Kamis , 13 Desember 2018
Home / DAERAH / Blunder KPU

Blunder KPU

Oleh YUKIE H. RUSHDIE

 

DALAM sepakbola, ada pepatah: “Berbeda dengan striker, penjaga gawang sama sekali tidak boleh melakukan blunder atau kesalahan!”

Argumentasi sederhananya, blunder seorang striker tidak akan secara otomatis membuat tim mengalami kekalahan. Sebaliknya, manakala blunder itu dilakukan sang kiper, kemungkinan besar gawang akan kebobolan dan membawa tim pada kekalahan.

“Begitu kita melakukan kecerobohan, rasanya seluruh mata negeri menatap penuh tudingan ke arah kita,” kata Gianluigi Buffon, penjaga gawang legendari Negeri Pizza Italia, yang sontak menyatakan pensiun dari timnas setelah ia gagal membawanya ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia.

Bahkan, di banyak peristiwa, sosok kiper kerap dijadikan sebagai target suap paling utama. Logikanya, lagi-lagi, posisi itulah yang paling memungkinkan untuk membuat sebuah tim mengalami kekahalan.

Bruce Grobbelaar, penjaga gawang asal Zimbabwe yang menjadi salah satu legenda klub Liverpool di tahun 1980-an, terkena skandal semacam demikian. Begitu juga kiper timnas Indonesia tahun 1970-an, Ronnie Pasla, yang sempat dijatuhi skorsing akibat perbuatan serupa.

 

PADA ranah politik, terkait kontestasi demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu ibarat kiper yang harus mengawal kesucian gawangnya agar tidak kebobolan.

Pekan lalu, Senin (26/3/2018), masyarakat dikejutkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, yang mengabulkan gugatan pasangan Rimso Sinaga – Bilker Purba untuk seluruhnya, dan memerintahkan KPU Kabupaten Dairi untuk memasukkannya sebagai peserta Pilkada Dairi.

Ketokan palu majelis hakim PTTUN Medan itu, langsung tidak langsung, menegaskan adanya kesalahan atau blunder yang telah dilakukan KPU Kabupaten Dairi ketika menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Dairi pada tanggal 12 Februari 2018, yang mengeliminasi pasangan independen, Rimso-Bilker, karena dianggap TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Memang, di musim Pilkada Serentak 2018 ini, KPU Kabupaten Dairi bukanlah satu-satunya lembaga elektoral daerah yang harus berhadapan dengan gugatan dari para calon peserta Pilkada yang dinyatakan gugur. Namun, yang membuatnya istimewa dan menjadi sorotan, karena mereka mengalami kekalahan pada proses persidangan di tingkat PTTUN, yang tentunya menjadi semacam pencerminan adanya blunder yang telah mereka perbuat.

Hingga catatan ini dibuat, KPU Kabupaten Dairi masih menyatakan akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA), memanfaatkan kesempatan yang diberikan majelis hakim PTTUN Medan.

Pertanyaannya sekarang, tidakkah upaya kasasi itu nantinya hanya akan memperdalam blunder yang telah dilakukan KPU Kabupaten Dairi?

 

SEORANG pengamat politik dan pergerakan demokrasi, Tb. Barry Pradana, membuat sebuah kajian.

Menurutnya, ketika KPU Kabupaten Dairi menetapkan Rimso-Bilker “tidak memenuhi syarat”, pasangan dari jalur independen itu secara otomatis harus menghentikan segala bentuk sosialisasi dan kampanyenya. Sementara dua pasangan lainnya, yang sudah dinyatakan sah sebagai peserta Pilkada Dairi, mempergencar pergerakan politiknya —termasuk, tentu saja, merambah kantung-kantung yang ditinggalkan Rimso-Bilker.

Para calon pemilih, yang sebelumnya mendukung Rimso-Bilker, tentu harus menggeser fokusnya ke arah dua pasangan lain yang sudah menjadi peserta sah Pilkada Dairi. Bahkan, bukan mustahil, di tahap ini, pergerakan merebut kantung-kantung pendukung Rimso-Bilker menjadi (salah satu) agenda terpenting di kubu tim pemenangan kedua pasangan sah tersebut.

Waktu terus berjalan, peta politik pun berubah dari hari ke hari. Tanpa terasa, sudah ada sekitar 42 hari yang berlalu sejak penetapan peserta sah Pilkada Dairi.

Tiba-tiba, majelis hakim PTTUN Medan memutuskan, penetapan KPU Kabupaten Dairi yang menyebutkan pasangan Rimso-Bilker “tidak memenuhi syarat” itu ternyata mengandung kesalahan, sehingga harus dianulir.

“Saya tidak tahu, setelah tergerus selama 42 hari, apakah pendukung Rimso-Bilker itu masih solid atau tidak. Yang jelas, kalau dalam lomba lari marathon, start pasangan ini sudah tertinggal sekitar 42 menit dari dua pasangan lainnya. Upaya mengejarnya tentu harus dengan tenaga ekstra plus dukungan keajaiban,” kata Barry Pradana.

 

DARI kajian Tb. Barry Pradana itu, saya menjadi berpikir, kalau kemudian KPU Kabupaten Dairi mengajukan kasasi ke MA, setidaknya akan ada penundaan lagi sekitar 25 hari (atau 25 menit dalam analogi marathon) bagi pasangan Rimso-Bilker untuk memulai start-nya.

Kalaulah putusan MA nantinya memperkuat vonis PTTUN Medan, masih kompetitifkah keikutsertaan duet Rimso-Bilker di Pilkada Dairi?

Alhasil, boleh saja kontestasi demokrasi ini disebut Pilkada Serentak. Tapi, bagi Rimso-Bilker, tentunya menjadi sama sekali “tidak serentak”. Mereka harus start belakangan. Memburu para kompetitor yang —bukan mustahil— sudah kian dekat dengan garis finish-nya.

Maka, yang kini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi adalah kemungkinan seandainya horror seperti di atas ternyata benar-benar terjadi.

MA menguatkan putusan PTTUN Medan. KPU Kabupaten Dairi menerbitkan SK Penetapan baru. Dan, duet Rimso-Bilker menjadi peserta ketiga di arena Pilkada Dairi, dengan situasi yang sudah compang-camping.

Sampai di titik ini, sudah adilkah sikap KPU terhadap Rimso-Bilker? Apakah asas fairness itu sudah terasa secara konkret bagi pasangan Rimso-Bilker?

Di dunia hukum, bahkan dalam segala aspek kehidupan sosial, ada slogan reward and punishment. Penghargaan dan sanksi. Setiap prestasi layak diberi penghargaan, dan setiap kesalahan harus dihadiahi sanksi.

Apakah sistem reward and punishment ini berlaku juga di lingkungan KPU? Bila tidak ada sanksi, muncul kekhawatiran bahwa otoritas KPU akan menjelma menjadi tiang guillotine untuk memancung leher salah satu pihak demi kepentingan pihak lain. Atau, setidaknya, takkan ada lagi ketakutan berbuat blunder, karena toh tak ada sanksi. Tinggal anulir, revisi kebijakan, dan… selesai!

Setahu saya, di jajaran internal kejaksaan dan kepolisian, ada semacam konvensi: karir penyidik dan penutut umum akan otomatis terganggu bila terdakwa sampai divonis bebas oleh majelis hakim.

Konvensi semacam itu berorientasi positif, demi mempertebal kehati-hatian dalam menyidik dan menuntut seseorang, karena sangat berkaitan dengan dan berdampak terhadap hak asasi yang bersangkutan.

Dulu, ada sebuah kisah, ketika terpidana seumur hidup Sengkon dan Karta —berkat perjuangan keras advokat Albert Hasibuan— akhirnya dinyatakan tak bersalah pada pengadilan tingkat PK (Peninjauan Kembali), putusan itu seolah menjadi sekadar “kepuasan hukum” yang tak bermanfaat bagi para korban dari sebuah blunder. Pasalnya, Sengkon meninggal di dalam penjara akibat kanker paru-paru, sementara Karta tewas tertabrak truk tak lama setelah bebas.

Begitulah. Penanganan terhadap sebuah blunder yang berdampak fatal memang kerap hanya melahirkan “kepuasan semu”, tanpa menghilangkan kerugian konkret yang sudah dialami korbannya. (Yukie H. Rushdie, Pemimpin Redaksi IGS Berita).*

Dog Hallow Fest

About Yukie Rushdie

Check Also

Hasto Sarankan Prabowo ‘Nyapres’ di AS

JAKARTA | IGS BERITA | Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: