Senin , 19 November 2018
Home / IGS OPINION / Calon DPD | Adu Bagong MA vs MK
Calon DPD
Ilustrasi Mahkamah Agung vs Mahkamah Konstitusi (Foto: Dok. Grafis IGS Berita).*

Calon DPD | Adu Bagong MA vs MK

Oleh YUKIE H. RUSHDIE  (Pemimpin Redaksi IGS Berita)

 

HUKUM Indonesia, lagi-lagi, bikin pertunjukan seru. Sepintas merangsang emosi. Tapi, lama-lama, malah syaraf tawa yang justru terbangkitkan.

Kekocakan ini bermula dari lahirnya putusan Mahkamah Agung (MA), yang membolehkan pengurus partai politik (parpol) jadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Putusan itu ibarat tabrakan head-to-head (atau adu bagong dalam Bahasa Sunda) dengan “vonis” Mahkamah Konstitusi (MK).

Juli lalu, MK mengamini uji materi Pasal 182 huruf (I) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan melarang pengurus parpol jadi calon DPD.

Pasal itu bicara soal syarat calon DPD. Pertimbangan para pengadil konstitusi, jangan sampai muncul perwakilan ganda dari parpol.

Dalilnya, kalau pengurus parpol boleh jadi calon DPD, tujuan dari pembentukan lembaga tersebut bisa kabur.

Tengok saja faktanya hari ini.

Pembentukan DPD diambisikan untuk menjembatani aspirasi daerah. Pendeknya, semacam kamar kedua di parlemen.

Lembaga ini difungsikan jadi penyeimbang terhadap terjangan suara parpol di legislatif.

Fakta hari ini, jumlah pengurus parpol yang jadi anggota DPD malah lebih bejibun ketimbang mereka yang murni mewakili daerahnya.

Ini jelas bikin galau status demokrasi di sini. Karena, para pemain politik itu cenderung lebih patuh pada garis partainya. Sementara, anggota DPD itu seharusnya hanya setia kepada suara masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Gegara OSO

Asap adu bagong MA vs MK ini mengepul dari bara ambisi Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO), yang kepingin mencalonkan lagi tapi gak rela meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Gelora dahaga OSO itu terhadang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018, yang mengimplementasikan UU Pemilu pasca-putusan MK.

Senyatanya, KPU sudah bersikap lumayan bijak, atau —tepatnya— toleran. Mereka tidak langsung men-strip pencalonan OSO dengan tinta merah.

KPU mengamini status pencalonan OSO, asalkan ia rela hengkang dari kepengurusan di Hanura.

Pertimbangan KPU, karena putusan MK tadi lahir setelah proses pendaftaran calon DPD berjalan, maka pengurus parpol yang sudah telanjur mendaftar boleh jalan terus, yang penting mereka mundur dari kepengurusan partai.

Ndilalah, OSO sama sekali tidak mengapresiasi kebijakan win-win solution ciptaan KPU itu. Ia melayangkan gugatan lewat MA.

Bahkan, bersama rombongan pengacaranya, kini OSO mengancam akan memperpanjang sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika KPU tak patuh pada putusan MA.

Uji Nyali

Situasi yang silang sengkarut ini tentunya jadi momen penting bagi KPU RI untuk menguji nyalinya dalam mempertahankan integritas mereka sebagai penjaga regulasi demokrasi.

Dalam pandangan saya, abaikan segala postulat figuralis yang ada di balik nama OSO. KPU harus kukuh dengan regulasi, karena itulah konstitusi.

Jadikanlah putusan MK sebagai dahan untuk bergelantung. Karena, dahan itu cukup kokoh, kok. Ia bukanlah ranting rapuh yang tak bisa diandalkan.

Putusan MK itu, secara hirarkis, lebih berderajat, karena bersifat UU. Sementara yang dianulir MA dalam putusannya “hanya”-lah PKPU —turunan dari UU tadi.

Kalau perlu, KPU bisa mem-“bandel” dengan menyiapkan peraturan anyar soal pencalonan anggota DPD, menggantikan PKPU yang dianulir MA.

Secara yuridis, putusan MA yang ber-adu bagong dengan “vonis” MK itu bisa berakibat fatal terhadap penyelenggaraan hukum di negeri ini.

Betapa tidak? Kini, sebuah regulasi berderajat UU yang terlahir lewat putusan MK bisa dilawan dengan uji materi terhadap peraturan turunannya melalui MA.

Kalau terus dibiarkan seperti begitu, kekacauan dan kerusakan tatanan hukum berpotensi tercipta di sini.

Masa depan negara, hukum, dan konstitusi, tentunya harus lebih dikedepankan ketimbang kepentingan personal —sehebat apapun kekuatannya.

Kekhawatiran teraktual saat ini, jangan-jangan MA tengah menantang kepercayaan publik lewat manuver-manuvernya yang cenderung anti-mainstream(Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi IGS Berita).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

PSSI

PSSI Tak Layak Dipimpin Seorang Gubernur

Oleh YUKIE H. RUSHDIE (Pemimpin Redaksi IGS Berita) BARU sekali ini, sepanjang 88 tahun sejarahnya, …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: