Kamis , 13 Desember 2018
Home / DAERAH / Demi Menjaga Asas “Fairness”, Pengamat Menilai KPUD Dairi Harus Hati-hati Ajukan Kasasi

Demi Menjaga Asas “Fairness”, Pengamat Menilai KPUD Dairi Harus Hati-hati Ajukan Kasasi

JAKARTA (IGS BERITA) — Pengamat politik dari Political Research and Developing Movements (PRDM) Jakarta, Tb. Barry Pradana, SH., MH., menilai, demi menjaga asas fairness (keadilan) terhadap semua pasangan calon (paslon) peserta Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dairi harus sangat hati-hati dalam mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, yang Senin (26/3/2018) mengabulkan gugatan pasangan Rimso Maruli Sinaga – Bilker Purba dan memerintahkan KPUD menetapkan bakal calon (balon) dari jalur independen itu sebagai paslon nomor urut 3 dalam Pilkada Dairi.

BACA JUGA:

“Kalau tidak hati-hati, artinya tanpa didukung dalil yang benar-benar kuat adanya kesalahan dalam putusan PTTUN Medan tersebut, upaya kasasi yang dilakukan KPUD Dairi sangat berpotensi untuk dianggap sekadar menghilangkan waktu kampanye atau sosialisasi bagi salah satu balon peserta Pilkada, yang tentu saja bisa menodai asas fairness dalam kontestasi politik di Kabupaten Dairi,” kata Barry Pradana kepada IGS Berita di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Seperti diketahui, berdasarkan rapat pleno terbuka pada tanggal 12 Februari 2018, KPUD Dairi menetapkan, pasangan dari jalur perseorangan, Rimso Sinaga – Bilker Purba, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga Pilkada Kabupaten Dairi 2018 hanya akan diikuti dua pasangan calon, Depriwanto Sitohang – Azhar Bintang dan Eddy Kelleng Ate Berutu – Jimmy Andrea Lukita Sihombing.

Penetapan itu kemudian digugat duet Rimso-Bilker ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Dairi. Namun, gugatan tersebut menemui kegagalan pada tahap musyawarah di tingkat Panwaslih Dairi. Alhasil, Rimso-Bilker pun melanjutkan gugatannya ke PTTUN Medan, yang kemudian melahirkan putusan mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya.

Di mata Barry Pradana, akibat hasil rapat pleno KPUD Dairi tanggal 12 Februari 2018 yang kemudian dianulir melalui putusan PTTUN Medan tanggal 26 Maret 2018 karena dianggap ada kesalahan, setidaknya pasangan Rimso-Bilker sudah kehilangan waktu kampanye dan sosialisasi sekitar 42 hari.

“Bila KPUD Dairi mengajukan kasasi, maka akan ada sekitar 25 hari lagi masa penantian yang harus dilalui pasangan Rimso-Bilker untuk mendapat kepastian tentang keikutsertaannya di Pilkada Dairi,” kata Barry Pradana.

Memang, lanjut Barry, secara prosedur formal, majelis hakim PTTUN Medan memberi waktu lima hari kerja (hingga tanggal 31 Maret 2018) kepada KPUD Dairi untuk melakukan kasasi terhadap putusan tersebut.

“Namun, kesempatan kasasi itu harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal melalui dalil yang memang bisa membuat MA (Mahkamah Agung) menganulir putusan PTTUN Medan. Jangan sekadar kasasi dengan dalil ala kadarnya, karena di sana ada risiko hilangnya waktu yang ujung-ujungnya menyinggung asas fairness bagi pasangan Rimso-Bilker,” kata Barry.

Ia mengingatkan pengalaman pasangan Monang Sitorus – Sagita Hutahaean pada Pilkada Kabupaten Toba Samosir tahun 2015, yang juga mendaftar dari jalur independen, dan juga baru ditetapkan sebagai peserta setelah kehilangan waktu untuk kampanye dan sosialisasi sekitar dua bulan lebih.

“Jika nantinya putusan MA terhadap kasasi itu adalah membatalkan putusan PTTUN Medan, tentunya tidak akan menjadi masalah, karena berarti takkan mengubah tahapan Pilkada Dairi yang kini tengah berjalan. Namun, bila putusan MA nanti justru hanya menguatkan putusan PTTUN Medan, maka ada potensi tercederainya asas fairness oleh KPUD Dairi, setidaknya di mata pasangan Rimso-Bilker dan para pendukungnya. Maka, dalam hal ini, menurut saya KPUD Dairi memang harus sangat berhati-hati,” kata Barry, menutup percakapan.

 

Hormati Putusan PTTUN dan Panwaslih

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Komisioner Divisi Hukum KPUD Dairi, Veryanto Sitohang, menyatakan menghormati semua putusan, baik yang lahir melalui musyawarah di tingkat Panwaslih Dairi maupun persidangan di PTTUN Medan.

“Kami menghormati putusan PTTUN (Medan) juga Panwaslih Kabupaten Dairi. Dan, yang lebih penting, kami juga berkeyakinan, setiap tahapan yang kami lakukan (sudah) sesuai dengan aturan,” kata Veryanto Sitohang kepada IGS Berita, melalui pesan WhatsApp, Rabu (28/3/2018).

Maka, lanjut Veryanto, karena KPUD Kabupaten Dairi diberikan hak untuk melakukan kasasi, kesempatan tersebut kemungkinan akan dipakai.

“KPUD Kabupaten Dairi diberikan kesempatan kasasi (hingga) 5 hari ke depan (sejak putusan). Sejauh ini, kami masih mempertimbangkan untuk kasasi. Sehingga, keputusan yang berlaku masih tetap menyatakan, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi masih 2 pasangan calon,” kata Veryanto Sitohang.

Meski demikian, Veryanto menegaskan, apapun keputusan yang nanti akan diambil, hal itu takkan lepas dari hasil konsultasi dengan pihak KPUD Provinsi Sumatera Utara.

“Kita lihat hingga batas waktu yang diberikan (31 Maret 2018 –red). Tentu keputusan yang akan kami lakukan (itu) setelah berkonsultasi dengan KPUD (Provinsi) Sumut sebagai pimpinan kami,” kata Veryanto.

Terkait adanya potensi yang bersentuhan dengan asas fairness bila upaya kasasi KPUD Dairi di MA nanti kelak ternyata gagal, Veryanto menyatakan tidak mau menanggapi hal-hal yang bersifat belum pasti.

“Saya tidak mau menanggapi putusan MA yang (memori) kasasinya pun belum didaftar,” katanya.

Disinggung soal suhu politik di Kabupaten Dairi, baik sebelum maupun setelah lahirnya putusan PTTUN Medan, Veryanto menilainya masih tetap kondusif.

“Sejauh ini, situasi kondusif. Dan (kami) berharap selanjutnya juga begitu. Suksesi harus menjadi perayaan,” kata Veryanto.

 

Memperbanyak Alternatif

Putusan PTTUN Medan yang mengabulkan gugatan pasangan Rimso-Bilker itu pun ditanggapi salah seorang anak rantau asal Parongil, Dairi, Gudmen Marpaung, sebagai memperbanyak alternatif calon pemimpin bagi rakyat Dairi.

“Saya tidak peduli siapapun yang nantinya terpilih sebagai Bupati Dairi. Tapi, dengan kian banyaknya calon yang menjadi peserta Pilkada, semakin memperkaya alternatif pilihan bagi rakyat. Setidaknya, hal itu juga bisa mencerminkan bahwa Kabupaten Dairi memiliki banyak potensi pemimpin, tidak sekadar terkotak pada satu kubu kekuatan tertentu yang memonopoli kekuasaan pemerintahan,” kata Gudmen Marpaung, yang dikenal sebagai putra bungsu dari Guru D. Marpaung.

Ia pun menyambut baik kemungkinan hadirnya salah satu pasangan calon dari jalur perseorangan.

“Setahu saya, kekayaan daerah itu kerap menjadi ajang bancakan para pelaku politik, melalui mekanisme terstruktur di lembaga-lembaga yang memiliki akses terhadap anggaran. Maka, mereka berlomba mendorong figur-figur tertentu untuk menduduki kursi pelaksana pemerintahan, melalui kekuatan politik yang dimilikinya. Berbeda dengan seorang calon independen. Ia menuju kursi pemerintahan dengan terlebih dahulu mengumpulkan dukungan rakyat. Bukan dukungan para pelaku politik,” kata Gudmen Marpaung kepada IGS Berita.

Di mata Gudmen, kehadiran tokoh independen yang ingin berjuang membangun Kabupaten Dairi tentunya merupakan angin segar yang harus diapresiasi secara positif.

“Bila independensi adalah masa depan dari perkembangan teori demokrasi, maka Ini adalah awal dari sebuah masa depan bagi demokrasi di Kabupaten Dairi. Saya kira, kita semua harus mulai serius memikirkan hal itu, agar kelak tidak mengidap gapdem, gagap demokrasi,” kata Gudmen. (mps/yhr).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Habib Bahar Jadi Tersangka, Ini Sikap Koalisi Jokowi

JAKARTA | IGS BERITA | Bareskrim Polri resmi menetapkan Habib Bahar bin Ali bin Smith …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: