkonsolidasi”.

“Pemprov DKI Jakarta mengartikan makna mendorong konsolidasi itu dengan mewajibkan penggabungan pekerjaan sejenis. Kebijakan ini jelas mematikan usaha kecil dan menengah, sekaligus menginjak larangan pemaketan barang/jasa sebagaimana terkandung pada Pasal 24 ayat (3) huruf (b) Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang menyebutkan PA dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil,” kata Gudmen.

Di akhir pembicaraan, Gudmen mengatakan, supaya tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan anggaran, alangkah baiknya bila Presiden Joko Widodo mencabut saja salah satu dari pasal-pasal itu dan menyatakannya tidak berlaku lagi.

“Bagaimanapun, penggabungan paket berkedok konsolidasi demi percepatan pembangunan itu jelas-jelas bertentangan dengan sila kelima dari Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Gudmen. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Kadisdik DKI Jakarta Diminta Waspadai Dokumen PT Amarta Karya (Persero)

JAKARTA (IGS BERITA) — Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, yang kini dijabat Wakadisdik Bowo …

2 comments

  1. Swakelola itu jebakan Betmen Oom.. Udah tau pendahulunya nyeplung di hotel prodeo karena persoalan itu.. Keledai saja tidak akan terhantuk pada batu yg sama..? Ahok mau lihat ini yg dijadi Kadis SDA, orang apa monyet..?

  2. Ko ga d jelaskan yah apa saja yang di korupsikan atau untuk dana yang seperti apa 242 milyar itu digunakan hingga merugikan negara..
    Katanya..???

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *