Sabtu , 23 Juni 2018
Home / MEGAPOLITAN / Buntut Panjang Dugaan “Bagi-bagi Sembako” Timses Ba-Dja

Buntut Panjang Dugaan “Bagi-bagi Sembako” Timses Ba-Dja

JAKARTA (IGS BERITA) — Aksi “bagi-bagi sembako murah” di beberapa wilayah DKI Jakarta, yang diduga dilakukan tim sukses (timses) Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, Ba-Dja (Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat), berbuntut panjang. Timses Paslon Nomor Urut 3, Anies Baswedan – Sandiaga Uno, telah secara resmi melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Sabtu (15/4).

Laporan serupa dilakukan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Mereka melaporkan timses Ba-Dja ke Bawaslu DKI Jakarta, Minggu (16/4), atas dugaan politik uang dalam bentuk bagi-bagi sembako.

Reaksi terhadap “aksi bagi-bagi sembako murah” itu pun bermunculan, termasuk dari kelompok Jaringan ’98, sebagaimana siaran persnya yang dikirim ke redaksi IGS Berita, Senin (17/4). Kelompok ini menyerukan agar rakyat Jakarta berbondong-bondong mengambil sembako murah itu, tapi tetap mencoblos paslon Anies-Sandi saat di bilik suara pada tanggal 19 April nanti.

Di lain pihak, timses paslon Ba-Dja sendiri, Sabtu (15/4), sudah memberikan klarifikasinya terkait kabar aksi “bagi-bagi sembako murah” itu. Mereka membantah, kalau memang ada pihak-pihak yang melakukan pembagian sembako, hal itu di luar tanggung jawab tim pemenangan secara resmi.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta memastikan, aksi “bagi-bagi sembako murah” itu melanggar ketentuan Pilkada. Ini berdasarkan pemeriksaan Bawaslu DKI Jakarta ke sejumlah lokasi di Jakarta Timur, Jumat (14/4).

 

Sudah Diperingatkan

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, saat dihubungi menyebutkan, pada saat melakukan pemeriksaan ke sejumlah lokasi di Jakarta Timur itu, pihaknya telah meminta agar kegiatan “bagi-bagi sembako murah” tersebut segera dihentikan.

“Namun, panitia menolaknya, dan terus melakukan pembagian sembako. Akhirnya, karena terus berlangsung, kami tidak bisa menghentikan. Jadi, kami hanya mencatat sebagai sebuah pelanggaran,” kata Mimah kepada wartawan, Sabtu (15/4).

Di berbagai jejaring sosial, beredar beberapa gambar yang menampilkan sejumlah orang berpakaian khas timses Ba-Dja membawa bantuan berupa sembako. Sekelompok orang berkemeja motif kotak-kotak ini, antara lain, membagikan bantuan sembako murah kepada warga di Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur.

Dalam pembagian ini, warga diminta menebus bantuan sembako tersebut dengan harga yang sangat murah —untuk “Paket Basuki” (berisi dua liter beras, satu liter minyak goreng, dan tiga bungkus mie instant) warga cukup membayar Rp 15 ribu, sementara “Paket Djarot” (dua liter beras) dihargai Rp 5 ribu.

Menurut Mimah, pola pembagian sembako berharga murah itu bisa menjadi modus bagi calon kepala daerah untuk meraup simpati.

“Itu bisa menjadi salah satu modus politik uang, dan bisa melanggar Pasal 187a Undang-Undang Pemilu,” kata Mimah.

 

Laporan Timses Anies-Sandi

Atas temuan aksi “bagi-bagi sembako murah” itu, yang diduga dilakukan tim pemenangan Ba-Dja, timses paslon Anies-Sandi telah membuat laporan resmi ke Bawaslu DKI Jakarta. Wakil Ketua Tim Sukses Anies-Sandi, Mohammad Taufik, mengatakan, bagi-bagi sembako murah itu adalah modus politik uang.

“Sudah saya laporkan ke Bawaslu. Logikanya, nggak mungkin jual sembako murah kalau nggak ada tujuannya,” kata Taufik kepada wartawan, di rumah Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).

Indikasi sembako murah ini menjadi modus dari politik uang, lanjut Taufik, bisa terlihat pada harganya. Paket sembako yang harga normalnya diperkirakan sekitar Rp 50 ribu, dijual antara Rp 5 ribu hingga Rp 15 ribu. Jumlahnya ada ratusan ribu paket.

Menurut Taufik, dugaan politik uang dengan modus bagi-bagi sembako murah oleh timses Ba-Dja itu pertama kali ia dengar lewat laporan timnya di lapangan. Disebutkan, acara bagi-bagi sembako itu sudah berjalan beberapa hari. “Gerakannya sangat masif,” kata Taufik.

Ia menyebutkan, aksi bagi-bagi sembako itu terjadi di wilayah-wilayah yang notabene mendukung Anies-Sandi, atau di daerah-daerah miskin di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

 

Laporan ACTA

Laporan serupa disampaikan ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) ke Bawaslu DKI Jakarta, Minggu (16/4), atas dugaan politik uang dalam bentuk bagi-bagi sembako.

Ketua ACTA, Kris Ibnu, mengatakan, pihaknya mendatangi Bawaslu DKI Jakarta pada Minggu (16/4) untuk melaporkan timses Ba-Dja karena tertangkap tangan melakukan politik uang di kawasan Kalibata City, Jakarta Selatan, dan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

“Sesuai UU Pilkada, kami harus bergerak cepat, tidak boleh membiarkan temuan yang berupa pelanggaran pilkada itu berlarut-larut,” kata Kris kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Minggu (16/4).

Menurutnya, Bawaslu harus dapat dengan cepat melakukan penyelidikan tentang temuannya itu, sehingga perbuatan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab tersebut bisa dihentikan. ACTA pun meminta temuan-temuannya itu segera diproses, sehingga bisa dibawa ke pengadilan untuk disidangkan sesuai SOP Bawaslu.

“(Barang) Buktinya ada sembako yang kami dapatkan dari saksi di sana. Kami serahkan kepada Bawaslu, selain sembako ada rekaman video,” katanya.

Ia menerangkan, laporan yang dilakukan masyarakat ke ACTA itu menunjukkan tingkat kesadaran yang sudah cukup tinggi terkait pelanggaran politik uang. ACTA pun mendapatkan laporan itu, salah satunya, dari Rumah Djoeang. “Kami akan siaga sampai Pilkada DKI selesai,” katanya.

 

Reaksi Jaringan ‘98

Sementara itu, Jaringan ’98, jejaring mantan aktivis mahasiswa gerakan reformasi 1998, menyambut gembira maraknya informasi politik uang berupa pembagian sembako murah menjelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Mereka menilai, berkat “latihan” sejak era Orde Baru, rakyat Jakarta telah cerdas secara politik hingga tak akan bergeser untuk tetap melabuhkan pilihannya ke paslon Anies-Sandi.

“Terlihat jelas kepanikan sekelompok elite penguasa jelang 19 April ini, hingga tak malu menyuruh bagi-bagi sembako guna membeli suara rakyat. Di era digital ini, mana ada yang bisa ditutupi. Sebentar saja tim sukses melakukan politik uang, sekalipun secara sembunyi-sembunyi, tak lama informasinya tersebar luas melalui pesan berantai di WhatsApp, Blackberry Messenger, dan berbagai aplikasi media sosial lainnya. Apalagi di kota besar seperti Jakarta yang melek teknologi,” kata Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba, kepada IGS Berita, Senin (17/4).

Ia menyerukan kepada rakyat Jakarta untuk berbondong-bondong mengambil sembako yang dibagikan siapapun, karena sebenarnya merupakan hak rakyat yang seharusnya menjadi program pembangunan tapi malah dikorupsi elite dan politisi busuk melalui APBN, APBD, hingga dana sosial Corporate Social Responsibilities (CSR).

“Kami gembira banyak sembako turun saat rakyat makin susah hidupnya. Tindakan ambil sembakonya tapi tetap pilih Anies-Sandi akan menjadi bentuk hukuman rakyat terhadap faksi elite yang abai saat berkuasa dengan menggusur dan menghina rakyat serta lebih berpihak pada nekolim neoliberalisme penjajah bangsa,” kata Ricky Tamba.

 

Klarifikasi Timses Ba-Dja

Di lain pihak, timses Ba-Dja menyampaikan klarifikasinya soal aksi bagi-bagi sembako murah di wilayah Jakarta Timur itu, yang kini ramai dibicarakan kaum netizen.

Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat (Ba-Dja), TB Ace Hasan Syadzily, pihaknya membantah telah melakukan bagi-bagi sembako.

“Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang melakukan pembagian sembako, itu di luar tanggung jawab tim pemenangan secara resmi,” kata Ace, dalam siaran pers yang dikirimnya Sabtu (15/4).

Menurut Ace, pemeriksaan oleh Bawaslu terhadap pihak yang diduga membagikan sembako murah itu tidak serta merta bisa dituduhkan kepada tim pemenangan Ba-Dja. Ia menegaskan, Basuki-Djarot dalam kampanyenya selalu mengandalkan program kerja nyata yang selama ini sudah dikerjakan.

“Kalau kemudian di lapangan ada yang melakukan itu, kami tegaskan hal tersebut di luar tanggung jawab dari tim pemenangan Basuki-Djarot,” katanya.

Demi menghindari hal itu, ia meminta para pendukung Basuki-Djarot agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan.

“Kita cukup menunjukkan bagaimana kinerja Basuki-Djarot dalam kepemimpinannya, bagaimana komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan bagaimana kerja-kerja nyata menjadikan Jakarta yang lebih nyaman, aman, serta maju,” kata Ace. (yhr).*

About Yukie Rushdie

Check Also

Tender Jasa Kamtib Pasar Kenari (Jakpus) Gagal, Syarat Janggal akan Dievaluasi Ulang

JAKARTA (IGS BERITA) — Proses lelang Pengadaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Pasar Kenari Jakarta Pusat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *