Senin , 10 Desember 2018
Home / DAERAH / Bindes CPNS Tidak Digaji Empat Bulan, Bupati Tobasa Utamakan Bayar Utang Proyek
Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Pendoa, memberikan keterangan saat mengunjungi Kantor Redaksi IGSBERITA Perwakilan Sumatera Utara, Senin (17/9/2018). (Foto: Mampe Sirait/IGSBERITA).*
Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Pendoa, memberikan keterangan tentang permasalahan gaji Bindes CPNS dan Pembayaran Utang Proyek di Pemkab Tobasa, saat mengunjungi Kantor Redaksi IGSBERITA Perwakilan Sumatera Utara, di Medan, Senin (17/9/2018). (Foto: Mampe Sirait/IGSBERITA).*

Bindes CPNS Tidak Digaji Empat Bulan, Bupati Tobasa Utamakan Bayar Utang Proyek

TOBASA (IGSBERITA) – Berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Toba Samosir mengkritisi kebijakan Bupati, Ir. Darwin Siagian, M.Sc dalam upaya pembayaran proyek Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2017 kepada pihak ketiga [kontraktor].

Dimana kebijakan tersebut tidak sebanding dengan perlakuan Bupati terhadap nasib Bindes PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tidak memperoleh gaji selama 4 (empat) bulan setelah ditetapkan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan data yang dihimpun IGSBERITA, gaji yang seharusnya diterima masing-masing Bindes PTT adalah sebesar Rp. 2.332.500,-. Sesuai SK Bupati 135, maka yang dibayar adalah 80 persen yaitu Rp. 1.866.000,-.

Dalam empat bulan maka total gaji yang belum dibayar adalah Rp. 7.464.000,- per orang. Dan Rp 1.515.192.000,- untuk 203 orang [dengan asumsi: pangkat dan golongan para Bindes CPNS adalah sama].

Sedangkan untuk membayar utang kepada pihak ketiga [kontraktor] proyek Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata Tobasa dibutuhkan APBD Rp 16 miliar. Padahal, sebelumnya proyek itu dibiayai APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. Tetapi karena kelalaian Pemkab Tobasa, proyek itu menjadi proyek terutang.

Seperti dikatakan Sahala Pardede, seorang Tokoh Masyarakat Balige, yang kerap mengkritisi tanpa pamrih, atas kebijakan-kebijakan Bupati Tobasa, dalam menjalankan pemerintahan kabupaten Tobasa.

Dia mengaku telah menyurati Bupati agar memberikan jawaban sebagai solusi mengenai persoalan yang dihadapi Bindes CPNS Tobasa saat ini.

“Persoalan bindes adalah tidak digaji selama empat bulan, karena itu kami kuatir kalau berobat. Bisa-bisa bindes salah mengobati karena memikirkan imbas gaji yang tidak dibayar,” kata Sahala Pardede kepada IGSBERITA, (17/9/2018).  

Disisi lain, Sahala Pardede meminta agar DPRD Tobasa tidak menyetujui pembayaran proyek PUPR dan Dinas Pariwisata. Hal itu setelah beredar dokumen dalam bentuk surat yang isinya agar proyek yang dibiayai APBN dapat dibayar pada P-APBD Kab. Tobasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 16 Miliar.

“Surat itu ditujukan ke dewan agar tunggakan pembayaran proyek yang dibiayai APBN dapat dibayar melalui P-APBD. Apa urgensinya dibanding persoalan 203 orang Bindes CPNS? Mungkin ada kepentingan,” kata Sahala Pardede kepada IGSBERITA, ketika dimintai pendapatnya di Café Monalisa, Balige (17/9/2018).

Diwawancarai terpisah, Ungkap Marpaung, Ketua LSM Pendoa, menguraikan persoalan Bindes CPNS Tobasa. Dan persoalan proyek terutang kepada pihak ketiga, yang tidak mendapat perhatian serius dari Bupati selaku Kepala Daerah/Pemerintahan Tobasa.

Kronologi Bindes ‘Kehilangan’ Gaji.

“Kami tidak pernah berhenti bekerja, tetapi kok setelah CPNS gajinya hilang empat bulan (April, Mei, Juni, Juli). Lebih baik tidak jadi PNS dulu, dari pada susah begini,” kata Bulan (bukan nama sebenarnya) – salah seorang Bindes CPNS yang tidak mau disebutkan namanya karena takut masalah hidupnya bertambah – kepada IGSBERITA.

Bindes CPNS Tobasa adalah 203 orang Bidan CPNS yang diangkat dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan sesuai SK Bupati Kabupaten Tobasa No. 135 Tahun 2017.

Persoalan terjadi setelah CPNS mengaku baru menerima gaji sejak Agustus 2017 padahal SK (Surat Keputusan) Pengangkatan sudah ada sejak 12 April 2017. Dengan begitu terdapat selisih gaji yang belum dibayar selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan catatan IGSBERITA, pada bulan Juni 2018, para Bindes CPNS itu sudah mengadu dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tobasa.

Melalui Hotma Simanjuntak, Juru Bicara Bindes CPNS Tobasa, mempertanyakan cara yang harus ditempuh agar gaji selama empat bulan bisa dibayar.

“SK CPNS kami dikeluarkan tertanggal 12 April 2017 sementara gaji yang kami terima adalah per bulan Agustus 2017 sementara gaji pada April, Mei, Juni dan Juli tidak ada kami terima,” kata Hotma Simanjuntak kepada wartawan (21/6/2018), sebagaimana dikutip dari ‘medanbisnisdaily.com’.

Perwakilan Bindes CPNS Tobasa ketika itu diterima Anggota DPRD Tobasa Fraksi Gerindra, Asmadi Lubis, dan Kepala Sekretariat Dewan Tobasa, Reswan Sirait. Hasilnya, Asmadi Lubis berjanji akan menindaklanjuti pengaduan 203 Bindes CPNS ke Bupati dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Menurut Ungkap Marpaung, persoalan penggajian Bindes CPNS tidak pernah terselesaikan. Hingga kini, belum ada langkah konkrit dari Bupati Tobasa dalam upaya menangani persoalan Bindes CPNS, selain hanya menyurati Menteri Kesehatan.

“Menurut kami menyurati menteri bukanlah solusi untuk membayar gaji bindes selama empat bulan. Kesalahan ada di pimpinan tempat para bidan bekerja karena SPMT [Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas] setelah empat bulan ditetapkan sebagai CPNS,” kata Ungkap Marpaung.

Dijelaskannya, hal itu diketahui dari Surat Jawaban Sekdakab. Tobasa kepada LSM Pendoa untuk menanggapi dan menjelaskan permasalahan yang dialami bindes CPNS.

Pemkab Tobasa Akui Bindes CPNS tidak digaji sejak Maret 2017

Pada pokoknya pemkab Tobasa mengakui bahwa Gaji Bindes Tobasa tidak dibayar terhitung 01 Maret 2017.

“Informasi yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir bahwa Gaji PTT Kementerian Kesehatan tidak dibayarkan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018,” kata Ungkap Marpaung membacakan jawaban surat plt. Sekdakab. Tobasa, Harapan Napitupulu, SH.

Lebih jauh dijelaskan Ungkap Marpaung, dalam surat jawaban itu juga disebutkan bahwa Penyerahan SK CPNS adalah tanggal 4 Juli 2017. Dan penyerahan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) adalah tanggal 5 Juli 2017. Hal tersebut yang menyebabkan penggajian Bindes CPNS baru dimulai sejak Agustus 2017.

Karena sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, pada Lampiran I. angka romawi VI. huruf H., diatur bahwa “Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT”.

“SPMT diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2017, padahal para Bindes tidak disuruh berhenti bekerja sejak SK. 135 [maksudnya: SK Pengangkatan CPNS oleh Bupati Tobasa] tanggal  April 2017. Artinya kan mereka terus bekerja melayani kesehatan masyarakat. Kenapa tidak digaji?,” kata Ungkap Marpaung menjelaskan kepada IGSBERITA, saat mengunjungi kantor redaksi IGSBERITA Perwakilan Sumatera Utara, di Medan, (17/9/2018).

“Wajar kalau masyarakat Tobasa tidak berani lagi berobat ke bidan. Bayangkan saja kalau seorang bidan melayani setidaknya 15 orang pasien setiap hari. Kalau harus ditambah beban akibat tidak mendapat gaji selama empat bulan, bisa-bisa salah obat,” tambahnya.

Bindes tidak digaji akibat kelalaian.

Ungkap mengatakan bahwa Penerbitan SPMT mulai 5 Juli 2017 adalah kelalaian pimpinan unit kerja masing-masing Bindes CPNS. Dan Bupati selaku Kepala Daerah seharusnya ikut bertanggung jawab.

Setidaknya tanggung jawab Bupati adalah memberikan solusi agar gaji Bindes CPNS yang tertunggak dapat segera dibayarkan.

“Seharusnya Bupati ikut bertanggung jawab atas kelalaian SKPD menerbitkan SPMT yang menyebabkan para Bindes CPNS kehilangan hak-nya. Setidaknya selaku kepala daerah [bupati] mencarikan solusi agar gaji yang seharusnya diterima para bindes bisa dibayar,” tutur Ungkap Marpaung menjelaskan kepada IGSBERITA.

Lebih jauh dijelaskan Ungkap Marpaung, jika dibandingkan dengan keputusan Bupati menyurati dewan untuk melakukan pembayaran utang kepada kontraktor melalui P-APBD. Maka kebijakan terhadap Bindes CPNS sangat tidak manusiawi.

“Ada 203 orang Bidan CPNS yang tidak mendapat gaji empat bulan dengan total 1,5 miliar rupiah tidak diutamakan. Padahal, bukan kesalahan mereka (bindes). Tetapi Bupati lebih memilih membayar 6 orang kontraktor sejumlah Rp 16 miliar, yang karena kelalaiannya dan kelalaian kepala dinas,” kata Ungkap Marpaung.

“Coba anda bayangkan, dimana kemanusiaan kalau seorang bupati lebih mementingkan kontraktor daripada 203 orang bidan. yang tiap hari setidaknya melayani 15 orang pasien di desa anda”.

“Kalau proyek yang terutang itu kan sebagian adalah proyek jalan yang tadinya jalan itu sudah ada. Bukan pembuatan jalan baru. Jadi terkesan pembayaran dipaksakan dan mungkin ada kepentingan kenapa dipaksakan,” tambah Ungkap Marpaung.

Menanggapi hal itu, Milala Sastraheil Marpaung, SE, Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil. 3 (tiga), Kab. Tobasa mengatakan bahwa Bupati Tobasa harus segera menyelesaikan pembayaran gaji Bindes CPNS.

“Kasihan bidan-bidan di Tobasa. Saya harap bupati segera membayar gaji mereka dan saya kira APBD Perubahan tahun ini (Tahun 2018) mampu menampung tunggakan gaji itu,” kata caleg yang akrab disapa Sastra itu kepada IGSBERITA, (17/9/2018).

Sementara itu, Robinson Tampubolon, Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Tobasa, mengatakan bahwa tunggakan gaji Bindes CPNS adalah kesalahan Kepala Dinas Kesehatan Tobasa.

“Saya rasa itu kesalahan kadis kesehatan,” kata Robinson Tampubolon kepada IGSBERITA, (17/9/2018).

Sedangkan mengenai proyek terutang, Robinson Tampubolon mengatakan bahwa jika proyek sudah selesai, sebaiknya dilakukan pembayaran, tetapi temuan kesalahan harus tetap dipertanggungjawabkan.

“Kalau (proyek) sudah selesai ya harus dibayar. Tetapi kalau ada temuan-temuan kesalahan dalam prosedur pelaksanaan proyek dan pembayaran, tetap dipertanggungjawabkan pihak-pihak terkait,” kata Robinson Tampubolon, Ketua DPC Partai Demokrat Tobasa.

Kronologi proyek terutang

Berdasarkan catatan IGSBERITA, proyek terutang dimaksud adalah proyek di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tobasa Tahun 2017 sebesar Rp 5.614.058.204. Proyek itu dibagi dalam beberapa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Sedangkan sisanya adalah untuk membayar proyek rehabilitasi/pemeliharaan jalan jurusan porsea siregar Rp 6,8 miliar kepada PT SCKG dan jalan jurusan pintu pohan halado bawah sebesar Rp. 4,2 miliar kepada PT. GMG, pada tahun anggaran yang sama, 2017 lalu.

Proyek itu menjadi terutang karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Dari informasi yang dihimpun IGSBERITA, plt. Kepala Dinas PUPR yang saat itu dijabat Darlin Sagala memberikan perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan. Namun dalam surat Bupati ke DPRD Tobasa, alasan pemberian perpanjangan waktu tidak dijelaskan. Dan fakta lapangan, sebulan setelah selesai, jalan porsea-siregar sudah kembali rusak.

Hal itu yang kemudian menjadi perhatian wartawan dan LSM di Tobasa. Bahkan, petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah turun ke lokasi proyek.  

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Bupati Tobasa dan jajarannya terkait persoalan bindes CPNS dan persoalan pembayaran utang kepada pihak ketiga. Ketika dihubungi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, dr. Juliwanto, dan Kepala Dinas PUPR Tobasa, Darlin Sagala, tidak menjawab. (mps).*

Dog Hallow Fest

About Mampe Sirait

Check Also

Diduga Aniaya Anak, Habib Bahar Dipolisikan

BOGOR | IGS BERITA | Habib Bahar bin Smith diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap dua …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: