Senin , 19 November 2018
Home / NASIONAL / Dana Kelurahan | Amir Uskara: Ini Hal Baru
Amir Uskara
Amir Uskara (paling kanan) menandatangani persetujuan RAPBN 2019 bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani (tengah), dan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Aziz Syamsuddin (kiri). (Foto: Dok. IGS Berita).*

Dana Kelurahan | Amir Uskara: Ini Hal Baru

JAKARTA (IGS BERITA) — Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H Amir Uskara, menyatakan, masuknya alokasi dana kelurahan di dalam RAPBN merupakan hal baru.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk 8.845 kelurahan se-Indonesia itu, maka ada potensi penyaluran antara Rp 350-380 juta per kelurahan pada tahun 2019.

“Ini adalah hal baru dalam RAPBN 2019, di mana DPR RI dan pemerintah sepakat mengalokasikan dana untuk kelurahan sebesar Rp 3 triliun. Kalau dirata-ratakan, setiap kelurahan berpotensi mendapatkan antara Rp 350-380 juta,” kata Amir Uskara, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kepada IGS Berita, Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, persetujuan antara Banggar dengan pemerintah terkait dana kelurahan ini akan menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (31/10/2018).

“Banggar dan pemerintah setuju untuk membawa masalah dana kelurahan ini ke Rapat Paripurna,” kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I ini.

Polemik

Seperti diketahui, usul penyaluran dana kelurahan di tahun 2019 ini sempat menimbulkan polemik. Ada yang menilainya sebagai manuver politik, ada juga yang mempersoalkan payung hukumnya.

Namun, setelah melalui pembahasan bersama antara Banggar dan pemerintah, sembilan fraksi menyatakan menerima. Hanya Fraksi Gerindra yang menolak dan menyatakan tidak sependapat.

Penandatanganan persetujuan tahap pertama RAPBN 2019 pun kemudian dilaksanakan pada Selasa (30/10/2018), melibatkan para anggota Banggar DPR RI dan pihak pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia.

Amir Uskara mengatakan, alokasi dana kelurahan memang tidak sebesar dana desa, karena hanya bersifat stimulan.

“Dana kelurahan itu bersifat stimulan. Karena, kelurahan itu sendiri sifatnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang sudah memiliki pos anggaran tersendiri,” kata Amir Uskara.

Jika semua proses penganggarannya berjalan lancar, dana ini dapat disalurkan untuk 8.485 kelurahan di Indonesia pada tahun 2019. (wnr).*

Dog Hallow Fest

About Mampe Sirait

Check Also

Tes CPNS

Tes CPNS | Didapati Puluhan Jimat di Bra dan Celdam

MADIUN (IGS BERITA) — Tim Panitia Seleksi Tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Daerah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: